Jabat Menteri PPN, Fokus Bambang ke Proyek untuk Tampung Dana Repatriasi

Jumat 29 Jul 2016 08:31Administratordibaca 833 kaliSemua Kategori

republika 115

Bambang Brodjonegoro kini berfokus menyiapkan proyek infrastruktur untuk menyerap dana repatriasi pengampunan pajak setelah dirotasi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

"Fokus menyiapkan proyek infrastruktur yang akan diusulkan ke pelaku usaha yang melakukan repatriasi," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/7).

Bambang mengatakan, proyek infrastruktur tersebut bisa dipilih sebagai instrumen investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah swasta dan juga melalui BUMN.  Menurut Bambang, saat ini sudah banyak proyek yang bisa dipilih para wajib pajak. Contohnya adalah proyek jalan tol, pembangkit listrik, kereta api, bandara, dan pelabuhan.

Bambang mengatakan, instrumen investasi ke proyek infrastruktur disiapkan agar dana repatriasi tidak hanya mengendap di instrumen keuangan. "Tapi juga bagaimana supaya masuk ke sektor riil. Proyek infrastruktur kita sodorkan sebagai pilihan," ujar dia.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 28 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Kemenhub Ingin Penghapusan Pajak Angkutan Barang Kereta ApiKemenhub Ingin Penghapusan Pajak Angkutan Barang Kereta Api

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku menyetujui rencana penghapusan PPN 10 persen dalam pengangkutan barang menggunakan kereta api.selengkapnya

TAX AMNESTY: Masuk Ke Berbagai Instrumen, Bappenas: Proyek Strategis Ditawarkan Ke SwastaTAX AMNESTY: Masuk Ke Berbagai Instrumen, Bappenas: Proyek Strategis Ditawarkan Ke Swasta

Untuk menampung repatriasi dana dari implementasi Undang-undang Pengampunan Pajak, pemerintah segera merapatkan proyek strategis nasional yang bakal dikerjakan swastaselengkapnya

PENGAMPUNAN PAJAK: Proyek PPP Jadi Andalan Serap Dana RepatriasiPENGAMPUNAN PAJAK: Proyek PPP Jadi Andalan Serap Dana Repatriasi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional akan memfokuskan pada proyek-proyek dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) sebagai pilihan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan dana repatriasi.selengkapnya

TOP OF THE WEEK: Singapura Dukung Tax Amnesty hingga Kereta Bandara Rampung 2017TOP OF THE WEEK: Singapura Dukung Tax Amnesty hingga Kereta Bandara Rampung 2017

Bank asal Singapura, DBS akan mendukung sepenuhnya program pengampunan pajak di Indonesia. Bahkan, selama ini DBS telah melakukan sosialisasi pada sebagian nasabah.selengkapnya

Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para HakimPengangkatan Ketua Pengadilan Pajak, MK: Harus Dipilih oleh Para Hakim

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari tiga hakim pengadilan pajak soal kewenangan Menteri Keuangan terkait pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.selengkapnya

Terkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasionalTerkait foto yang viral di Medan, Pajak klaim tak punya program sosialisasi nasional

Sejumlah grup WhatsApp kemarin membagikan sebuah foto yang tiba-tiba saja menjadi viral. Dalam foto tersebut terlihat, sejumlah orang menggunakan kaos berlogo Optimalisasi Door to Door Kepatuhan Pajak. Kabarnya foto ini diambil di Medan Sumatera Utara. Beberapa orang tersebut terlihat memasuki sebuah kios barber shop.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :


proyek (8) bambang (6) proyek infrastruktur (5) infrastruktur (5) repatriasi (4) dana repatriasi (3) instrumen (3) menyiapkan proyek infrastruktur (2) menyiapkan proyek (2) bambang mengatakan (2) bisa dipilih (2) instrumen investasi (2) republika co (2) menteri (2) menyiapkan (2) jakarta (2) mengatakan (2) dipilih (2) investasi (2) republika (2) jabat menteri ppn fokus (1) menteri ppn fokus bambang (1) fokus bambang ke proyek (1) bambang ke proyek untuk (1) ke proyek untuk tampung (1) proyek untuk tampung dana (1) untuk tampung dana repatriasi (1) tampung dana repatriasi bambang (1) dana repatriasi bambang brodjonegoro (1) repatriasi bambang brodjonegoro kini (1) bambang brodjonegoro kini berfokus (1) brodjonegoro kini berfokus menyiapkan (1) kini berfokus menyiapkan proyek (1) berfokus menyiapkan proyek infrastruktur (1) menyiapkan proyek infrastruktur untuk (1) proyek infrastruktur untuk menyerap (1) infrastruktur untuk menyerap dana (1) untuk menyerap dana repatriasi (1) menyerap dana repatriasi pengampunan (1) dana repatriasi pengampunan pajak (1) repatriasi pengampunan pajak setelah (1) pengampunan pajak setelah dirotasi (1) pajak setelah dirotasi menjadi (1) setelah dirotasi menjadi menteri (1) dirotasi menjadi menteri perencanaan (1) menjadi menteri perencanaan pembangunan (1) menteri perencanaan pembangunan nasional (1) perencanaan pembangunan nasional ppn (1) pembangunan nasional ppn kepala (1) nasional ppn kepala bappenas (1) ppn kepala bappenas fokus (1) kepala bappenas fokus menyiapkan (1)