Instrumen Repatriasi Harus Disempurnakan

Ahad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 228 kaliSemua Kategori

republika 089

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.

"Kita harus melakukan pekerjaan rumah kita, membangun industri keuangan yang kemudian modern, lalu infrastruktur yang juga canggih. Produk yang diciptakan juga bertam bah dan menarik," ujar Muliaman di Menara Merdeka OJK, Jumat (22/7). Menurut Muliaman, saat ini industri keuangan sedang bekerja keras untuk itu. 


Dengan beberapa masterplan pasar modal dan perbankan, ia optimistis industri keuangan Indonesia dapat menumbuhkan iklim kondusif setelah tiga tahun nanti. Agar kemudian dana repatriasi tidak kabur kembali ke luar, kemudian perekonomian tumbuh dan berkembang. 


"Ini kansaling mengait antara tersedia instrumen keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak mungkin banyak instrumen keuangan tanpa pertumbuhan yang memadai," tutur dia.


Sehingga, semua lini harus bekerja sama membangun pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta sektor keuangan menciptakan produk-produk yang dibutuhkan. Termasuk, pembukaan akses pada UMKM dan masyarakat di desa. 


Muliaman juga menambahkan, saat ini sebagai otoritas, akan memberikan berbagai insentif. Selain berencana menggratiskan initial listing fee, pihaknya juga akan menyederhanakan proses pengajuan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) bagi perusahaan non-listed selama periode pemberlakuan kebijakan amnesti pajak.


"Bakalan ada (initial) listing fee gratis dan disederhanakan prosesnya (pengajuan IPO). Itu semua bagian dari respons OJK menyederhanakan IPO maupun PUT (penawaran umum terbatas)," kata dia.


Selain itu, OJK juga sedang meng upayakan penyederhanaan proses penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) maupun kontrak pengelolaan dana (KPD).


Kendati begitu, OJK memastikan tidak akan mengeluarkan aturan baru terkait dengan sejumlah usulan insentif dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti merelaksasi aturan crossing saham dan tender offer. "Tidak ada aturan tambahan. Semua aturan sudah memungkinkan," katanya.


Sebelumnya, Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan mengatakan bahwa pihaknya berencana membebaskan biaya pencatatan saham perdana (IPO), memberi diskon pada biaya transaksi crossing saham, dan tender offer.


"Kalau punya saham di luar negeri, mau balik nama, ada biaya crossing 0,03 persen yang dikenai bursa.


Nanti, kita kasih diskon. Lalu, pengalihan aset ini juga tidak dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,1 persen," ujar Nicky, beberapa waktu lalu.


Sementara, hingga memasuki akhir pekan pertama pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah telah mendapatkan wajib pajak yang melakukan deklarasi aset hampir mencapai Rp 400 miliar.


"SPH (surat pernyataan harta) sudah lebih dari 20. Nanti saya updatelagi deh. Pokoknya yang declare naik tiga kali lipat dari kemarin (Rp 100 miliar)," katanya, Jumat (22/7).


Mardiasmo mengatakan, dengan jumlah deklarasi aset ini, nilai tebusan sudah melebihi Rp 6 miliar. Namun, sejauh ini belum ada pemasukan dari skema repatriasi.


Dia menjelaskan, uang tebusan lebih dari Rp 6 miliar tersebut merupakan uang tebusan dengan tarif dua persen untuk deklarasi pada tiga bulan pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2016, tarif uang tebusan deklarasi dua persen pada termin pertama merupakan uang tebusan yang dikenakan kepada wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 miliar yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar dalam surat pernyataan.


Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan agar dana dari tax amnestysebesar Rp 165 triliun bisa masuk hingga akhir 2016 dalam APBNP. Sebab, dana ini diyakini bisa menutup defisit negara dalam menjalankan pemerintahan dengan sejumlah proyek yang dipersiapkan.  

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 23 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

OJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak DisempurnakanOJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak Disempurnakan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

BI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana RepatriasiBI akan Tambah Instrumen Pasar Keuangan Penyerap Dana Repatriasi

Bank Indonesia akan menambah penerbitan instrumen di pasar keuangan untuk menampung dana repatriasi modal dari luar negeri yang hadir sebagai dampak dari implementasi kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Pekan Ini, Menteri Keuangan Rilis Tiga Aturan Teknis Tax AmnestyPekan Ini, Menteri Keuangan Rilis Tiga Aturan Teknis Tax Amnesty

Pemerintah tengah mematangkan pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Selain sosialisasi kepada pengusaha di dalam dan luar negeri, pemerintah akan segera menerbitkan aturan teknis atau turunan dari Undang-Undang Tax Amnesty yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir Juni lalu.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :