Jemput Bola, Jokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke Singapura

Jumat 29 Jul 2016 10:01Administratordibaca 153 kaliSemua Kategori

Biro Pers Setpres 005

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan turun langsung untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty). Setelah tiga kota sebelumnya, Jokowi akan mensosialisasikan empat kota lain termasuk di luar negeri, yakni Jakarta, Makasar, Semarang, Bandung, dan Singapura.

“Saya akan datang sendiri. Saya ingin memberikan kesan pemerintah serius, kami all out untuk amnesti pajak,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat eselon I,II dan III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/7). 

Menurutnya antusias masyarakat, khususnya dunia usaha, sangat besar terhadap program pengampunan pajak ini. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang dilakukannya langsung pada tiga kota, yakni di Surabaya, Medan, dan Jakarta. 

Saat sosialisasi di Surabaya, pemerintah mengundang 2.000 orang pengusaha untuk mengikuti sosialisasi ini. Ternyata yang datang mencapai 2.700 orang. Sama halnya ketika sosialisasi di Medan, dari rencana yang diundang 2.000 orang, kemudian ditambah menjadi 3.000 orang. Ternyata yang datang mencapai 3.500 orang.


Melihal hal ini, Jokowi cukup yakin program tax amnesty bisa berhasil meraup banyak penerimaan negara dari sektor pajak. “Kuncinya di Dirjen Pajak, utamanya di pelaksana. Petugas pajak harus pro aktif menjemput bola, tidak bisa lagi kita diam. Jamannya sudah berubah. Momentumnya juga ada,” ujarnya. 


Dia memperingatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih serius bekerja mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Terutama secara maksimal memanfaatkan program tax amnesty. Jika pelaksana petugas pajak tidak siap, Jokowi mengancam akan turun langsung melaksanakan pekerjaan mereka.


“Pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas ke kami. Sekali lagi, pro aktif, jemput bola dan jangan malah menakut-nakuti,” tegasnya. 

Sebelumnya Jokowi pun sempat menegur Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan terkait kinerja para petugas pajak yang kurang baik. Dia mengaku sering mendapat keluhan dari wajib pajak, mengenai banyaknya petuugas yang absen di kantor pelayanan pajak (KPP).


“Ada (wajib pajak) yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan," kata Jokowi saat Rapat Paripurna Kabinet, kemarin.

 

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku akan terus memperbaiki kinerja dan kinerja Ditjen Pajak. Dia mengatakan selama ini pelatihan kepada para petugas pajak di lapangan sudah baik. Namun, memang harus dipilih lagi, mana petugas yang cocok di lapangan, agar pelayanannya lebih baik lagi.


Terkait dengan teguran Jokowi mengenai banyaknya keluhan dari para wajib pajak, Ken akan segera menindaklanjutinya. Jika ada petugas yang kurang bisa menjelaskan aturan perpajakan, dia akan menggantinya dengan petugas lain yang punya kemampuan.


“Kalau tidak sesuai prosedur, ya ada sanksinya,” ujarnya.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam pengarahan kepada jajaran pejabat pajak tadi siang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesiapan para petugas pajak. Terutama untuk menjakankan program tax amnesty dan mengejar target penerimaan pajak.


Petugas pajak harus bisa menjelaskan secara detail mengenai kebijakan tax amnesty dan menjalankannya lebih rapi. Selain itu, petugas pajak harus bisa menciptakan kepercayaan publik, terutama pelaku usaha mengenai program ini.

 “Itu berarti membutuhkan para personel yang paham mengenai peraturan, paham mengenai bagaimana menjelaskan dan mereka mempunyai jiwa untuk melayani,” kata Sri, yang baru saja dilantik menggantikan Bambang Brodjonegoro.


Menurut Sri, pelayanan yang baik ini harus terus menerus dilakukan untuk membangun kepercayaan. Para petugas pajak juga harus jujur, bebas dari konflik kepentingan, menjaga profesionalitasnya.

Sumber : katadata.co.id (28 Juli 2016)
Foto : biro pers setpres




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Jokowi Apresiasi Kinerja Petugas Pajak Saat Mengawal Tax AmnestyJokowi Apresiasi Kinerja Petugas Pajak Saat Mengawal Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja para petugas pajak yang selama ini terlibat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orangJokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orang

Pemerintah telah resmi memberlakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan diterbitkannya tiga aturan baru mengenai program ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118, 119 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 600 tahun 2016.selengkapnya

Muslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakMuslim yang Baik Harus Taat Zakat dan Pajak

Kebangkitan zakat di Indonesia belakangan memang semakin terasa. Bahkan, keinginan masyarakat membayar zakat dirasa telah melampaui kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

Jokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaJokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :