Insentif pembebasan pajak (tax holiday) dan tax allowance untuk pembangunan kilang minyak berpotensi tidak menarik perhatian pihak swasta. Pasalnya, ada faktor ketidakpastian dari sisi ketersediaan bahan baku minyak mentah untuk diproses di kilang.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar mengatakan, untuk saat ini masih belum ada pihak swasta yang berminat untuk membangun kilang setelah ada insentif pajak itu. Hanya PT Pertamina (Persero) yang sudah maju untuk pembangunan kilang minyak tersebut.
"Pihak swasta masih enggan membangun kilang lagi karena belum adanya kepastian terkait dengan bahan baku minyak mentah dari hulu migas," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/4).
Meskipun begitu, Bobby mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kebijakan insentif fiskal pada sektor migas, seperti tax holiday dan tax allowance. Hal itu mungkin saja mampu menggairahkan investasi khususnya investasi asing (foreign direct investment/FDI) pada sektor migas.
"Hal itu pun bisa mendukung kondisi saat ini. Kondisi investasi migas masih cenderung stagnan dalam 3 tahun terakhir," ujarnya.
Adapun, insentif tax holiday pada pembangunan kilang itu memang diharapkan bisa membuat kapasitas kilang di Indonesia memenuhi tingkat konsumsi minyak di Indonesia.
Bobby mengatakan, dengan gairah investasi pembangunan kilang diharapkan bisa membuat kebutuhan impor BBM berkurang.
"Namun, kembali lagi, mendorong investasi pembangunan kilang itu tidak hanya dari sisi insentif fiskal. Namun, ketika kilang sudah jadi, harus ada kepastian pasokan bahan baku dari hulunya," ujarnya.
Dengan begitu, investasi dan produksi minyak pada hulu pun harus didorong demi memberikan dampak positif kepada sektor midstream mapun hilirnya.
Sampai Maret 2018, lifting migas mencatatkan penurunan sebesar 2,7% dibandingkan dengan 2017 yang sebesar 1,94 juta barel per hari.
Secara rinci, lifting minyak per kuartal pertama berada dikisaran 750,6 barel per hari. Pencapaian lifting itu sudah sebesar 94% daru target lifting sampai akhir 2018 sebesar 800.000 barel per hari, nilai lifting tiga bulan pertama tahun ini juga mencatatkan penurunan sebesar 6,61% dibandingkan sepanjang 2017.
Lalu, lifting gas bumi sampai akhir Maret 2018 berada pada kisaran 1,13 juta barel ekuivalen per hari. Pencapaian lifting gas bumi itu sebesar 95% dari target yang ditentukan dalam APBN 2018 yang sebesar 1,2 juta barel ekuivalen per hari.
Dari segi investasi, pada hulu migas mulai mencatatkan tren positif setelah naik menjadi US,4 miliar dibandingkan dengan kuartal I/2017 yang senilai US,9 miliar.
Sementara itu, Pertamina pun mengincar insentif tax holiday dan allowance dengan tingkat periode paling maksimal.
SPV Fuel Marketing Pertamina Gigih Wahyu Hari mengatakan, pihaknya pasti akan mengambil kesempatan insentif tax holiday dan allowance untuk pembangunan kilang tersebut.
"Kami sih berharap mendapatkan insentif yang maksimal dari tax holiday tersebut," ujarnya.
Saat ini, Pertamina memang memiliki enam proyek pengembangan dan pembangunan kilang. Keenam proyek itu antara lain, Kilang Cilacap, Balikpapan, Dumai, Balongan, serta dua kilang baru yakni, Tuban, dan Bontang.
Lalu, insentif tax holiday yang didapatkan adalah untuk nilai investasi pembangunan kilang dari US juta sampai US miliar akan mendapatkan insentif fiskal bebas PPH selama 5 tahun sampai sekitar 20 tahun.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 17 April 2018)
Foto : Bisnis
Enam Proyek Kilang Minyak Pertamina Dapat Insentif Bebas PajakPemerintah akan memberikan insentif pembebasan pajak dalam waktu tertentu (tax holiday) untuk seluruh proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina (Persero). Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kilang.selengkapnya
Pertamina Akan Ajukan Insentif untuk Seluruh Proyek KilangPT Pertamina (Persero) akan mengajukan insentif libur pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) untuk proyek kilang minyak yang sedang digarap. Ini mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.selengkapnya
Pemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Investor Kilang MinyakPemerintah berencana membangun kilang minyak di kawasan Bontang, Kalimantan Timur. Kilang ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2022 dengan total biaya mencapai USD15 miliar. Namun, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menggunakan APBN dalam pembangunan kilang minyak. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pembiayaan proyek ini akan diserahkan kepada investorselengkapnya
Pemerintah Berikan Tax Holiday ke Saudi Aramco Bangun Kilang CilacapPemerintah akhirnya memberikan insentif libur pajak (tax holiday) kepada Saudi Aramco untuk menggarap proyek kilang minyak bumi di Cilacap. Dengan begitu, proyek tersebut bisa segera dijalankan.selengkapnya
Rini Tawarkan Peserta Tax Amnesty Investasi di Kilang BalikpapanMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menawarkan peserta pengampunan pajak atau tax amnesty untuk berinvestasi di proyek revitalisasi enam unit kilang pengolahan minyak (refinery development master plan/RDMP) PT Pertamina (Persero) ‎yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.selengkapnya
SKK Migas Sebut Sektor Hulu Migas Tak Dapat Insentif Tax HolidaySatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan tidak ada pemberian insentif libur pajak (tax holiday) di sektor hulu migas. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang diterbitkan beberapa waktu lalu.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
