Jateng Ukir Rekor Tertinggi Penerimaan Amnesti Pajak, Ini Jumlahnya

Selasa 20 Sep 2016 13:46Administratordibaca 88 kaliSemua Kategori

pajak.go.id 024

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mencatatkan rekor tertinggi di tingkat nasional dalam penerimaan dana pengampunan pajak atau tax amnesty dengan nilai tebusan mencapai Rp5,7 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jateng I Awan Nurmawan Nuh mengatakan realisasi uang tebusan sampai Senin 19 September 2016 dari DJP Jateng I merupakan terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kontribusi DJP Jateng I terhadap nasional sebesar 21,4% (Rp5,7 triliun) dari perolehan nasional di angka Rp26,7 triliun.


Dia menerangkan harta yang dideklarasikan mencapai Rp235 triliun, dengan rincian untuk dana repatriasi Rp17,7 triliun, deklarasi luar negeri Rp45,9 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp172 triliun.


Dari sisi jumlah wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti pajak untuk periode yang sama di wilayah DJP Jateng I tercatat 3.209 WP atau berkontribusi 3,8% dari WP seluruh Indonesia yang sudah mengikuti amnesti pajak dengan jumlah 84.000 WP. “Saat ini, kami menduduki peringkat pertama dari semua Kanwil yang ada di Indonesia,” paparnya dalam Konferensi Pers, Senin (19/9/2016).


Dengan penambahan uang tebusan pada amnesti pajak tersebut, imbuhnya, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jateng I sampai dengan 19 September 2016 mencapai Rp19,33 triliun atau 58% dari target penerimaan tahun ini Rp32,8 triliun.


Awan menerangkan penerimaan pajak tahun ini lebih banyak 33,77% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. “Kami optimistis target penerimaan pajak akan tercapai hingga akhir tahun ini,” ujarnya.


Kanwil DJP Jawa Tengah I, kata Awan, terus melakukan sosialisasi di berbagai tempat, baik kepada Wajib Pajak Potensial, anggota asosiasi, nasabah bank prioritas, pengusaha, ASN/TNI/Polri, dan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah.


Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan Amnesti Pajak, pihaknya berupaya membuka layanan penerimaan Amnesti Pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I dan Help Desk Amnesti Pajak di dua titik keramaian yaitu Paragon Mall dan Java Supermall.


“Kami imbau kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan Amnesti Pajak, untuk segera menyampaikan Surat Pernyataan Harta ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar atau Kanwil DJP terdekat,” paparnya.


Pengusaha Retail Semarang Budi Handoyo memaparkan program pengampunan pajak sangat menguntungkan bagi pelaku usaha menengah ke bawah. Pihaknya pernah mengikuti program pengampunan pajak pada 1984.


“Saya dukung teman-teman pelaku usaha manfaatkan tax amnesty. Usaha saya lancar-lancar saja. Harus ikut, manfaatnya banyak,” terangnya sesaat setelah deklarasi harta di DJP Jateng.


Pihaknya mengatakan program pengampunan pajak tidak terkait dengan Pph yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Dari pengalaman mengikuti program serupa pada 32 tahun silam, Budi mengatakan mendapatkan manfaat yang luar biasa.


“Usahanya menjadi lancar, dan tidak khawatir lagi. Kalau tidak ikut TA, akan dikenakan pajak progesif yang nilainya lebih besar,” paparnya yang juga ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Jateng.

Sumber : bisnis.com (Semarang, 20 September 2016)
Foto : pajak.go.id




BERITA TERKAIT
 

Kanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaKanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan Jiwa

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

Kanwil DJP Jateng II Pesimis Bisa Lampaui Target Penerimaan PajakKanwil DJP Jateng II Pesimis Bisa Lampaui Target Penerimaan Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II pesimis target penerimaan pajak pada tahun ini bisa terealisasi. Hal itu dipengaruhi karena kondisi ekonomi yang belum stabil, dan juga adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.selengkapnya

Tembus Rp5,7 T, Tebusan Tax Amnesty DJP Jateng I TertinggiTembus Rp5,7 T, Tebusan Tax Amnesty DJP Jateng I Tertinggi

Antusiasme wajib pajak (WP) wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I untuk mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak terus meningkat.selengkapnya

Kanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp. 334,6 Miliar dari Kegiatan Penagihan PajakKanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp. 334,6 Miliar dari Kegiatan Penagihan Pajak

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I selama tahun 2015 telah melakukan kegiatan penagihan pajak kepada para penunggak pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dengan cara memberi teguran, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tanah Nganggur Bakal Kena Pajak ProgresifTanah Nganggur Bakal Kena Pajak Progresif

Pemerintah berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.selengkapnya

Janji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald TrumpJanji Pangkas Pajak Jadi Gebrakan Awal Donald Trump

Baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung membuat gebrakan. Diundangnya pada Chief Executive Officer (CEO) dan dijanjikannya pemangkasan pajak secara besar-besaran sebagai langkah Trump.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312Rupiah Selasa Pagi Unjuk Gigi di Rp13.312

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa mata uang rupiah bergerak menguat terhadap dolar AS sejak hari pertama pasca pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.selengkapnya

Bertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas PajakBertemu Para CEO, Trump Janji Pangkas Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat langkah besar pada awal pemerintahannya.selengkapnya

Trump Berkuasa, TPP Langsung Mati GayaTrump Berkuasa, TPP Langsung Mati Gaya

Pendiri perusahaan riset independen High Frequency Economics, Carl Winberg meyakini bahwa gebrakan pertama Presiden AS Donald Trump adalah keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP).selengkapnya

Menembus tembok pajak GoogleMenembus tembok pajak Google

Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Jadi Jalan PintasAmnesti Pajak Jadi Jalan Pintas

India kini sedang dirundung panik setelah kebijakan penarikan mata uang terbesarnya menjadi bumerang bagi perekonomiannya. Kebijakan amnesti pajak kini menjadi solusi yang ditawarkan.selengkapnya

Mendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil UangMendikbud Inginkan Satuan Kerjanya Bisa Jadi Sumber Penghasil Uang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menginstruksikan pada satuan kerjanya untuk bisa menjadi sumber penghasil negara bukan pajak.selengkapnya

Tax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKMTax Amnesty III Bakal Diramaikan Profesional dan UMKM

Program tax amnesty telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir. Sejauh ini, program tax amnesty terbilang cukup sukses dengan tingginya tarif tebusan yang diperoleh.selengkapnya

Suatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-moneySuatu saat kartu NPWP bisa jadi kartu e-money

Otoritas pajak berharap fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak hanya sekadar kartu identitas saja. Oleh karenany, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menyiapkan cara agar NPWP juga bisa dijadikan alat transaksi oleh WP.selengkapnya



 
TAGS # :