Jabar Bebaskan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Senin 17 Okt 2016 09:29Ajeng Widyadibaca 750 kaliSemua Kategori

REPUBLIKA 1008

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 17 Oktober. Pajak BBNKB digratiskan bagi masyarakat Jawa Barat yang hendak mengganti nama pemilik kendaraannya hingga 24 Desember mendatang.

“Kami ada program berupa pembebasan pajak bea balik nama untuk balik nama kendaraan bermotor. Kalau mau balik nama kan  biasanya beli dari orang lain atau milik orang lain sebelumnya,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Barat Dadang Suharto di Kota Bandung, akhir pekan ini.

Dadang menjelaskan, pembebasan pajak BBNKB ini merupakan kali kedua yang dilakukan Dispenda Jawa Barat. Tujuannya, kata dia, menertibkan administrasi kendaraan agar sesuai dengan pemiliknya saat ini. Menurut dia, masih banyak kendaraan yang penggunanya tidak sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). “Sekitar 27 persen dari sekitar 14,7 juta kendaraan bermotor yang ada di Jawa Barat belum mendaftar ulang,” ujar dia.

Semua kendaraan, menurut Dadang, dapat diikutsertakan dalam program penggratisan pajak BBNKB. Baik sepeda motor atau pun mobil. Bagi kendaraan yang telah beda kota dengan yang terdaftar, kata dia, juga dibebaskan pajaknya. Pemilik kendaraan cukup mengurus mutasi terlebih dahulu ke kepolisian dari kota asal ke tempat baru. 

Selepas adanya kebijakan tersebut, Dadang mengharapkan, masyarakat juga dapat lebih sadar membayar pajak. Di mana pembayaran pajak pun akan lebih mudah karena kendaraan sudah atas nama pribadi. “Kalau atas nama sendiri kan bisa langsung ke e-samsat, outlet, atau samsat keliling,” kata dia.

Selain BBNKB, Dadang mengatakan, masyarakat juga bisa memanfaatkan kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Denda keterlambatan pembayaran pajak tersebut biasanya berkisar dua persen. Dengan adanya kebijakan penghapusan denda, kata dia, pemilik kendaraan hanya membayar PKB sesuai besaran tiap tahunnya. “Yang mungkin masih menunggak PKB, kita bebaskan dendanya. Semacam tax amnesty ala Jawa Barat,” ujar dia. 

Sumber : republika.co.id (Bandung, 16 Oktober 2016)

Foto : republika




BERITA TERKAIT
 

Biaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusBiaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan Dihapus

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Kota Solo menggratiskan bea balik nama dan penghapusan denda pajak kendaraan. Kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).selengkapnya

Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorPemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.selengkapnya

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Kini Bisa di ATM CIMB NiagaBayar Pajak Kendaraan Bermotor Kini Bisa di ATM CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga, Tbk. meluncurkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi masyarakat Jawa Barat melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) CIMB Niaga yang tersebar sebanyak 3.700 ATM di berbagai daerah di Indonesia.selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Hingga Desember 2016DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Hingga Desember 2016

Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapuskan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor mulai 1 November hingga 31 Desember 2016.selengkapnya

Hapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 THapus Denda Pajak Kendaraan, Pemprov DKI: Kita Kejar Rp 7,75 T

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai hari ini membebaskan atau menghapus denda dari tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau biasa disebut pemutihan. Salah satu tujuannya ialah mengejar target penerimaan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya



 
TAGS # :