Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJP

Jumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 128 kaliSemua Kategori

tax amnesty 019

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?

Senin siang menjelang sore, 1 Agustus 2016, suasana JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, tak seperti biasanya. Ruang pertemuannya dipenuhi banyak orang. Rupanya, Presiden Joko Widodo didaulat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Tax Amnesty ke-3. Sebelumnya, acara yang sama digelar di Surabaya dan Medan.


Dalam acara ini, ribuan pengusaha hadir. Bahkan ada yang bilang, jumlahnya membludak hingga 10 ribu pengusaha. Ya maklumlah, jumlah pengusaha di Jakarta memang cukup besar. Apalagi, acara yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini, menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).


Yang menarik bukan riuhnya pengunjung. Namun, pernyataan Presiden Jokowi, tentang banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset di luar negeri hingga puluhan ribu triliun.


"Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya. Di Kemenkeu, di situ dihitung ada Rp11 ribu triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi, datanya, lebih banyak," kata Jokowi


Tentu saja, presiden asal Solo ini, tidak sedang bercanda. Apalagi Jokowi bilang, jumlah pemilik dana besar melebihi data kemenkeu. Kalau informasinya disampaikan presiden, tentunya akurat.


Saat masih menjabat menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, duit WNI yang diparkir di luar negeri mencapai Rp 11.500 triliun. Angka sebesar itu didapatkan dari akumulasi aset WNI di luar negeri sejak 1970.


Menurut Bambang yang kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu, bukan mustahil, WNI tajir yang memarkir dananya di luar negeri, kini jumlahnya bengkak menjadi puluhan triliun.


Celakanya, harta melimpah ruah yang mereka simpan itu, tidak dilaporkan alias tak kena pajak. "Kita tahu persis bahwa mereka punya aset di luar negeri. Cuma mereka tidak melaporkan," tegas Bambang.


Kalau benar data tersebut akurat, aset WNI yang nyangkut di luar negeri, memang cukup besar. Wajar bila presiden sangat berharap dana tersebut bisa pulang kampung, melalui program amnesti pajak. "Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita," harap Jokowi.


Karena porsi aset WNI di luar negeri cukup jumbo, pemerintah mematok penerimaan dari amnesti pajak cukup tinggi. Untuk dana kembali ke Indonesia (repatriasi) ditargetkan Rp1.000 triliun. Atau hanya 0,09% dari total aset WNI yang ngetem di luar negeri.


Sedangkan pendapatan dari dana tebusan, pemerintah menetapkan Rp165triliun sampai 31 Maret 2017. Diprediksikan, September ini bakal ada lonjakan baik dari repatriasi, deklarasi maupun dana tebusan.


Hanya saja, realisasi dari program amnesti pajak hingga Rabu (7/9/2016), masih jauh dari harapan. Pendapatan dari dana tebusan baru Rp6,35 triliun, atau 3,6% dari target.


Setoran uang tebusan ini berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non-UMKM Rp5,39 triliun, badan non-UMKM Rp612 miliar, orang pribadi UMKM Rp334 miliar, dan badan UMKM Rp12,5 miliar.


Yang mengejutkan, partisipasi program amnesti pajak terbesar berasal dari deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp209 triliun. Sementara deklarasi harta di luar negeri Rp58,7 triliun. Jumlah dana WP yang kembali ke Indonesia (repatriasi) hanya Rp14,7 triliun, atau 0,0147% dari target. Masih rendah sekali kan.

Untuk jumlah surat pernyataan harta (SPH) yang sudah terdaftar dalam program pengampunan pajak mencapai 37.936 SPH dengan total nilai menddekati Rp283 triliun.


Bulan September, disebut-sebut sebagai bulan madu pertama. Lantaran, September adalah batas akhir periode pertama amnesti pajak. Apa yang tejadi di pekan pertama?


Ya, memang ada kenaikan. Misalnya, deklarasi harta di dalam negeri periode 1-7 September mencapai Rp91,5 triliun. Mendekati perolehan Agustus sebesar Rp115 triliun.


Deklarasi harta di luar negeri periode yang sama mencapai Rp37,5 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang Agustus sebesar Rp20,6 triliun. Sedangkan dana masuk Indonesia di pekan pertama September ini mencapai Rp4,64triliun. Masih di bawah perolehan Agustus sebesar Rp9,44 triliun.


Berdasarkan catatan realisasi amnesti pajak sementara ini, indikasinya jelaslah berat. Bank Indonesia (BI) sendiri mematok angka rendah untuk program yang sangat diandalkan Presiden Joko Widodo ini.


Untuk uang tebusan, BI memprediksi hanya akan terkumpul Rp18 triliun di 2016. Ditambah Rp 3 triliun sampai 31 Maret 2017, totalnya menjadi Rp21triliun. Sedangkan untuk dana WNI yang masuk Indonesia dari luar negeri, BI memasang angka Rp180triliun.


"Kami perkirakan tebusan total Rp 21 triliun, jauh di bawah target Rp 165 triliun. Sedangkan dana repatriasi itu Rp 180 triliun. Pemerintah tetapkan Rp 1.000 triliun," Gubenur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).


Kalau program ini sampai gagal, urusannya bukan hanya keuangan negara bakal terganggu. Namun, kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK menjadi taruhannya. Tentu saja, implikasi politiknya jelas merugikan Joko Widodo dan JK.


Agar program amnesti pajak bisa sukses, atau paling tidak mendekati target, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti punya saran.


"Yang paling penting adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik modal besar, kakap-kakap itu. Pemerintah harus yakinkan mereka akan melakukan law enforcement jika tidak ikut tax amnesty. Ini penting agar tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk menghindar," kata Enny.


Kalau law enforcement ditegakkan, Enny meyakini, WP besar akan berpikir ulang untuk menghindar dari pajak. Mau tak mau mereka akan mengikuti program amnesti pajak.


Namun, Enny melihat ada kelemahan yakni soal akurasi data WP besar yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. "Punya tidak data-datanya, selama ini saja mereka punya usaha di dalam negeri sifatnya underground, legal tidak," kata Enny.


Urusan data, sebenarnya bukan masalah. Karena, seperti yang tadi disebutkan, Presiden Jokowi jelas-jelas bilang punya data. Tak ada salahnya presiden menyerahkan data tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 9 September 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Sebut Uang Orang Indonesia di Luar Negeri ‎Rp 11 Ribu TriliunJokowi Sebut Uang Orang Indonesia di Luar Negeri ‎Rp 11 Ribu Triliun

Presiden Joko Widodo sangat berharap masyarakat yang ikut pengampunan pajak dapat melakukan repatriasi dana. Sebab, ada begitu banyak dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dana Rp11 Ribu Triliun Milik WNI Seliweran di Luar NegeriDana Rp11 Ribu Triliun Milik WNI Seliweran di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengaku memiliki dana lebih dari Rp11 ribu triliun di kantongnya. Dana tersebut diakui, bukan milik pribadi Presiden, melainkan dana yang berseliweran di luar negeri milik pengusaha besar yang akan mengikuti program pengampunan pajak, atau tax amnesty.selengkapnya

Usai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar NegeriUsai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...``Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`

Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya

Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih TinggiOrang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula.selengkapnya

Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & Ekuador

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya



 
TAGS # :