Jokowi Kaget Peserta Pengampunan Pajak Selalu Membludak

Selasa 2 Ags 2016 13:31Administratordibaca 179 kaliSemua Kategori

setkab 005

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa kagetnya terkait peserta sosialisasi amnesti pajak yang jumlahnya selalu membludak.

"Saya kaget waktu di Surabaya undangannya ada 2.000 yang datang 2.700 orang, di Medan undangan 3.000 yang hadir 3.500, di sini saya dilapori 5.000 orang," kata Presiden Jokowi dalam Sosialisasi Amnesti Pajak di Hall D2 Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).

Jokowi membayangkan 5.000 orang sudah banyak sekali namun kemudian penyelenggara menyebutkan yang datang 10.000 orang.

"Saya cek ke belakang, ternyata sampai belakang penuh," kata Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo dan Kepala PPATK M Yusuf.

Jokowi menyebutkan tekanan ekonomi eksternal terhadap perekonomian nasional hingga saat ini masih dirasakan termasuk dunia usaha dan rakyat.

"Semua negara sama berebut menarik masuknya investasi dengan segala kebijakan," kata Gubernur DKI Jakarta ke-16 itu.

Menurut dia, Indonesia juga melakukan langkah terobosan dengan menerbitkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi. Ia menyebutkan paket kebijakan ekonomi itu akan dilanjutkan dengan paket-paket kebijakan ekonomi berikutnya.

"Sekarang yang penting uang dan investasi masuk, banyak uang ada di bawah bantal, kasur, luar negeri, makanya amnesti pajak diberlakukan, sudah ada payung hukum, kita punya UU Amnesti Pajak," kata Jokowi.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 2 Agustus 2016)
Foto : setkab.go.id




BERITA TERKAIT
 

Presiden Kaget Peserta TA hingga 10.000 OrangPresiden Kaget Peserta TA hingga 10.000 Orang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini Senin (1/8/2016) melakukan sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutannya Jokowi sempat kaget melihat peserta yang mengikuti program pengampunan pajak yang pesertanya sampai 10 ribu orang.selengkapnya

Jokowi Buktikan 10.000 Orang Hadiri Sosialisasi Tax AmnestyJokowi Buktikan 10.000 Orang Hadiri Sosialisasi Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri dan memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Antusiasme masyarakat sangat terlihat karena kursi yang disediakan panitia terisi penuh, bahkan banyak para peserta yang terpaksa berdiri karenaselengkapnya

Jokowi: Data Saya Ada Rp11.000 T dari TAJokowi: Data Saya Ada Rp11.000 T dari TA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di depan 10 ribu wajib pajak. Dalam sambutannya Jokowi mengatakan telah mengantongi ribuan nama-nama orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri. "Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11 ribu triliunselengkapnya

SOSIALISASI AMNESTI PAJAK: Sekitar 5.000 Peserta Padati JIExpo KemayoranSOSIALISASI AMNESTI PAJAK: Sekitar 5.000 Peserta Padati JIExpo Kemayoran

Sekitar 5.000 warga memadati Hall D2 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, untuk mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Senin (1/8/2016).selengkapnya

Presiden Jokowi tinggalkan Medan kembali ke JakartaPresiden Jokowi tinggalkan Medan kembali ke Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertolak meninggalkan Medan, Sumatera Utara, untuk kembali ke Jakarta setelah merampungkan agenda sosialisasi amnesti pajak di provinsi tersebut.selengkapnya

Jokowi Kaget Ada Uang Miliaran di Bawah KasurJokowi Kaget Ada Uang Miliaran di Bawah Kasur

Presiden Joko Widodo mengaku masih tidak habis pikir dengan temuan, masih adanya masyarakat yang menyimpan uang di bawah bantal. Hal tersebut, diceritakannya pada saat membuka hari peringatan menabung se-dunia di Jakarta, Senin 31 Oktober 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :