JK: Pengusaha Sombong jika Tak Manfaatkan Tax Amnesty

Kamis 21 Jul 2016 15:41Administratordibaca 298 kaliSemua Kategori

beritasatu 013

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mulai melakukan sosialisasi pengampunan pajak (tax amnesty) di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (21/7) pagi. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutannya di hadapan para pengusaha mengharapkan pengusaha agar memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty) secepatnya.

"Ini kemewahan atau kemurahan yang diberikan ke masyarakat. Yang begini tidak tiap tahun terjadi. Jangan harap 2017 terjadi, 30 tahun lagi tunggu. Kalau tidak dimanfaatkan maka pengusaha sombong. Ibaratnya kalau ke mall lagi diskon 50 persen, tidak dipakai," ungkapnya.


Pemerintah meyakini bahwa pengampunan pajak adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Tanah Air di tengah pelemahan perekonomian global. Lalu salah satu strategi untuk bisa bertahan adalah persatuan, di mana pemerintah dan rakyat, termasuk pengusaha harus kompak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pemerintah pun menyadari peran penting pengusaha terhadap perekonomian dalam negeri.


Pengampunan pajak, diakui JK juga merupakan bukti sayang pemerintah terhadap pengusaha. "Kita ini manusia biasa yang terbatas, bisa buat salah baik sengaja maupun tidak sengaja. Itulah manusia bukan malaikat. Kalau salah ke orang kita minta maaf, kalau dosa ke Tuhan kita minta ampun. Kalau dosa ke negara dua solusinya, masuk penjara atau denda atau bisa keduanya. Kalau ini jarang terjadi, maka ini kemewahan yang diberikan karena pemerintah cintai kalian semua," jelasnya.


JK menambahkan, amnesti terakhir yang diberikan pemerintah adalah saat perdamaian Aceh. Di mana, ribuan orang yang seharusnya dipenjara tidak jadi dipenjara dengan syarat menyerahkan senjata. "Nah, kalau pengusaha, tujuan kita itu agar pengusaha bisa tidur enak dan sejahtera. Daripada rumah atau mobilnya pakai nama supirnya. Lebih baik juga ungkap, tebus, lega daripada ungkit, tangkap, lemas," katanya.


Lebih lanjut, JK mengatakan, pemberlakuan amnesti pajak dimulai tahun ini karena tahun 2018 mendatang akan berlaku sistem informasi perpajakan dunia (AEoI). Sehingga, semu orang yang melanggar diibaratkan seperti terorisme. "Makanya pemerintah keluarkan ini sekarang supaya di dunia tidak jadi masalah," tegasnya.


Aturan pengampunan pajak, memungkinkan para pengusaha yang selama ini menyembunyikan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak dapat dimaafkan. Dengan syarat uang tersebut setelahnya disimpan di Indonesia. Melalui pengampunan pajak, ditargetkan akan ada Rp 165 triliun yang bisa diperoleh negara.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 21 Juli 2016)

Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

JK Ingatkan Ancaman Pidana Menanti Pengusaha yang Tidak Memanfaatkan Tax AmnestyJK Ingatkan Ancaman Pidana Menanti Pengusaha yang Tidak Memanfaatkan Tax Amnesty

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mempersilakan Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan membayarkan insentif deklarasi pajak yang besarannya 4 persen, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang (UU) No.11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?

Di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, setiap kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian para pelaku usaha. Begitu pula dengan langkah yang diambil pemerintah terkait pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengaku sangat tak sabar dengan pemberlakuan tax amnesty. "Kita para pengusaha udah sangat menunggu-nunggu iniselengkapnya

Jokowi Ingatkan Pengusaha yang tak Ikut Pengampunan PajakJokowi Ingatkan Pengusaha yang tak Ikut Pengampunan Pajak

Presiden Joko Widodo mengingatkan pemilik uang di luar negeri yang tercatat 95 persen pengusaha untuk berhati-hati jika tidak ikut program pengampunan pajak. Soalnya, program itu hanya sekali dan terbatas dalam periode hingga Maret 2017.selengkapnya

Ini 7 Syarat dari Pengusaha Agar Tax Amnesty RI BerhasilIni 7 Syarat dari Pengusaha Agar Tax Amnesty RI Berhasil

Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan bahwa, keberhasilan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty harus didukung setidaknya tujuh prasyarat. Secara garis besar, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali gairah perekonomian bangsa.selengkapnya

Daftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax AmnestyDaftar Fasilitas Khusus yang Diberikan Pemerintah dalam Tax Amnesty

Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah mulai dijalankan. Pemerintah pun saat ini telah menyiapkan fasilitas khusus kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif ini. Salah satunya adalah fasilitas tarif tembusan yang sangat rendah.selengkapnya

FITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax AmnestyFITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax Amnesty

Tidak hanya para taipan yang memiliki gudang uang, kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak juga menyasar pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan ancaman sanksi yang sama.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :