Jemput Bola, Jokowi Sosialisasikan Tax Amnesty ke Singapura

Jumat 29 Jul 2016 10:01Administratordibaca 314 kaliSemua Kategori

Biro Pers Setpres 005

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan turun langsung untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty). Setelah tiga kota sebelumnya, Jokowi akan mensosialisasikan empat kota lain termasuk di luar negeri, yakni Jakarta, Makasar, Semarang, Bandung, dan Singapura.

“Saya akan datang sendiri. Saya ingin memberikan kesan pemerintah serius, kami all out untuk amnesti pajak,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para pejabat eselon I,II dan III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/7). 

Menurutnya antusias masyarakat, khususnya dunia usaha, sangat besar terhadap program pengampunan pajak ini. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang dilakukannya langsung pada tiga kota, yakni di Surabaya, Medan, dan Jakarta. 

Saat sosialisasi di Surabaya, pemerintah mengundang 2.000 orang pengusaha untuk mengikuti sosialisasi ini. Ternyata yang datang mencapai 2.700 orang. Sama halnya ketika sosialisasi di Medan, dari rencana yang diundang 2.000 orang, kemudian ditambah menjadi 3.000 orang. Ternyata yang datang mencapai 3.500 orang.


Melihal hal ini, Jokowi cukup yakin program tax amnesty bisa berhasil meraup banyak penerimaan negara dari sektor pajak. “Kuncinya di Dirjen Pajak, utamanya di pelaksana. Petugas pajak harus pro aktif menjemput bola, tidak bisa lagi kita diam. Jamannya sudah berubah. Momentumnya juga ada,” ujarnya. 


Dia memperingatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih serius bekerja mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak. Terutama secara maksimal memanfaatkan program tax amnesty. Jika pelaksana petugas pajak tidak siap, Jokowi mengancam akan turun langsung melaksanakan pekerjaan mereka.


“Pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas ke kami. Sekali lagi, pro aktif, jemput bola dan jangan malah menakut-nakuti,” tegasnya. 

Sebelumnya Jokowi pun sempat menegur Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan terkait kinerja para petugas pajak yang kurang baik. Dia mengaku sering mendapat keluhan dari wajib pajak, mengenai banyaknya petuugas yang absen di kantor pelayanan pajak (KPP).


“Ada (wajib pajak) yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan," kata Jokowi saat Rapat Paripurna Kabinet, kemarin.

 

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku akan terus memperbaiki kinerja dan kinerja Ditjen Pajak. Dia mengatakan selama ini pelatihan kepada para petugas pajak di lapangan sudah baik. Namun, memang harus dipilih lagi, mana petugas yang cocok di lapangan, agar pelayanannya lebih baik lagi.


Terkait dengan teguran Jokowi mengenai banyaknya keluhan dari para wajib pajak, Ken akan segera menindaklanjutinya. Jika ada petugas yang kurang bisa menjelaskan aturan perpajakan, dia akan menggantinya dengan petugas lain yang punya kemampuan.


“Kalau tidak sesuai prosedur, ya ada sanksinya,” ujarnya.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam pengarahan kepada jajaran pejabat pajak tadi siang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesiapan para petugas pajak. Terutama untuk menjakankan program tax amnesty dan mengejar target penerimaan pajak.


Petugas pajak harus bisa menjelaskan secara detail mengenai kebijakan tax amnesty dan menjalankannya lebih rapi. Selain itu, petugas pajak harus bisa menciptakan kepercayaan publik, terutama pelaku usaha mengenai program ini.

 “Itu berarti membutuhkan para personel yang paham mengenai peraturan, paham mengenai bagaimana menjelaskan dan mereka mempunyai jiwa untuk melayani,” kata Sri, yang baru saja dilantik menggantikan Bambang Brodjonegoro.


Menurut Sri, pelayanan yang baik ini harus terus menerus dilakukan untuk membangun kepercayaan. Para petugas pajak juga harus jujur, bebas dari konflik kepentingan, menjaga profesionalitasnya.

Sumber : katadata.co.id (28 Juli 2016)
Foto : biro pers setpres




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Jokowi Apresiasi Kinerja Petugas Pajak Saat Mengawal Tax AmnestyJokowi Apresiasi Kinerja Petugas Pajak Saat Mengawal Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja para petugas pajak yang selama ini terlibat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Jokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orangJokowi: Wajib pajak yang mendaftar tax amnesty baru 344 orang

Pemerintah telah resmi memberlakukan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini seiring dengan diterbitkannya tiga aturan baru mengenai program ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118, 119 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 600 tahun 2016.selengkapnya

Jokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-MainJokowi Minta Tax Amnesty Berhasil, Awas Kalau Ada yang Main-Main

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Jokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu PengusahaJokowi akan Sosialisasikan Program Amnesti Pajak Kepada 10 Ribu Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menyosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak di hadapan kalangan pengusaha di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya



 
TAGS # :