Jika Tax Amnesty Gagal, Pemerintah Harus Potong Belanja

Jumat 29 Jul 2016 13:49Administratordibaca 458 kaliSemua Kategori

antara 146

Jika program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak berhasil, pemerintah harus kembali memotong anggaran belanja untuk mengamankan defisit anggaran di level maksimal 3% dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Chatib Basri mengatakan Indonesia memiliki risiko fiskal berupa defisit anggaran karena penerimaan yang rendah. Penerimaan terutama pajak yang jeblok terjadi akibat perlambatan ekonomi global yang menggerus kinerja ekspor nasional.


Harga komoditas yang anjlok yang ikut berperan. Padahal, eksportir merupakan pembayar pajak terbesar. Di sisi lain, pemerintah menggeber belanja negara untuk membiayai proyek infrastruktur. "Ini yang membuat kenapa risiko fiskal," katanya seusai menjadi pembicara dalam diskusi memperingati sewindu Ekonom Sjahrir di Jakarta, Jumat (28/7/2016).


Berdasarkan UU Keuangan, defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran mencapai 1,83% dari produk domestik bruto (PDB) atau nominalnya Rp230,7 triliun pada semester I/2016. Angka ini naik dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp84,3 triliun atau 0,73%. Angka tersebut juga sudah mendekati asumsi defisit anggaran dalam APBN-P yang dipatok 2,35% dari PDB.


Penyebab defisit membengkak karena realisasi penerimaan negara masih rendah sekitar Rp634,7 triliun atau 35,5% dari target dalam APBNP sebesar Rp1.786,2 triliun. Realisasi ini lebih rendah dari semester satu tahun lalu yang mencapai Rp667,9 triliun atau 37,9% dari target Rp1.761,6 triliun. Pemerintah mencoba menekan risiko fiskal dengan meluncurkan program pengampunan pajak.


Selain itu, pemerintah juga memotong anggaran belanja pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dengan DPR. Namun, pihaknya tidak bisa memprediksi tingkat keberhasilan program tax amnesty yang ditargetkan menyumbangkan penerimaan sebesar Rp165 triliun.


Jika program tax amnesty tidak berhasil, tegasnya, pemerintah harus kembali mengurangi belanja negara. Dia melanjutkan keberhasilan progr tax amnesty sangat bergantung pada jumlah uang wajib pajak yang berada di luar negeri. Selain itu, partisipasi Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sangat penting untuk mendorong wajib pajak ikut tax amnesty.


LAYAK INVESTASI


Defisit anggaran 3% sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan negara lain yang memiliki defisit anggaran lebih tinggi. Pemerintah memiliki opsi untuk merevisi UU Keuangan agar defisit anggaran bisa naik. Namun, Chatib menuturkan defisit anggaran 3% membuat Indonesia masuk dalam kategori layak investasi (investment grade). Defisit anggaran yang terjaga menjadi salah satu alasan Indonesia masuk kategori investment grade oleh lembaga rating di luar S & P. Regulasi defisit anggaran yang rendah juga memaksa pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkualitas.


"Indonesia masuk dalam daftar negara yang menarik ," tegasnya. Dia mencontohkan negara lain seperti Brasil yang memiliki defisit anggaran tinggi akhirnya ditinggalkan investor.


Begitu pula dengan Yunani dan Turki yang perekonomiannya hancur karena defisit anggaran tinggi. Sementara itu, Menteru Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan defisit anggaran besar atau kecil hanya urusan pandangan ekonomi. Beberapa negara memilih asumsi defisit anggaran besar untuk membiayai program produktif. "India saja 9% berani, kenapa kita tidak berani," jelasnya.


Namun, dia berpandangan kebijakan defisit anggaran harus hati-hati. Pemerintah belum memiliki rencana untuk mengajukan revisi UU Keuangan kepada DPR untuk menaikkan defisit anggaran. "Kalau tidak ada batasan itu bisa bablas," tegasnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya

Defisit Anggaran Melebar, Pemerintah Tambah Utang Rp 17 TriliunDefisit Anggaran Melebar, Pemerintah Tambah Utang Rp 17 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan defisit anggaran akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Untuk menambal defisit, pemerintah berencana menambah pinjaman.selengkapnya

Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016Defisit Anggaran 2016 Melebar Rp17 T dari APBN-P 2016

Menteri Keuangan (Menkeu) memutuskan untuk mengubah target defisit anggaran pada tahun ini menjadi 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp17 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang telah disepakati DPR sebelumnya, target defisit anggaran sebesar Rp296,7 triliun atau 2,35% dari PDB.selengkapnya

Tax Amnesty: Pemerintah Tetap Waspadai Defisit AnggaranTax Amnesty: Pemerintah Tetap Waspadai Defisit Anggaran

Pemerintah tetap mewaspadai tingkat defisit yang tinggi dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan 2016 seiring ketidakpastian pendapatan dari hasil kebijakan pengampunan pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui target penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditetapkan Kementerian Keuangan memang cukup tinggi.selengkapnya

Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 PersenPenerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 Persen

Pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Penyebabnya, penerimaan negara masih seret meskipun sudah memasukkan asumsi tambahan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Akhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDBAkhir November, Defisit Anggaran 2,2% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :