Inilah sektor pilihan pasca amnesti pajak

Kamis 6 Okt 2016 11:38Admindibaca 267 kaliSemua Kategori

KONTAN 1001

Setelah program amnesti pajak tahap pertama berakhir pada Jumat (30/9) akhir pekan lalu, penerimaan negara berhasil bertambah Rp 97 triliun. Faktor ini menjadi sentimen positif bagi pasar modal hingga akhir kuartal ketiga. Investor pun merealisasikan keuntungan yang menekan indeks pada Rabu (5/10).

Menurut Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, berakhirnya periode pertama amnesti pajak tidak menyurutkan aksi beli pemodal asing. Satrio mengatakan, saham-saham sektor konstruksi bahkan mulai menampakkan tren naik.

"Komitmen pemerintah, dana itu adalah untuk pembangunan, sehingga sektor konstruksi memang patut dicermati," kata Satrio kepada KONTAN, Rabu (5/10). Satrio menambahkan, sektor semen pun layak dicermati. "Pembangunan, kan, membutuhkan semen," ujar dia.

Senada dengan Satrio, analis Recapital Securities Liga Maradona mengatakan, sektor konstruksi dan semen menarik selepas realisasi amnesti pajak. Tapi, sektor perbankan juga penting diperhatikan. Pasalnya, alur dari hasil amnesti pajak ini bermula dari dana tebusan dan repatriasi yang akan dialokasikan oleh pemerintah ke bank.

Liga mengatakan, saham-saham perbankan pilihannya antara lain BBNI, BBRI, dan BBCA. "Nantinya perbankan akan menerima aliran dana amnesti pajak, sehingga alurnya adalah dari perbankan lalu ke sektor konstruksi. Dari konstruksi akan ke semen," kata Liga.

Untuk sektor semen, Liga lebih memilih emiten lama seperti INTP dan SMGR, mengingat pemain lama tidak akan terdampak negatif dari kebijakan pemerintah untuk menutup keran pasokan semen. "Pengereman pasokan ini saya lihat lebih berpengaruh pada pemain-pemain baru di sektor semen," kata Liga.

Liga menambahkan, sektor infrastruktur juga baik untuk dicermati, terutama saham JSMR dan PGAS. "Dana amnesti ini bisa turun ke mana-mana, bahkan ke sektor konsumer dan ritel juga karena lapangan kerja nanti lebih banyak. Tapi itu jangka panjang. Kira-kira setahun lagi baru bisa dilihat dampaknya," kata Liga.

Menunggu kinerja emiten

Meski ada prospek cerah untuk beberapa sektor usai periode pertama amnesti pajak, dalam jangka pendek IHSG akan terpengaruh rilis laporan kinerja emiten di kuartal ketiga.

Kepala Riset Bahana Securities Harry Su menilai, investor juga perlu melihat bagaimana hasil kinerja keuangan emiten. "Yang akan jelek menurut perkiraan saya adalah perbankan dan batubara. Sementara yang bagus adalah poultry dan CPO. Hal ini karena harga yang meningkat dibanding tahun sebelumnya," ujar Harry.

Adapun menurut Satrio, walaupun sektor konstruksi mulai menampakkan tren naik, masih ada sentimen negatif, yaitu pembahasan mengenai privatisasi BUMN yang masih alot. "Harus tetap hati-hati karena tidak jelas kekacauan ini mau sampai di mana," kata Satrio.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 06 Oktober 2016)

Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Hari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti PajakHari Ini Analis Saham Bahas Peran Sektor Infrastruktur Dalam Amnesti Pajak

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan merekomendasikan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan untuk menyerap dana repatriasi dari hasil amnesti pajak kepada Kementerian Keuangan.selengkapnya

Dana Amnesti Pajak Belum Bisa Masuk ke Sektor RiilDana Amnesti Pajak Belum Bisa Masuk ke Sektor Riil

Pemerintah masih bekerja untuk merampungkan peraturan Menteri keuangan (PMK) yang memungkinkan dana dari amnesti pajak agar bisa disalurkan ke sektor riil (non-keuangan). Karena saat ini pemerintah baru memiliki PMK dana amnesti pajak untuk‎ pasar keuangan.selengkapnya

Pemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor MigasPemerintah Godok Potensi Dana Repatriasi untuk Sektor Migas

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Ditjen Pajak Dekati Sektor Tambang dan Migas Demi Amnesti PajakDitjen Pajak Dekati Sektor Tambang dan Migas Demi Amnesti Pajak

Pemerintah akan kembali menyisir ketaatan perpajakan sektor mineral dan batu bara serta minyak dan gas bumi (migas), terkait program amnesti pajak. Selain dua sektor itu, Direkorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga menyasar wajib pajak yang bergerak di sektor real estate dan dokter.selengkapnya

Sektor Properti Diminati Pemilik Dana Repatriasi Amnesti PajakSektor Properti Diminati Pemilik Dana Repatriasi Amnesti Pajak

PT Bahana TCW Investment Management menyebutkan, sektor properti menjadi investasi yang paling diminati dari wajib pajak calon pemilik dana repatriasi program pengampunan pajak.selengkapnya

HKTI Usul Setengah Dana Repatriasi untuk Sektor PertanianHKTI Usul Setengah Dana Repatriasi untuk Sektor Pertanian

Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengusulkan 50 persen dana repatriasi hasil amnesti pajak dialokasikan untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan karena menjanjikan keuntungan dan banyak menyerap tenaga kerja.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :