Inilah Poin-Poin penting UU Pengampunan Pajak

Kamis 30 Jun 2016 05:31Administratordibaca 544 kaliSemua Kategori

kontan 010

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin, Selasa (28/6) mengesahkan UU Pengampunan Pajak. Pemerintah yakin, UU ini bisa menarik kembali aset yang selama ini disembunyikan dari pemerintah untuk menjadi objek pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin, akan ada dana Rp 1.000 triliun yang direpatriasi atau masuk ke Tanah Air. Tax Amnesty atau masa pengampunan pajak ini akan berlangsung sampai Maret 2017, dengan perolehan penerimaan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 165 triliun, dan dicatat dalam asumsi target pajak di APBN-P 2016.


Beberapa poin penting yang menjadi pembahasan dalam RUU Pengampunan Pajak yang telah disepakati oleh panitia kerja dan tim perumus/tim sinkronisasi dan disahkan di Paripurna DPR:

 

1.Subjek pengampunan pajak 

Setiap wajib pajak (WP) berhak mendapatkan pengampunan pajak. Jika WP belum mempunyai NPWP, WP mendaftarkan lebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Ditjen Pajak tempat WP tinggal atau berkedudukan. Pengampunan pajak diberikan melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.


WP dikecualikan/tidak berhak mengikuti pengampunan pajak, jika sedang: a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan; b. Dalam proses pengadilan; c. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang perpajakan.

 

2. Objek pengampunan pajak


Pengampunan pajak meliputi peng­ha­pusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan atas barang mewah (PPnBM)

 

3. Tarif uang tebusan 


- Tarif uang tebusan atas harta yang berada di wilayah RI atau harta yang berada di luar wilayah RI yang dialihkan ke dalam wilayah RI yang diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar:

a. 2%, untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga, sejak UU mulai berlaku.

b. 3% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.

c. 5% untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 januari 2017 sampai 31 Maret 2017.


- Tarif uang tebusan atas harta yang ada di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan ke RI, sebesar:

a. 4%, untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga.

b. 6%, periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.

c. 10% untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.


- Tarif uang tebusan bagi wajib pajak UMKM yang peredaran usahanya sampai Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:

a. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dalam surat pernyataan.

b. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar untuk periode bulan pertama sejak UU ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2017.

 

4. Kewajiban investasi  

- Pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank persepsi yang khusus ditunjuk oleh menteri. Harta yang dialihkan, diinvestasikan paling lambat 31 Des 2016 bagi yang menyatakan pada periode I atau II. Atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi pengajuan di periode ketiga.


- Jangka waktu investasi pengalihan harta ke bank persepsi paling singkat 3 tahun. Investasi dilakukan dalam bentuk: a) surat berharga negara, b) obligasi BUMN, c) obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, d) investasi keuangan pada bank persepsi, e) obligasi bank swasta yang perdagangannya diawasi otoritas jasa keuangan, f) investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, g) investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah dan/atau h) bentuk investasi lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.


- Untuk WP yang mengungkapkan harta yang berada dan/atau ditempatkan dalam NKRI, WP tidak boleh mengalihkannya harta ke luar NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak dikeluarkan surat keterangan.


- Dalam hal WP tidak memenuhi ketentuan mengenai pengalihan harta dan investai berlaku ketentuan:

a. Terhadap harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pajak tahun pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan aturan di bidang perpajakan,

b. Uang tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajak.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 29 Juni 2016)

Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Inilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax AmnestyInilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty

Inilah poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 1. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewahselengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini merilis data mengenali capaian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty selama satu bulan diterapkan. Khususnya adalah mengenai jenis harta yang paling banyak dilaporkan.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya



 
TAGS # :