JK: Tax Amnesty Itu Pengampunan Dosa Berjamaah

Kamis 21 Jul 2016 20:23Administratordibaca 211 kaliSemua Kategori

okezone 177

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini membuka sosialisasi Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada para pengusaha di Indonesia. Dalam sambutannya, JK sempat menganalogikan amnesti pajak seperti pengampunan dosa berjamaah.

Dia mengatakan, sebagai manusia setiap orang pasti pernah berbuat salah baik yang disengaja ataupun tidak, baik dengan manusia atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika berbuat salah kepada sesama manusia, maka pengampunannya tinggal meminta maaf.

"Kalau dosa kita ke Tuhan, kita minta ampun. Orang Islam minta ampun terus jangan berbuat lagi, bayar zakat, sedekah dengan baik. Kalau Katolik ya pengampunan dosa melalui pastor, kemudian jangan berbuat lagi," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Tak hanya dengan sesama manusia dan Tuhan, sambung politisi Partai Golkar ini, dosa yang dilakukan manusia bisa juga dilakukan kepada negara. Dosa tersebut terjadi karena manusia tidak mematuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-undang (UU).

Dalam UU disebutkan bahwa negara memiliki saham sebesar 25% atas keuntungan yang diperoleh pengusaha. Pengusaha berkewajiban menyetor 25% dari keuntungannya kepada negara dalam bentuk pajak.

"Tentu setiap untung ya 25% kasih negara. Itulah kewajiban. Setiap tidak melaksanakan kewajiban ya ada sanksinya. Jadi tadi kalau orang minta maaf, kapada Tuhan minta ampun, kepada negara ya sesuatu kita lakukan yaitu pengampunan masalah," imbuh dia.

Sebab itu, dengan adanya program amnesti pajak ini, maka pengusaha memiliki kesempatan untuk melakukan pengampunan terhadap dosa yang dibuatnya lantaran tidak membayar dan melaporkan pajaknya secara baik dan benar.

"Amnesti itu artinya pengampunan berjamaah, karena ada dosa berjamaah. Sebenarnya ini (tax amnesty) kemewahan yang diberikan pemerintah. Yang begini tidak tiap tahun terjadi. Jadi jangan harap 2017 ada lagi. Enggak ada, 30 tahun lagi nanti mungkin baru ada‎‎," tandasnya.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 21 Juli 2016)
Foto : okezone




BERITA TERKAIT
 

JK: Tax Amnesty Itu `Pengampunan Dosa`JK: Tax Amnesty Itu `Pengampunan Dosa`

"Tax amnesty sebenarnya adalah pemaafan untuk orang yang banyak dosa. Karena pajak adalah kewajiban. Karena tidak penuhi kewajibannya, maka terpaksa pemerintah memaafkan, tapi harus membuka semua pajak yang dia tidak bayar, sehingga dapat masuk ke ekonomi nasional," kata JK saat ditemui di sela acara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2015 di Wisma Kalla, Makassar, Jumat 4 Maretselengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di IndonesiaDitjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di Indonesia

Ditjen Pajak berencana melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google. Namun, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Google.selengkapnya

Sri Mulyani: Terima Kasih atas Pengakuan Dosa Pengusaha MudaSri Mulyani: Terima Kasih atas Pengakuan Dosa Pengusaha Muda

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi langkah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ‎(HIPMI) menggelar sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan dia mengucapkan terima kasih atas pengakuan kesalahan pengusaha yang selama ini tidak taat membayar pajak dan ingin menebus dosa tersebut melalui tax amnesty.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Hotman Paris ikut Tax Amnesty: Lega, Sudah Tidak Punya DosaHotman Paris ikut Tax Amnesty: Lega, Sudah Tidak Punya Dosa

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan ketiga anaknya mendatangi Kantor Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara hari ini, Kamis (15/9). Kedatangan Hotman untuk melaporkan hartanya terkait program tax amnesty.selengkapnya

Ical: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax AmnestyIcal: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax Amnesty

Bos Bakrie Group Aburizal Bakrie hari ini melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk ikut tax amnesty. Didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama, Aburizal nampak elegan menggunakan batik berwarna biru gradasi merah siang ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :