Presiden Joko Widodo meminta kalangan pengusaha tidak-ragu-ragu dalam menginvestasikan dana repatriasi alias dana yang dipulangkan dari luar negeri untuk mengikuti amnesti pajak (tax amnesty). Sejauh ini, mayoritas dana repatriasi diketahui memang masih terparkir di bank. Padahal, pemerintah berharap dana tersebut bisa diinvestasikan di pasar keuangan atau sektor riil.
Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,02 persen dan inflasi 3,02 persen tahun lalu semestinya menjadi modal keyakinan bagi pengusaha untuk berinvestasi. Apalagi, pemerintah sudah menunjukkan komitmennya memerbaiki iklim investasi baik kemudahan berinvestasi (ease of doing bussines/EODB), termasuk memangkas waktu tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan dari seminggu menjadi hanya tiga hari.
“Kalau masih ada yang pesimis, mau minta angka berapa lagi? Saya ajak, jangan pegang uang (saja) tapi investasikan. Ini saatnya percaya saya. Jangan sampai nanti yang ambil, manfaatkan peluang itu (investor) asing. Jangan salahkan saya,” ujar Jokowi saat acara farewell amnesti pajak di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2).
Ia memastikan, tren ekonomi domestik ke depan masih akan baik. Hal itu mengacu pada proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan bahwa pada tahun 2045, penduduk Indonesia bisa mencapai 309 juta orang dari saat ini 250 juta. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan mencapai US$ 9,1 triliun atau setara Rp 120 ribu triliun. Adapun, pendapatan per kapita diprediksi sebesar US$ 29 ribu.
“Tapi, dengan catatan setiap tahun, setiap lima tahun sampai 2045 kondisinya normal seperti sekarang. Syukur-syukur pertumbuhan ekonominya naik, itu akan lebih cepat,” ujar dia.
Terkait situasi politik, Jokowi pun meyakini, Indonesia sudah lebih dewasa untuk menyikapi kondisi yang ada. Aksi demonstrasi pada November dan Desember yang disebut-sebut diikuti 7 juta orang, misalnya, bisa dilewati dengan baik. Pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dianggap Jokowi sudah memadai. Kondisi seperti demonstrasi pun ia anggap sebagai ujian untuk menjadi negara yang lebih maju.
“Katanya yang November-Desember kemarin yang demo tujuh juta orang. Nyatanya bisa dikendalikan kok. Tidak ada masalah. Saya sampaikan kepada investor. Demonya juga damai. Kami ingin tunjukkan, kami sudah dewasa dan matang dalam politik,” kata dia. Maka dari itu, ia ajak para pengusaha untuk meningkatkan investasinya.
Menanggapi pernyataan Jokowi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, pelaku usaha kemungkinan besar akan menggunakan dana repatriasi untuk menambah modal usahanya. Menurut dia, lebih dari 50 persen pengusaha yang mengikuti amnesti pajak sudah berminat untuk berekspansi. Meski begitu, ia mengakui, sebagian besar dana masih mengendap di perbankan.
“Kami duga lebih banyak untuk usaha sendiri (penggunaan dana repatriasi), tambah modal,” kata dia. “Trennya (akan diinvestasikan). Kan masih ada yang belum dicairkan, masih di bank. Saya rasa ke usaha sendiri karena lebih untung ketimbang di bank.”
Sekadar catatan, mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak, hingga saat ini, komitmen repatriasi telah mencapai Rp 145 triliun. Meski begitu, Januari lalu, Ditjen Pajak menyebut realisasi dana repatriasi kurang Rp 29 triliun.
Sumber : katadata.co.id (Jakarta, 1 Maret 2017)
Foto : katadata
Presiden Joko Widodo Hadiri Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal PajakPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyempatkan diri hadir di Rapat Pimpinan Nasional III Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengarahan terkait kesiapan Ditjen Pajak mengamankan target penerimaan pada tahun 2016 ini. Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan SPT Tahunannya melalui e-filing.selengkapnya
Sistem Manifes Baru Bea Cukai Bikin Bongkar Muat Lebih CepatKementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai meluncurkan Manifes Generasi lll. Manifes Generasi III ini merupakan salah satu inovasi dalam rangka mempermudah kelancaran arus barang di Indonesia.selengkapnya
Setelah Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Jonan, Giliran Panglima TNI dan Para Kepala Staf TNI Laporkan SPTPanglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, beserta para Kepala Staf TNI hari ini, Selasa (6/3/2018) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi secara online melalui e-Filing.selengkapnya
AMNESTI PAJAK: Per 3 November, Pernyataan Harta Rp3.893 Triliun. Naik Rp11 Triliun dalam 3 HariJumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (3/11/2016), pukul 17.15 WIB, mencapai Rp3.893 triliun.selengkapnya
Perkuat Komitmen Kepatuhan Pajak, Telkom Menjalankan Program e-Faktur Host to Host dengan Direktorat Jenderal PajakDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meresmikan integrasi data perpajakan dimana DJP juga sekaligus mengesahkan Telkom sebagai pengguna e-Faktur Host-to-Host. Peresmian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Robert Pakpahan dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga di Telkom Landmark Tower, Selasa (27/selengkapnya
Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiKonkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
