Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan turun langsung untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty). Setelah tiga kota sebelumnya, Jokowi akan mensosialisasikan empat kota lain termasuk di luar negeri, yakni Jakarta, Makasar, Semarang, Bandung, dan Singapura.
“Saya akan datang sendiri. Saya ingin memberikan kesan pemerintah serius, kami all out untuk amnesti pajak,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat eselon I,II dan III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/7).
Menurutnya antusias masyarakat, khususnya dunia usaha, sangat besar terhadap program pengampunan pajak ini. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang dilakukannya langsung pada tiga kota, yakni di Surabaya, Medan, dan Jakarta.
Saat sosialisasi di Surabaya, pemerintah mengundang 2.000 orang pengusaha untuk mengikuti sosialisasi ini. Ternyata yang datang mencapai 2.700 orang. Sama halnya ketika sosialisasi di Medan, dari rencana yang diundang 2.000 orang, kemudian ditambah menjadi 3.000 orang. Ternyata yang datang mencapai 3.500 orang.
Melihal hal ini, Jokowi cukup yakin program tax amnesty bisa berhasil meraup banyak penerimaan negara dari sektor pajak. “Kuncinya di Dirjen Pajak, utamanya di pelaksana. Petugas pajak harus pro aktif menjemput bola, tidak bisa lagi kita diam. Jamannya sudah berubah. Momentumnya juga ada,” ujarnya.
Dia memperingatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih serius bekerja mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Terutama secara maksimal memanfaatkan program tax amnesty. Jika pelaksana petugas pajak tidak siap, Jokowi mengancam akan turun langsung melaksanakan pekerjaan mereka.
“Pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas ke kami. Sekali lagi, pro aktif, jemput bola dan jangan malah menakut-nakuti,” tegasnya.
Sebelumnya Jokowi pun sempat menegur Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan terkait kinerja para petugas pajak yang kurang baik. Dia mengaku sering mendapat keluhan dari wajib pajak, mengenai banyaknya petuugas yang absen di kantor pelayanan pajak (KPP).
“Ada (wajib pajak) yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan," kata Jokowi saat Rapat Paripurna Kabinet, kemarin.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku akan terus memperbaiki kinerja dan kinerja Ditjen Pajak. Dia mengatakan selama ini pelatihan kepada para petugas pajak di lapangan sudah baik. Namun, memang harus dipilih lagi, mana petugas yang cocok di lapangan, agar pelayanannya lebih baik lagi.
Terkait dengan teguran Jokowi mengenai banyaknya keluhan dari para wajib pajak, Ken akan segera menindaklanjutinya. Jika ada petugas yang kurang bisa menjelaskan aturan perpajakan, dia akan menggantinya dengan petugas lain yang punya kemampuan.
“Kalau tidak sesuai prosedur, ya ada sanksinya,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam pengarahan kepada jajaran pejabat pajak tadi siang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesiapan para petugas pajak. Terutama untuk menjakankan program tax amnesty dan mengejar target penerimaan pajak.
Petugas pajak harus bisa menjelaskan secara detail mengenai kebijakan tax amnesty dan menjalankannya lebih rapi. Selain itu, petugas pajak harus bisa menciptakan kepercayaan publik, terutama pelaku usaha mengenai program ini.
“Itu berarti membutuhkan para personel yang paham mengenai peraturan, paham mengenai bagaimana menjelaskan dan mereka mempunyai jiwa untuk melayani,” kata Sri, yang baru saja dilantik menggantikan Bambang Brodjonegoro.
Menurut Sri, pelayanan yang baik ini harus terus menerus dilakukan untuk membangun kepercayaan. Para petugas pajak juga harus jujur, bebas dari konflik kepentingan, menjaga profesionalitasnya.
Sumber : katadata.co.id (28 Juli 2016)
Foto : biro pers setpres
Sri Mulyani: Petugas pajak akan dicopot jika tidak melayani dengan baikMenteri Keuangan Sri Mulyani mengancam petugas pajak yang memberikan pelayanan secara tidak baik atau semena-mena kepada masyarakat wajib pajak akan dicopot dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat berada di acara seminar nasional yang diselenggerakan di Kempinski Grand Ballroom, Grand Indonesia, Jumat (14/9).selengkapnya
Jokowi Apresiasi Kinerja Petugas Pajak Saat Mengawal Tax AmnestyPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja para petugas pajak yang selama ini terlibat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Terkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalSejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya
Jokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orangPemerintah telah resmi memberlakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan diterbitkannya tiga aturan baru mengenai program ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118, 119 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 600 tahun 2016.selengkapnya
Jokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaPresiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya
Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
