Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJP

Jumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 110 kaliSemua Kategori

tax amnesty 019

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?

Senin siang menjelang sore, 1 Agustus 2016, suasana JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, tak seperti biasanya. Ruang pertemuannya dipenuhi banyak orang. Rupanya, Presiden Joko Widodo didaulat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Tax Amnesty ke-3. Sebelumnya, acara yang sama digelar di Surabaya dan Medan.


Dalam acara ini, ribuan pengusaha hadir. Bahkan ada yang bilang, jumlahnya membludak hingga 10 ribu pengusaha. Ya maklumlah, jumlah pengusaha di Jakarta memang cukup besar. Apalagi, acara yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini, menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).


Yang menarik bukan riuhnya pengunjung. Namun, pernyataan Presiden Jokowi, tentang banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset di luar negeri hingga puluhan ribu triliun.


"Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya. Di Kemenkeu, di situ dihitung ada Rp11 ribu triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi, datanya, lebih banyak," kata Jokowi


Tentu saja, presiden asal Solo ini, tidak sedang bercanda. Apalagi Jokowi bilang, jumlah pemilik dana besar melebihi data kemenkeu. Kalau informasinya disampaikan presiden, tentunya akurat.


Saat masih menjabat menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, duit WNI yang diparkir di luar negeri mencapai Rp 11.500 triliun. Angka sebesar itu didapatkan dari akumulasi aset WNI di luar negeri sejak 1970.


Menurut Bambang yang kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu, bukan mustahil, WNI tajir yang memarkir dananya di luar negeri, kini jumlahnya bengkak menjadi puluhan triliun.


Celakanya, harta melimpah ruah yang mereka simpan itu, tidak dilaporkan alias tak kena pajak. "Kita tahu persis bahwa mereka punya aset di luar negeri. Cuma mereka tidak melaporkan," tegas Bambang.


Kalau benar data tersebut akurat, aset WNI yang nyangkut di luar negeri, memang cukup besar. Wajar bila presiden sangat berharap dana tersebut bisa pulang kampung, melalui program amnesti pajak. "Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita," harap Jokowi.


Karena porsi aset WNI di luar negeri cukup jumbo, pemerintah mematok penerimaan dari amnesti pajak cukup tinggi. Untuk dana kembali ke Indonesia (repatriasi) ditargetkan Rp1.000 triliun. Atau hanya 0,09% dari total aset WNI yang ngetem di luar negeri.


Sedangkan pendapatan dari dana tebusan, pemerintah menetapkan Rp165triliun sampai 31 Maret 2017. Diprediksikan, September ini bakal ada lonjakan baik dari repatriasi, deklarasi maupun dana tebusan.


Hanya saja, realisasi dari program amnesti pajak hingga Rabu (7/9/2016), masih jauh dari harapan. Pendapatan dari dana tebusan baru Rp6,35 triliun, atau 3,6% dari target.


Setoran uang tebusan ini berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non-UMKM Rp5,39 triliun, badan non-UMKM Rp612 miliar, orang pribadi UMKM Rp334 miliar, dan badan UMKM Rp12,5 miliar.


Yang mengejutkan, partisipasi program amnesti pajak terbesar berasal dari deklarasi harta di dalam negeri sebesar Rp209 triliun. Sementara deklarasi harta di luar negeri Rp58,7 triliun. Jumlah dana WP yang kembali ke Indonesia (repatriasi) hanya Rp14,7 triliun, atau 0,0147% dari target. Masih rendah sekali kan.

Untuk jumlah surat pernyataan harta (SPH) yang sudah terdaftar dalam program pengampunan pajak mencapai 37.936 SPH dengan total nilai menddekati Rp283 triliun.


Bulan September, disebut-sebut sebagai bulan madu pertama. Lantaran, September adalah batas akhir periode pertama amnesti pajak. Apa yang tejadi di pekan pertama?


Ya, memang ada kenaikan. Misalnya, deklarasi harta di dalam negeri periode 1-7 September mencapai Rp91,5 triliun. Mendekati perolehan Agustus sebesar Rp115 triliun.


Deklarasi harta di luar negeri periode yang sama mencapai Rp37,5 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi ketimbang Agustus sebesar Rp20,6 triliun. Sedangkan dana masuk Indonesia di pekan pertama September ini mencapai Rp4,64triliun. Masih di bawah perolehan Agustus sebesar Rp9,44 triliun.


Berdasarkan catatan realisasi amnesti pajak sementara ini, indikasinya jelaslah berat. Bank Indonesia (BI) sendiri mematok angka rendah untuk program yang sangat diandalkan Presiden Joko Widodo ini.


Untuk uang tebusan, BI memprediksi hanya akan terkumpul Rp18 triliun di 2016. Ditambah Rp 3 triliun sampai 31 Maret 2017, totalnya menjadi Rp21triliun. Sedangkan untuk dana WNI yang masuk Indonesia dari luar negeri, BI memasang angka Rp180triliun.


"Kami perkirakan tebusan total Rp 21 triliun, jauh di bawah target Rp 165 triliun. Sedangkan dana repatriasi itu Rp 180 triliun. Pemerintah tetapkan Rp 1.000 triliun," Gubenur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).


Kalau program ini sampai gagal, urusannya bukan hanya keuangan negara bakal terganggu. Namun, kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK menjadi taruhannya. Tentu saja, implikasi politiknya jelas merugikan Joko Widodo dan JK.


Agar program amnesti pajak bisa sukses, atau paling tidak mendekati target, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti punya saran.


"Yang paling penting adalah melakukan sosialisasi kepada pemilik modal besar, kakap-kakap itu. Pemerintah harus yakinkan mereka akan melakukan law enforcement jika tidak ikut tax amnesty. Ini penting agar tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk menghindar," kata Enny.


Kalau law enforcement ditegakkan, Enny meyakini, WP besar akan berpikir ulang untuk menghindar dari pajak. Mau tak mau mereka akan mengikuti program amnesti pajak.


Namun, Enny melihat ada kelemahan yakni soal akurasi data WP besar yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. "Punya tidak data-datanya, selama ini saja mereka punya usaha di dalam negeri sifatnya underground, legal tidak," kata Enny.


Urusan data, sebenarnya bukan masalah. Karena, seperti yang tadi disebutkan, Presiden Jokowi jelas-jelas bilang punya data. Tak ada salahnya presiden menyerahkan data tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 9 September 2016)
Foto : klinikpajak.co.id




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Sebut Uang Orang Indonesia di Luar Negeri ‎Rp 11 Ribu TriliunJokowi Sebut Uang Orang Indonesia di Luar Negeri ‎Rp 11 Ribu Triliun

Presiden Joko Widodo sangat berharap masyarakat yang ikut pengampunan pajak dapat melakukan repatriasi dana. Sebab, ada begitu banyak dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Dana Rp11 Ribu Triliun Milik WNI Seliweran di Luar NegeriDana Rp11 Ribu Triliun Milik WNI Seliweran di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengaku memiliki dana lebih dari Rp11 ribu triliun di kantongnya. Dana tersebut diakui, bukan milik pribadi Presiden, melainkan dana yang berseliweran di luar negeri milik pengusaha besar yang akan mengikuti program pengampunan pajak, atau tax amnesty.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Usai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar NegeriUsai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :