Jejak Google di Operator

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sudah menemukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) Google yang selama ini dipasang pada layanan data center milik operator dalam bentuk teknologi content delivery network (CDN) server.

Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak DKI Jakarta Khusus mengemukakan teknologi Google tersebut ditemukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap perusahaan teknologi raksasa tersebut. Dia menilai BUT tidak hanya berbentuk kantor perwakilan seperti yang telah ditafsirkan Kemenkominfo selama ini.

"Jadi BUT ini bukan hanya kantor saja ya. Tetapi juga teknologi. Kami sudah menemukan semua teknologi dari Google ini yang disebar di setiap lokasi melalui operator," tuturnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Menurutnya, ‎teknologi CDN milik Google tersebut digunakan oleh operator untuk membantu pengguna jaringan agar mempercepat akses untuk membuka Youtube dan Google. Dia mengatakan, teknologi tersebut selama ini sudah ada pada setiap server operator.

"‎Jadi dimana-mana ada teknologi milik Google tadi. Nah jadi nanti melalui teknologi ini Google juga menghasilkan iklan ad sense. Ada admin juga pada servernya. Adminnya juga di Indonesia," ujarnya.

Dia juga menjelaskan teknologi CDN tersebut selama ini telah membantu operator untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pasalnya, menurut Haniv, jika akses Internet untuk membuka Youtube dan Google semakin cepat, akan semakin cepat habis kuota milik pengguna.

"Jadi kalau begitu paket data Internet operator itu kan akan mengalir terus, tidak pernah berhenti," tuturnya.

Secara terpisah, CEO XL Dian Siswarini mengatakan teknologi tersebut memang digunakan operator. Tujuannya adalah untuk meningkatkan customer experience untuk konten Youtube dan Google.

"Jadi kalau menggunakan teknologi ini, speed to download bisa lebih cepat," katanya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap persoalan pajak Google dapat tuntas pada kuartal pertama tahun ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan Google memang memiliki banyak manfaat, tetapi pajak tetap harus dibayarkan.

"Permasalahan Google kami harap dapat rampung kuartal I/2017. Kita memang berterimakasih karena Google manfaatnya banyak, tetapi siapapun OTT yang berbisnis di Indonesia harus membayar pajak," ujarnya, Kamis (19/1). 

Berkaitan dengan penyelesaian terhadap pengenaan pajak lima tahun ke belakang, Rudiantara mengungkapkan persoalan kewajiban pajak ke depannya lebih mudah jika sudah ada settlement.

"Yang ke depan lebih mudah. Memang ada yang ke belakang atau settlement dari yang sudah. Yang terpenting disepakati ke depannya seperti apa. Saya yakin ke depannya makin settle, tinggal ke belakangnya," ujarnya.

Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Danny Buldansyah menegaskan pemerintah harus tegas dalam mengejar OTT asing.

"Pajak tersebut merupakan benefit untuk pemerintah. China bisa ekstrem menerapkan pemblokiran layanan OTT. Indonesia tidak mustahil menerapkan hal tersebut, tetapi semua tergantung pemerintah, melihat seberapa liberal dan dari sisi kebergantungannya," paparnya.

SAMBANGI PAJAK

Sementara itu, sejumlah utusan Google Asia Pacific Pte. Ltd. Akhirnya memenuhi panggilan Ditjen Pajak.

Dari pemantauan Bisnis, pihak Google terlihat masuk ke Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Ditjen Pajak pada Kamis (19/1) pukul 15.00 WIB. Tim perusahaan raksasa digital itu keluar sekitar pukul 17.15 WIB.

Saat diminta informasi terkait dengan hasil pertemuan tersebut, salah satu pihak Google yang terlihat membawa setumpuk dokumen enggan menjabarkan secara detail. “Banyak yang diomongkan banyak hal. Bagus kok, pembicaraan berjalan dengan bagus,” ujarnya singkat.

Salah satu sumber di internal Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan yang datang bukan pimpinan Google Asia Pacific Pte Ltd karena mereka tengah berada di Australia.

M. Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus mengatakan pertemuan dengan Dirjen Pajak merupakan pembicaraan secara luas bukan masalah pemeriksaan.

Masalah pemeriksaan tetap berjalan dengan tim pemeriksa. Hingga saat ini, lanjutnya, tim pemeriksa belum bertemu langsung dengan pihak Google Asia Pacific Pte Ltd. Dia mengaku masih menunggu penyampaian data dari perusahaan tesebut.

Saat ini, pemeriksaan masih berada di tahap preliminary investigation sembari meminta perusahaan tersebut membuka data-data keuangan yang seharusnya sudah dalam bentuk elektronik. Jika pemeriksaan naik ke tahap full investigation, akan ada potensi denda hingga 400%.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan dialog antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai Otoritas Pajak Indonesia dengan Google.

“Itu persoalan pajak seperti Google itu adalah sesuatu yang belum settle benar modelnya. Termasuk di negara lain, oleh karena itu pasti harus ada dialog, negosiasi. Intinya adalah karena modelnya belum settle, maka perlu negosiasi,” katanya, kemarin.

Inggris sebelumnya juga sempat memiliki masalah yang sama terkait pajak Google tersebut dan akhirnya diselesaikan dengan cara tax settlement. Artinya, Google harus membayar pajak yang tidak terlalu besar di masa lalunya, namun pajak yang besar menanti Google setelah Pemerintah Inggris membuat regulasi untuk seluruh pemain OTT.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 Januari 2017)

Foto : bisnis