Jokowi Ingin Repatriasi untuk Biayai Pembangunan

Rabu 3 Ags 2016 10:43Administratordibaca 242 kaliSemua Kategori

inilah 103

Saat sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty), Presiden Joko Widodo berharap pemilik dana besar tertarik kepada produk investasi langsung (direct investment), yakni infrastruktur.

"Lebih baik masuk ke investasi langsung. Karena kami gencar-gencarnya membangun infrastruktur. Bisa bangun pelabuhan, bisa jalan tol, bisa pembangkit listrik, bisa airport, bisa jalur kereta api. Bisa transportasi masal baik di Jakarta ada MRT, di Bandung juga direncanakan, di Medan, di Surabaya masih ada peluang, di Makassar. Bisa juga di industri di manufaktur, garmen, tekstil, ini bisa angkut tenaga kerja banyak," papar Jokowi di Jakarta, Senin (01/08/2016).


Tak hanya infrastruktur, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyarankan sektor pertanian yang memang saat ini masih membutuhkan investasi dibidang tersebut, Jokowi menyesalkan lantaran masih banyaknya impor disektor ini.


"Industri pertanian, gula kita masih impor 3,4 juta ton, segera masuki, buat pabrik gula, kelola harga-harga sampaikan ke menteri. Jangan sampai, yang impor-impor itu harus kita stop dalam jangka 3-4 tahun harus tanam dan produksi sendiri. Jagung kita impor 3,2 juta ton, masuk ke penanaman jagung. Negara sudah besar masih impor jagung, memang berapa bulan sih panen? 3-4 bulan sudah bisa. Minta lahan, saya sarankan kalau bisa tanam tebu, jagung, rakyat jangan lupa diajak jadi bisa meningkatkan income pendapatan," sarannya.


Sektor Pariwisata, kata Jokowi juga tidak kalah menarik untuk bisa diivestasikan. "Kemudian, 10 destinasi wisata baru bisa dimasuki. Danau toba, dulu sudah berjalan lalu tidak pernah diperhatikan infrastruktur dari bandaranya, sekarang sudah di mulai. Bandara dulu di Silangit, saya perintah Garuda terbang kesana, terserah seminggu tiga kali, begitu Garuda terbang, sekarang sudah ada 5 maskapai terbang kesana. Tanjung Maya, Morati, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Tanjung lengsung, tempat-tempat seperti ini Pemerintah sudah siapkan lahan," katanya.


"Silahkan masuk yang ingin bangun resort, hotel, tempat-tempat entertainment silahkan. Dan tempat-tempat wisata lain. Kalau infrastruktur disana enggak mau dikerjakan, siapa yang mau datang. Kalau saya janjikan dengan investor, kamu mulai bangun, saya bangun. Swasta-Pemerintah harus jalan bareng, swasta sendiri enggak bisa, Pemerintah sendiri juga enggak bisa. Harus berjalan beriringan, ekonomi kita akan baik," tandasnya.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 2 Agustus 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi: UMKM juga bisa ikut Tax AmnestyJokowi: UMKM juga bisa ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan pengampunan pajak tidak hanya dapat diikuti pelaku usaha besar atau yang menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

Pajak impor AS bisa tekan ekonomi duniaPajak impor AS bisa tekan ekonomi dunia

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mewujudkan ambisinya untuk mematok pajak impor sebesar 20%. Tak cuma Meksiko, ekonomi negara-negara Asia seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand bakal tertekan akibat aturan ini.selengkapnya

Aher Nilai Dana Amnesti Pajak Bisa untuk Bangun TolAher Nilai Dana Amnesti Pajak Bisa untuk Bangun Tol

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan penyimpanan dana repatriasi hasil pengampunan pajak atau tax amnesty di Bank BJB aman. Menurut Heryawan yang akrab disapa Aher, Ia berharap semua masyarakat kuat nasionalismenya agar uang yang didapatkan di Indonesia digulirkan di Indonesia, dan dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

TAX AMNESTY: Dana Amnesti Pajak Bisa Disalurkan Ke Infrastruktur Penghubung AntarpulauTAX AMNESTY: Dana Amnesti Pajak Bisa Disalurkan Ke Infrastruktur Penghubung Antarpulau

Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan amnesti pajak bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena mendorong investasi. Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi masih berkonsentrasi pada konsumsi rumah tangga dan belanja besar.selengkapnya

Tax Amnesty Jadi Sumber Dana Terbesar Jokowi Bangun InfrastrukturTax Amnesty Jadi Sumber Dana Terbesar Jokowi Bangun Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerangkan dana deklarasi pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah terkumpul hingga 7 Agustus 2016 mencapai Rp9,27 triliun dengan jumlah dana tebusan sebesar Rp193 miliar. Mantan Gubernur DKI Jakarta juga menjelaskan kebutuhan negara sebenarnya dari dana amnesti pajak tembus Rp5000 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :