Jika program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak berhasil, pemerintah harus kembali memotong anggaran belanja untuk mengamankan defisit anggaran di level maksimal 3% dari pendapatan domestik bruto (PDB).
Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Chatib Basri mengatakan Indonesia memiliki risiko fiskal berupa defisit anggaran karena penerimaan yang rendah. Penerimaan terutama pajak yang jeblok terjadi akibat perlambatan ekonomi global yang menggerus kinerja ekspor nasional.
Harga komoditas yang anjlok yang ikut berperan. Padahal, eksportir merupakan pembayar pajak terbesar. Di sisi lain, pemerintah menggeber belanja negara untuk membiayai proyek infrastruktur. "Ini yang membuat kenapa risiko fiskal," katanya seusai menjadi pembicara dalam diskusi memperingati sewindu Ekonom Sjahrir di Jakarta, Jumat (28/7/2016).
Berdasarkan UU Keuangan, defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran mencapai 1,83% dari produk domestik bruto (PDB) atau nominalnya Rp230,7 triliun pada semester I/2016. Angka ini naik dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73%. Angka tersebut juga sudah mendekati asumsi defisit anggaran dalam APBN-P yang dipatok 2,35% dari PDB.
Penyebab defisit membengkak karena realisasi penerimaan negara masih rendah sekitar Rp634,7 triliun atau 35,5% dari target dalam APBNP sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari semester satu tahun lalu yang mencapai Rp667,9 triliun atau 37,9% dari target Rp1.761,6 triliun. Pemerintah mencoba menekan risiko fiskal dengan meluncurkan program pengampunan pajak.
Selain itu, pemerintah juga memotong anggaran belanja pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan DPR. Namun, pihaknya tidak bisa memprediksi tingkat keberhasilan program tax amnesty yang ditargetkan menyumbangkan penerimaan sebesar Rp165 triliun.
Jika program tax amnesty tidak berhasil, tegasnya, pemerintah harus kembali mengurangi belanja negara. Dia melanjutkan keberhasilan progr tax amnesty sangat bergantung pada jumlah uang wajib pajak yang berada di luar negeri. Selain itu, partisipasi Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sangat penting untuk mendorong wajib pajak ikut tax amnesty.
LAYAK INVESTASI
Defisit anggaran 3% sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan negara lain yang memiliki defisit anggaran lebih tinggi. Pemerintah memiliki opsi untuk merevisi UU Keuangan agar defisit anggaran bisa naik. Namun, Chatib menuturkan defisit anggaran 3% membuat Indonesia masuk dalam kategori layak investasi (investment grade). Defisit anggaran yang terjaga menjadi salah satu alasan Indonesia masuk kategori investment grade oleh lembaga rating di luar S & P. Regulasi defisit anggaran yang rendah juga memaksa pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas.
"Indonesia masuk dalam daftar negara yang menarik ," tegasnya. Dia mencontohkan negara lain seperti Brasil yang memiliki defisit anggaran tinggi akhirnya ditinggalkan investor.
Begitu pula dengan Yunani dan Turki yang perekonomiannya hancur karena defisit anggaran tinggi. Sementara itu, Menteru Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan defisit anggaran besar atau kecil hanya urusan pandangan ekonomi. Beberapa negara memilih asumsi defisit anggaran besar untuk membiayai program produktif. "India saja 9% berani, kenapa kita tidak berani," jelasnya.
Namun, dia berpandangan kebijakan defisit anggaran harus hati-hati. Pemerintah belum memiliki rencana untuk mengajukan revisi UU Keuangan kepada DPR untuk menaikkan defisit anggaran. "Kalau tidak ada batasan itu bisa bablas," tegasnya.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : antara
Sri Mulyani: Defisit Anggaran Jauh Lebih Rendah dari TargetMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan defisit anggaran hingga November 2018 mencapai Rp287,9 triliun atau 1,95% dari PDB.selengkapnya
Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya
Defisit Anggaran Melebar, Pemerintah Tambah Utang Rp 17 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit anggaran akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Untuk menambal defisit, pemerintah berencana menambah pinjaman.selengkapnya
Tax Amnesty: Pemerintah Tetap Waspadai Defisit AnggaranPemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016 seiring ketidakpastian pendapatan dari hasil kebijakan pengampunan pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui target penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditetapkan Kementerian Keuangan memang cukup tinggi.selengkapnya
Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya
Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenPemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret meskipun sudah memasukkan asumsi tambahan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
