James T Riady: Semua Pengusaha Dukung Tax Amnesty

Ahad 4 Sep 2016 11:54Administratordibaca 253 kaliSemua Kategori

tax amnesty 024

Program tax amnesty (TA) atau pengampunan pajak perlu diikuti oleh semua wajib pajak Indonesia demi terwujudnya ruang fiskal yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. TA merupakan bagian dan langkah awal reformasi perpajakan dan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Reformasi struktural ekonomi Indonesia hanya bisa dicapai jika pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup dan ruang fiskal yang lebih besar membutuhkan kenaikan penerimaan pajak dan perluasan basis pembayar pajak.

"Semua pengusaha yang saya jumpai menyatakan dukungan terhadap tax amnesty. Tidak ada dari mereka yang mengatakan 'tidak mau' berpartisipasi. Karena itu, saya mengimbau agar mereka secepatnya masuk (mendeklarasikan kekayaan, merepatriasi dana dari luar negeri, dan membayar tebusan sesuai fasilitas TA yang tersedia, Red). Saya yakin, program tax amnesty ini akan berhasil," ujar CEO Lippo Group James T Riady seusai menyerahkan data pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (2/9). James tercatat sebagai pelopor pengusaha besar dalam memanfaatkan program TA.


Hingga Maret 2017, batas akhir program pengampunan pajak, akan banyak wajib pajak yang ambil bagian. Mereka membutuhkan waktu untuk mempelajari program TA dan mengurusi administrasi. "Mereka memerlukan waktu persiapan untuk berpartisipasi. Tidak cukup satu tahap untuk melayani para wajib pajak yang hendak memanfaatkan program ini.

"Bulan September ini akan jauh lebih banyak lagi pengusaha yang berpartisipasi," tutur James.


Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, menunjukkan, hingga Jumat (2/9), pukul 22.00 WIB, dana tebusan sebesar Rp 4,14 triliun atau 2,5 persen dari target, dana repatriasi Rp 12,3 triliun, dan total harta yang dideklarasikan WP yang memanfaatkan program TA sebesar Rp 195 triliun. Peningkatan terjadi sepekan terakhir.


James mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Pajak, para pejabat pajak, dan pegawai pajak, yang sudah bekerja keras menyukseskan program TA. "Hari ini, saya punya pengalaman sendiri dalam berurusan dengan aparat pajak. Semua yang dijanjikan pemerintah tentang pelayanan pajak memang terjadi. Institusi pajak sangat profesional. Para pegawainya bekerja cepat, efisien, dan ramah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya sekarang ada di sini dan mengimbau seluruh rakyat wajib pajak untuk berpartisipasi menyukseskan program tax amnesty," papar James.


Kekayaan yang dideklarasikannya, kata James, adalah kekayaan pribadi, gabungan kekayaan di dalam negeri dan dana repatriasi. "Saya terdorong memanfaatkan fasilitas tax amnesty karena niat saya untuk menjadi warga negara dan pembayar pajak yang baik. Tidak ada yang sempurna. Tetapi, yang penting niat baik untuk melaksanakan kewajiban dan ikut membangun bangsa dan negara ini. Saya yakin, ini tax amnesty terakhir," ungkap James menjawab pertanyaan pers.

Menurutnya, kelebihan dari amnesti pajak adalah sistem yang ditawarkan pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan bagi mereka yang mungkin selama ini jujur, tetapi tidak rapi. Seorang pengusaha yang aktif dan kegiatannya luas, pasti tidak sengaja melakukan kesalahan. Ia mengimbau kalangan dunia usaha dari seluruh Indonesia agar cepat mengambil kesempatan ini lantaran seluruh dunia akan memasuki satu fase keterbukaan informasi.


Di samping deklarasi dan repatriasi pribadi, James mengakui pihaknya tengah memproses beberapa tahapan terkait amnesti pajak untuk grup perusahaannya. “Kelompok kami pun enggakcukup satu gelombang (Juli-September) memang ini perlu waktu, itu pun sudah kami siapkan siang-malam. Kami akan kejar pada periode pertama dan kedua, mungkin Oktober,” tambah James.

Pada masa akan datang, demikian James, tidak ada lagi tax amnesty. Tatanan dunia sedang bergerak menuju era keterbukaan informasi. Pada tahun 2018, Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) masuk era automatic exchange of information. Pada era itu, tidak ada lagi data rahasia yang bisa disembunyikan di negara lain karena ada pertukaran dana secara otomatis antarnegara anggota OECD. Karena itu, program pengampunan pajak sebaiknya dimanfaatkan oleh semua pengusaha.

Menurut James, Kadin Indonesia berperan besar dalam menggulirkan program TA. Gagasan dan inisiatif TA sudah dicetuskan Kadin 15 tahun lalu. Dari tahun ke tahun, Kadin terus konsisten mendorong terlaksananya program TA dan sebuah gerakan besar bernama tax reform atau reformasi perpajakan. Dari era Kadin pimpinan Aburizal Bakrie, MS Hidayat, dan Suryo Bambang Sulisto hingga Rosan Roeslani, program TA terus didorong. Apindo juga kemudian ikut mendorong program TA.

"Kita semua bersyukur. Setelah berjuang selama 15 tahun, program tax amnesty kini terwujud di era Kadin pimpinan Rosan," jelas James.

Merespons pertanyaan pers tentang nilai tebusan, James mengatakan, data nilai pajak terutang dan nilai tebusan adalah data rahasia yang dilindungi UU Pengampunan Pajak. Lagi pula, penyebutan angka pajak akan berdampak tidak baik, antara lain bisa menimbulkan keengganan pihak lain untuk memanfaatkan program TA.

Menata Ulang

Pemerintah saat ini, lanjut James, sedang giat melakukan reformasi ekonomi. Belanja infrastruktur di APBN ditingkatkan dan dalam kenyataan, infrastruktur dibangun di mana-mana, termasuk di wilayah terpencil, seperti Papua. Sejumlah ruas jalan raya di Papua sudah bagus. Ada pelabuhan dan bandara baru yang dibangun untuk melancarkan pergerakan manusia dan distribusi logistik.

"Reformasi struktural di sektor infrastruktur luar biasa. Saya pertama kali ke Papua tahun 1990 dan setiap pemerintahan menyatakan akan membangun Papua. Tetapi, baru setahun ini saya lihat bagaimana pembangunan di Papua sungguh-sungguh didorong. Pembangunan jalan raya  Sentani-Wamena, dari Wamena-Karubaga, Tolikara. Kampung-kampung kecil juga mulai terhubungkan oleh jalan raya," ungkap James.

Dalam pada itu, pemerintah juga menjalankan program BPJS kesehatan. Rakyat sungguh terbantu. Ini semua membutuhkan kondisi fiskal yang sehat dan fiskal yang sehat membutuhkan topangan basis pembayar pajak. Program TA merupakan langkah awal reformasi perpajakan.

Dengan program TA, kata James, pemerintah seperti menekan tombol reset atau menata ulang sistem perpajakan Indonesia. Lewat program TA, administrasi perpajakan akan dibuat lebih rapi. Para pembayar pajak juga menata kembali administrasi pajaknya.


"Semua kegiatan ekonomi masuk dalam sistem dan yang selama ini informal perlahan beralih menjadi formal dan yang tidak transparan menjadi lebih transparan," jelas James.

James mengapresiasi usaha pemerintah dan DPR yang sudah menghasilkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pangampunan Pajak, sebuah UU yang tergolong bagus bahkan cukup sempurna. Peraturan perpajakan sebagai turunan UU Pengampunan Pajak juga sudah dibuat dengan bagus, sehingga bisa menjadi landasan bagi reformasi perpajakan. Sudah cukup lama tax ratio --rasio penerimaan pajak terhadap PDB--Indonesia hanya 12-13 persen. Tax ratio harus dinaikkan hingga 18-20 persen agar kondisi fiskal Indonesia lebih sehat dan pemerintah memiliki keleluasaan untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Nusantara dan memajukan kesejahteraan rakyat.


Setelah program TA dijalankan, sistem perpajakan Indonesia akan terus diperbaiki agar bersaing dengan negara lain. James yakin, tarif PPh di Indonesia akan diturunkan perlahan hingga sama dengan negara-negara lain, seperti Hong Kong, Singapura, dan Australia. Pada saat itu, Indonesia akan memiliki daya tarik investasi yang jauh lebih besar dibanding negara lain.


Reformasi perpajakan sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat. Dana pajak memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk membangun dan melakukan reformasi di berbagai bidang lain. Apalagi, kata James, ekonomi dunia saat ini masih bertumbuh sangat pelan. Banyak negara yang membiayai kegiatan ekonomi dengan mencetak uang. Pertumbuhan ekonomi tidak disertai peningkatan lapangan kerja. Situasi ini mengkhawatirkan.


Hanya dengan topangan penerimaan pajak yang memadai, demikian James, pembangunan ekonomi Indonesia berkelanjutan akan terwujud. Dengan ruang fiskal yang cukup, pemerintah akan memiliki kemampuan lebih besar membangun sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, logistik, perhubungan, pangan, dan perumahan.


Indonesia Terbaik
Indonesia dinilai James sebagai negara tujuan investasi paling menarik di dunia, selain AS. Ekonomi Eropa dan Jepang masih slow down. Tiongkok dan Amerika Latin masih didera masalah. Kawasan ASEAN merupakan kawasan paling menarik untuk investasi. Sedang Indonesia adalah negara tujuan investasi paling menarik di Kawasan ASEAN.

Para pengusaha Indonesia, kata James, menilai Indonesia terbaik untuk investasi, karena memberikan return tertinggi dan memiliki prospek yang sangat baik.

"Tdak perlu diminta untuk investasi di dalam negeri pun mereka akan menempatkan asetnya di Indonesia," ujar James.


Para pengusaha juga melihat keseriusan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi Indonesia. "Saya melihat dan percaya, cara kerja pemerintah kini memasuki fase baru. Pemerintah ingin sekali melakukan reformasi struktural di semua bidang," papar James.


Di bidang perpajakan, program TA menunjukkan kesigapan pemerintah membuat perubahan. Untuk menampung dana repatriasi, pemerintah sudah menyediakan sejumlah peraturan, antara lain peraturan mengenai Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).


"Ini luar biasa. Jika terus berjalan seperti ini, saya yakin semua REITS (Real Estate Investment Trust, Red), akan kembali ke Indonesia. Mereka tidak mau di Singapura, Hong Kong, dan Singapura," ungkap James. 

Sumber : beritasatu.com (3 Agutus 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

James Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan ASJames Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan AS

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady mengungkapkan alasannya melakukan pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) karena surga investasi saat ini ada di Indonesia dan Amerika Serikat (AS).selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Kemenkeu Berharap ‎Keikutsertaan Sofjan Wanandi dan James Riyadi Jadi Contoh Pengusaha LainKemenkeu Berharap ‎Keikutsertaan Sofjan Wanandi dan James Riyadi Jadi Contoh Pengusaha Lain

‎Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap para pengusaha Tanah Air mengikuti langkah Sofjan Wanandi dan James Riyadi yang telah ikut serta program amnesti pajak.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Konglomerat James Riady Imbau Pengusaha Indonesia Ikut Amnesti Pajak Seperti DirinyaKonglomerat James Riady Imbau Pengusaha Indonesia Ikut Amnesti Pajak Seperti Dirinya

Seorang konglomerat besar di Indonesia, James Riady mengimbau seluruh pengusaha untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :