JELANG TENGGAT TAX AMNESTY TAHAP I : Ditjen Pajak Siaga

Jumat 16 Sep 2016 16:55Administratordibaca 382 kaliSemua Kategori

bisnis 175

Memasuki dua pekan menjelang berakhirnya periode pertama kebijakan pengampunan pajak, ke - ikutsertaan masyarakat membeludak. Ditjen Pa jak mulai bersiaga dengan memperpanjang waktu pelayanan.

Namun, di tengah euforia deklarasi pajak sejumlah pengusaha kakap, beredar kabar perbankan swasta di Singapura diwajibkan untuk melaporkan nama kliennya yang mengikuti amnesti pajak kepada kepolisian Singapura.


Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan ratarata uang tebusan yang masuk mulai awal bulan ini sekitar Rp1,5 triliun – Rp2 triliun per hari. Dia berharap capaian ini mampu bertahan bahkan bisa lebih baik setidaknya hingga akhir September 2016. Apalagi, beberapa taipan sudah mulai menyatakan keikutsertaannya.


“Akan diikuti oleh tokoh-tokoh yang lain di era masa lalu. Mudah-mudahan terealisir dalam waktu dekat,” ujarnya, Kamis (15/9).


Kemarin, Hutomo Mandala Putra atau yang dikenal dengan Tommy Soeharto menyatakan keikutsertaannya. Beberapa hari sebelumnya, masih di Kanwil DJP Wajib Pajak (WP) Besar ada pula Erick Thohir, Garibaldi ‘Boy’ Thohir, dan James Riady.


Ditjen Pajak enggan mengungkapkan proyeksi penerimaan uang tebusan yang bisa diambil hingga akhir periode pertama. Namun, dengan hitungan rata-rata Rp1,5 triliun – Rp2 triliun per harinya, akan ada tambahan potensi penerimaan Rp18 triliun—Rp24 triliun pada sisa bulan ini.


Data dashboard amnesti pajak pada pukul 23.15 WIB terpantau berubah format. Komposisi realisasi penerimaan negara dari kebijakan ini terdiri atas uang tebusan, penghentian pemeriksaan bukti permulaan, dan pembayaran tunggakan pajak. Khusus untuk uang tebusan berdasarkan surat setoran pajak yang diterima mencapai Rp22,7 triliun atau 13,75% dari target Rp165 triliun.


Realisasi penerimaan pajak (minus PPh migas) hingga 13 September 2016 mencapai 634,6 triliun atau sekitar 48,1% dari target dalam APBNP 2016 senilai Rp1.318,9 triliun. Performa itu juga masih berada di bawah pertumbuhan alamiahnya karena hanya naik 7% (year on year).


Ken mengungkapkan seluruh pegawai DJP mulai kemarin sudah menjalankan waktu kerja tiga shift hingga malam. Penambahan petugas dan ruang pelayanan tax amnesty pun dilakukan.


Seperti diketahui, seluruh data dalam kebijakan ini rahasia, termasuk sosok WP-nya. Mekar Satria Utama, Kakanwil DJP WP Besar mengatakan antusias dari masyarakat, khususnya WP yang ada di lingkup kanwilnya diperkirakan akan terus membesar. Beberapa taipan ini masih berhitung jumlah harta dan mempersiapkan uang tebusan.


Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP mengatakan untuk mengantisipasi keadaan kahar atau force majeure jelang 30 September 2016, DJP akan menyusun ketentuan lanjutan.


Ketentuan yang akan diterbitkan ini nantinya akan mengatur terkait pemberian tanda terima sementara bagi WP yang menyampaikan surat pernyataan harta (SPH). Namun, ketentuan tentang penerbitan surat keterangan pengampunan pajak (SKPP) tetap maksimal 10 hari.


“Kami sedang menyusun ketentuan mengenai kondisi kahar mudah-mudahan kita bisa atasi semua. Jadi penelitiannya cepat banget. Tanda terima sementara itu akan diterima pada hari itu juga ,” katanya.


EKSEKUSI BERTAHAP


Pihaknya pun menegaskan tidak ada perpanjangan periode implementasi tax amnesty, terutama dalam periode pertama ini. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar WP bisa langsung mengeksekusi secara bertahap. Dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, pelaporan SPH bisa dilakukan sebanyak tiga kali.


“Jadi kalau sekarang inventarisasinya baru selesai 60%, ikutkan dulu saja dengan tarif 2%, sisanya bisa diikutkan di periode selanjutnya dengan tarif berbeda tentunya,” imbuhnya.


Hal senada juga disampaikan Boy Thohir. Dia pun mengaku juga cukup lama melakukan pengecekan dan perhitungan terhadap asset dan tambahan harta. Namun, dia mendorong agar eksekusi keikutsertaan bisa segera dilakukan.


“Saya mengimbau kepada temanteman yang lain, para pengusaha nasional enggak usah nunggu karena sebetulnya kan ada kesempatan kedua kesempatan ketiga,” paparnya.


Tommy Soeharto pun menjadikan tax amnesty sebagai momentum melaporkan secara langsung aset-aset yang tadinya tercatat di laporan pajak perusahaan.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 16 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Akhir September, Ditjen Pajak Yakin Uang Tebusan Rp 40 Triliun LebihAkhir September, Ditjen Pajak Yakin Uang Tebusan Rp 40 Triliun Lebih

Direktorat Jenderal Pajak merasa optimistis uang tebusan yang terkumpul dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga akhir bulan ini bisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Jika ini terealisasi, pada periode I uang tebusan akan terkejar 25 persen dari target Rp 165 triliun hingga program ini berakhir.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Uang Tebusan Amnesti Pajak Tembus Rp2 Triliun, Laporan Harta Dekati Rp100 TriliunUang Tebusan Amnesti Pajak Tembus Rp2 Triliun, Laporan Harta Dekati Rp100 Triliun

Hingga Sabtu (27/8), jumlah penerimaan uang tebusan program amnesti pajak (tax amnesty) mencapai Rp2,04 triliun, lonjakan signifikan selama sepekan. Berdasarkan data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hingga pukul 09.30 WIB, Sabtu (27/8), nilai tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak mencapai sekitar 1,2% dari target Rp165 T.selengkapnya

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

Dirjen Pajak Klaim Rata-Rata Tarif Tebusan Sudah Rp2 Triliun/HariDirjen Pajak Klaim Rata-Rata Tarif Tebusan Sudah Rp2 Triliun/Hari

Direktorat Jenderal Pajak mencatat, hingga sore ini total penerimaan tax amnesty telah mencapai USD21,2 triliun. Adapun rata-rata per harinya adalah mencapai Rp2 triliun per hari sejak awal September 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunAMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :