Jokowi: Dengan Tax Amnesty Kita Ajak Dana Kembali ke Tanah Air

Jumat 22 Jul 2016 10:57Administratordibaca 394 kaliSemua Kategori

liputan6 107

Pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan memastikan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Langkah sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ke negara.

"Ini yang saya sampaikan, saya muter untuk beri keyakinan, kepastian, kita mau beri payung hukum bagi mereka yang mau deklarasi uang dan asetnya. Jadi ada payung hukum jelas (soal tax amnesty)," ucap Presiden Jokowi saat berbincang bersama SCTVdan Liputan6.com di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 20 Juli 2016.


Sejatinya, Jokowi menilai, dana yang terkumpul dari kebijakan tax amnesty bukanlah dana yang tersembunyi di luar negeri. Melainkan dana yang tersimpan di dalam negeri, tapi tidak dilaporkan.


"Jadi uang yang kita harapkan masuk, uang yang ada di Indonesia, uang di lemari atau di bawah bantal. Ada juga uang di luar negeri. Kita bertempat tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, cari rezeki di Indonesia, ya kan, sudah dapat untung kok ditaruh di sana. Kita ajak dana kembali ke Tanah Air," Jokowi memaparkan.


Jokowi mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skema untuk menampung uang yang masuk ke kas negara. Dana tersebut bisa ditaruh dalam investasi portofolio, berupa surat utang negara, reksadana, sukuk, bond, saham, dan lain-lain. "Kalau taruh (uang) ke negara kita, pasti lebih untung di Indonesia."


Tak hanya itu, peluang investasi langsung juga terbuka lebar. Sebab, pemerintah sedang fokus pula pada pembangunan infrastruktur.


"Investasi langsung, bisa ke jalan tol, pelabuhan, kawasan industri. Peluang industri juga banyak, pertanian, perikanan. Perikanan bisa cold storage. Kalau pertanian bisa tanam tebu dan pabriknya. Peluang di Indonesia banyak sekali," ujar Jokowi.


Kesempatan Terakhir


Jokowi juga menjamin Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat menjaga kerahasiaan data para wajib pajak (WP). Sebab dalam produk hukum tersebut menegaskan sanksi pidana bila ada kebocoran data WP.


"Di dalam UU Tax Amnesty disebut data tidak bisa diambil oleh siapa pun dan tidak diberi ke siapa pun. Yang membocorkan, perlu garis bawah, kena pidana maksimal 5 tahun," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.


Jokowi juga mewanti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak agar bekerja dengan benar dan melaksanakannya sesuai dengan UU. Mantan Wali Kota Solo ini juga menegaskan akan mengawasi secara langsung pelaksanaan program tax amnesty. "Proses tax amnesty saya awasi sendiri. Jadi awas, jangan ada yang main-main."

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 21 Juli 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Jokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-MainJokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-Main

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Jokowi: Uang yang di Bawah Bantal, Laporkan Lewat Tax AmnestyJokowi: Uang yang di Bawah Bantal, Laporkan Lewat Tax Amnesty

Pemerintah mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak (WP) yang tidak pernah melaporkan kekayaannya untuk segera mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat acara Sosialisasi Tax Amnesty di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Jokowi: Tax Amnesty Bisa Datangkan Banyak Uang ke IndonesiaJokowi: Tax Amnesty Bisa Datangkan Banyak Uang ke Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur karena RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. ‎ Jokowi yakin, pengampunan pajak akan menciptakan arus uang masuk ke Indonesia. Ia mengatakan UU Pengampunan Pajak ini menjadi payung hukum agar uang yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di luar negeri dapat masuk ke Indonesia.selengkapnya

Usai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar NegeriUsai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Juli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk VapeJuli 2018, Pemerintah Terapkan Cukai untuk Vape

Selama ini vape atau rokok elektrik beredar bebas tanpa dikenakan pajak cukai. Namun sekitar pertengahan tahun depan, kondisi tersebut akan berubah karena Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan berencana mulai mengenakan cukai pada vape.selengkapnya

Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak RI Tembus Target APBN?Kapan Terakhir Kali Penerimaan Pajak RI Tembus Target APBN?

Realisasi penerimaan perpajakan hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp858 triliun atau sekitar 66,8 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.283,6 triliun tahun ini. Dengan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak tidak tercapai pada tahun ini pun besar.selengkapnya

Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum PerpajakanTuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan

Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh.selengkapnya

Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesak

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

Cari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas PantaiCari Celah, Natuna Kaji Pajak Perusahaan Lepas Pantai

Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), mulai mengkaji pungutan pajak atau retribusi dari perusahaan minyak dan gas (migas) lepas pantai demi menambah pendapatan asli daerah (PAD).selengkapnya

Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorPemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?Pengampunan Pajak Jilid II Rusak Kredibilitas Sri Mulyani?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberi kesempatan kepada peserta pengampunan pajak (tax amnesty) untuk mendeklarasikan harta yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Mereka tinggal mengungkapkan harta tersebut di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Komisi XI segera membahas RUU Konsultan PajakKomisi XI segera membahas RUU Konsultan Pajak

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

Pajak kendaraan memukul bisnis alat beratPajak kendaraan memukul bisnis alat berat

Bulan madu singkat. Baru saja industri alat berat merasakan manisnya bisnis lantaran kenaikan harga komoditas, eh muncul kabar buruk. Kabar tersebut adalah sepucuk surat keputusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XV/2017.selengkapnya

Pemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid IIPemeriksaan intai Amnesti Pajak jilid II

Kesempatan emas dapat pengampunan pajak dibuka lagi! Pemerintah, lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk ikut program amnesti pajak jilid II.selengkapnya



 
TAGS # :