Jika Tax Amnesty Gagal, Pemerintah Harus Potong Belanja

Jumat 29 Jul 2016 13:49Administratordibaca 413 kaliSemua Kategori

antara 146

Jika program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak berhasil, pemerintah harus kembali memotong anggaran belanja untuk mengamankan defisit anggaran di level maksimal 3% dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Chatib Basri mengatakan Indonesia memiliki risiko fiskal berupa defisit anggaran karena penerimaan yang rendah. Penerimaan terutama pajak yang jeblok terjadi akibat perlambatan ekonomi global yang menggerus kinerja ekspor nasional.


Harga komoditas yang anjlok yang ikut berperan. Padahal, eksportir merupakan pembayar pajak terbesar. Di sisi lain, pemerintah menggeber belanja negara untuk membiayai proyek infrastruktur. "Ini yang membuat kenapa risiko fiskal," katanya seusai menjadi pembicara dalam diskusi memperingati sewindu Ekonom Sjahrir di Jakarta, Jumat (28/7/2016).


Berdasarkan UU Keuangan, defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran mencapai 1,83% dari produk domestik bruto (PDB) atau nominalnya Rp230,7 triliun pada semester I/2016. Angka ini naik dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73%. Angka tersebut juga sudah mendekati asumsi defisit anggaran dalam APBN-P yang dipatok 2,35% dari PDB.


Penyebab defisit membengkak karena realisasi penerimaan negara masih rendah sekitar Rp634,7 triliun atau 35,5% dari target dalam APBNP sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari semester satu tahun lalu yang mencapai Rp667,9 triliun atau 37,9% dari target Rp1.761,6 triliun. Pemerintah mencoba menekan risiko fiskal dengan meluncurkan program pengampunan pajak.


Selain itu, pemerintah juga memotong anggaran belanja pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan DPR. Namun, pihaknya tidak bisa memprediksi tingkat keberhasilan program tax amnesty yang ditargetkan menyumbangkan penerimaan sebesar Rp165 triliun.


Jika program tax amnesty tidak berhasil, tegasnya, pemerintah harus kembali mengurangi belanja negara. Dia melanjutkan keberhasilan progr tax amnesty sangat bergantung pada jumlah uang wajib pajak yang berada di luar negeri. Selain itu, partisipasi Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sangat penting untuk mendorong wajib pajak ikut tax amnesty.


LAYAK INVESTASI


Defisit anggaran 3% sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan negara lain yang memiliki defisit anggaran lebih tinggi. Pemerintah memiliki opsi untuk merevisi UU Keuangan agar defisit anggaran bisa naik. Namun, Chatib menuturkan defisit anggaran 3% membuat Indonesia masuk dalam kategori layak investasi (investment grade). Defisit anggaran yang terjaga menjadi salah satu alasan Indonesia masuk kategori investment grade oleh lembaga rating di luar S & P. Regulasi defisit anggaran yang rendah juga memaksa pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas.


"Indonesia masuk dalam daftar negara yang menarik ," tegasnya. Dia mencontohkan negara lain seperti Brasil yang memiliki defisit anggaran tinggi akhirnya ditinggalkan investor.


Begitu pula dengan Yunani dan Turki yang perekonomiannya hancur karena defisit anggaran tinggi. Sementara itu, Menteru Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan defisit anggaran besar atau kecil hanya urusan pandangan ekonomi. Beberapa negara memilih asumsi defisit anggaran besar untuk membiayai program produktif. "India saja 9% berani, kenapa kita tidak berani," jelasnya.


Namun, dia berpandangan kebijakan defisit anggaran harus hati-hati. Pemerintah belum memiliki rencana untuk mengajukan revisi UU Keuangan kepada DPR untuk menaikkan defisit anggaran. "Kalau tidak ada batasan itu bisa bablas," tegasnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar, Pemerintah Tambah Utang Rp 17 TriliunDefisit Anggaran Melebar, Pemerintah Tambah Utang Rp 17 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit anggaran akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Untuk menambal defisit, pemerintah berencana menambah pinjaman.selengkapnya

Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenPenerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 Persen

Pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret meskipun sudah memasukkan asumsi tambahan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Tax Amnesty: Pemerintah Tetap Waspadai Defisit AnggaranTax Amnesty: Pemerintah Tetap Waspadai Defisit Anggaran

Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016 seiring ketidakpastian pendapatan dari hasil kebijakan pengampunan pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui target penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditetapkan Kementerian Keuangan memang cukup tinggi.selengkapnya

Defisit Anggaran akan Ditutupi dengan SBNDefisit Anggaran akan Ditutupi dengan SBN

Pemerintah berencana melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBN-P 2016) dari sebesar 2,35% dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,5% dari PDB. Pelebaran tersebut terjadi karena pemerintah memperkirakan adanya shortfall pada penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun. Perkiraan shortfall tersebut juga berdampak pada belanja negara yang rencananya akan dipotongselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :