JK: Tax Amnesty Itu Pengampunan Dosa Berjamaah

Kamis 21 Jul 2016 20:23Administratordibaca 205 kaliSemua Kategori

okezone 177

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini membuka sosialisasi Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada para pengusaha di Indonesia. Dalam sambutannya, JK sempat menganalogikan amnesti pajak seperti pengampunan dosa berjamaah.

Dia mengatakan, sebagai manusia setiap orang pasti pernah berbuat salah baik yang disengaja ataupun tidak, baik dengan manusia atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika berbuat salah kepada sesama manusia, maka pengampunannya tinggal meminta maaf.

"Kalau dosa kita ke Tuhan, kita minta ampun. Orang Islam minta ampun terus jangan berbuat lagi, bayar zakat, sedekah dengan baik. Kalau Katolik ya pengampunan dosa melalui pastor, kemudian jangan berbuat lagi," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Tak hanya dengan sesama manusia dan Tuhan, sambung politisi Partai Golkar ini, dosa yang dilakukan manusia bisa juga dilakukan kepada negara. Dosa tersebut terjadi karena manusia tidak mematuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-undang (UU).

Dalam UU disebutkan bahwa negara memiliki saham sebesar 25% atas keuntungan yang diperoleh pengusaha. Pengusaha berkewajiban menyetor 25% dari keuntungannya kepada negara dalam bentuk pajak.

"Tentu setiap untung ya 25% kasih negara. Itulah kewajiban. Setiap tidak melaksanakan kewajiban ya ada sanksinya. Jadi tadi kalau orang minta maaf, kapada Tuhan minta ampun, kepada negara ya sesuatu kita lakukan yaitu pengampunan masalah," imbuh dia.

Sebab itu, dengan adanya program amnesti pajak ini, maka pengusaha memiliki kesempatan untuk melakukan pengampunan terhadap dosa yang dibuatnya lantaran tidak membayar dan melaporkan pajaknya secara baik dan benar.

"Amnesti itu artinya pengampunan berjamaah, karena ada dosa berjamaah. Sebenarnya ini (tax amnesty) kemewahan yang diberikan pemerintah. Yang begini tidak tiap tahun terjadi. Jadi jangan harap 2017 ada lagi. Enggak ada, 30 tahun lagi nanti mungkin baru ada‎‎," tandasnya.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 21 Juli 2016)
Foto : okezone




BERITA TERKAIT
 

JK: Tax Amnesty Itu `Pengampunan Dosa`JK: Tax Amnesty Itu `Pengampunan Dosa`

"Tax amnesty sebenarnya adalah pemaafan untuk orang yang banyak dosa. Karena pajak adalah kewajiban. Karena tidak penuhi kewajibannya, maka terpaksa pemerintah memaafkan, tapi harus membuka semua pajak yang dia tidak bayar, sehingga dapat masuk ke ekonomi nasional," kata JK saat ditemui di sela acara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2015 di Wisma Kalla, Makassar, Jumat 4 Maretselengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di IndonesiaDitjen Pajak Beberkan Dosa-Dosa Google Selama Berbisnis di Indonesia

Ditjen Pajak berencana melakukan pemeriksaan pajak terhadap Google. Namun, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh Google.selengkapnya

Sri Mulyani: Terima Kasih atas Pengakuan Dosa Pengusaha MudaSri Mulyani: Terima Kasih atas Pengakuan Dosa Pengusaha Muda

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi langkah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ‎(HIPMI) menggelar sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan dia mengucapkan terima kasih atas pengakuan kesalahan pengusaha yang selama ini tidak taat membayar pajak dan ingin menebus dosa tersebut melalui tax amnesty.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Hotman Paris ikut Tax Amnesty: Lega, Sudah Tidak Punya DosaHotman Paris ikut Tax Amnesty: Lega, Sudah Tidak Punya Dosa

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan ketiga anaknya mendatangi Kantor Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara hari ini, Kamis (15/9). Kedatangan Hotman untuk melaporkan hartanya terkait program tax amnesty.selengkapnya

Ical: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax AmnestyIcal: Kubur Dosa Lama dengan Ikut Tax Amnesty

Bos Bakrie Group Aburizal Bakrie hari ini melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk ikut tax amnesty. Didampingi Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama, Aburizal nampak elegan menggunakan batik berwarna biru gradasi merah siang ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :