Jokowi: Data Saya Ada Rp11.000 T dari TA

Selasa 2 Ags 2016 07:24Administratordibaca 869 kaliSemua Kategori

inilah 099

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di depan 10 ribu wajib pajak.


Dalam sambutannya Jokowi mengatakan telah mengantongi ribuan nama-nama orang Indonesia yang menyimpan hartanya di luar negeri. "Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar negeri. Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11 ribu triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak," kata Jokowi di Jakarta, Senin (1/8/2016).


Namun, kata Jokowi, semenjak program ini diresmikan 18 Juni 2016, para wajib pajak yang mengikuti program ini baru sedikit sekali, tidak sesuai dengan catatan yang dimilikinya. "Sampai hari ini yang daftar baru 344 (wajib pajak), sedikit. Yang dilaporkan Rp3,7 triliun (deklarasi harta) masih kecil banget," ungkap Jokowi.


Kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, masih minimnya para wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty, lantaran para wajib pajak masih menghitung-hitung program ini.

Presiden mengatakan, pemerintah akan membawa pulang kembali uang-uang itu lewat program tax amnesty, sehingga bisa membantu untuk membangun ekonomi di dalam negeri. "Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Karena kita perlu partisipasi saudara-saudara sekalian untuk negara dan bangsa," tandasnya.

Sumber : inilah.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Sebut Uang Orang Indonesia di Luar Negeri ‎Rp 11 Ribu TriliunJokowi Sebut Uang Orang Indonesia di Luar Negeri ‎Rp 11 Ribu Triliun

Presiden Joko Widodo sangat berharap masyarakat yang ikut pengampunan pajak dapat melakukan repatriasi dana. Sebab, ada begitu banyak dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Jokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar NegeriJokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Capaian itu tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.selengkapnya

Usai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar NegeriUsai Lebaran, Jokowi Panggil WNI yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden RI Joko Widodo akan memanggil sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini memiliki dana yang ditaruh di luar negeri demi menghindari pajak. Pemanggilan ini akan dilakukan bertahap mulai usai Lebaran.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Jokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orangJokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orang

Pemerintah telah resmi memberlakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan diterbitkannya tiga aturan baru mengenai program ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118, 119 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 600 tahun 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :