Inilah Poin-Poin penting UU Pengampunan Pajak

Kamis 30 Jun 2016 05:31Administratordibaca 695 kaliSemua Kategori

kontan 010

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin, Selasa (28/6) mengesahkan UU Pengampunan Pajak. Pemerintah yakin, UU ini bisa menarik kembali aset yang selama ini disembunyikan dari pemerintah untuk menjadi objek pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin, akan ada dana Rp 1.000 triliun yang direpatriasi atau masuk ke Tanah Air. Tax Amnesty atau masa pengampunan pajak ini akan berlangsung sampai Maret 2017, dengan perolehan penerimaan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 165 triliun, dan dicatat dalam asumsi target pajak di APBN-P 2016.


Beberapa poin penting yang menjadi pembahasan dalam RUU Pengampunan Pajak yang telah disepakati oleh panitia kerja dan tim perumus/tim sinkronisasi dan disahkan di Paripurna DPR:

 

1.Subjek pengampunan pajak 

Setiap wajib pajak (WP) berhak mendapatkan pengampunan pajak. Jika WP belum mempunyai NPWP, WP mendaftarkan lebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Ditjen Pajak tempat WP tinggal atau berkedudukan. Pengampunan pajak diberikan melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.


WP dikecualikan/tidak berhak mengikuti pengampunan pajak, jika sedang: a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan; b. Dalam proses pengadilan; c. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana bidang perpajakan.

 

2. Objek pengampunan pajak


Pengampunan pajak meliputi peng­ha­pusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan atas barang mewah (PPnBM)

 

3. Tarif uang tebusan 


- Tarif uang tebusan atas harta yang berada di wilayah RI atau harta yang berada di luar wilayah RI yang dialihkan ke dalam wilayah RI yang diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat tiga tahun terhitung sejak dialihkan adalah sebesar:

a. 2%, untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga, sejak UU mulai berlaku.

b. 3% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.

c. 5% untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 januari 2017 sampai 31 Maret 2017.


- Tarif uang tebusan atas harta yang ada di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan ke RI, sebesar:

a. 4%, untuk periode pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga.

b. 6%, periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat sampai 31 Desember 2016.

c. 10% untuk periode penyampaian surat pernyataan sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.


- Tarif uang tebusan bagi wajib pajak UMKM yang peredaran usahanya sampai Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:

a. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dalam surat pernyataan.

b. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar untuk periode bulan pertama sejak UU ini berlaku sampai tanggal 31 Maret 2017.

 

4. Kewajiban investasi  

- Pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank persepsi yang khusus ditunjuk oleh menteri. Harta yang dialihkan, diinvestasikan paling lambat 31 Des 2016 bagi yang menyatakan pada periode I atau II. Atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi pengajuan di periode ketiga.


- Jangka waktu investasi pengalihan harta ke bank persepsi paling singkat 3 tahun. Investasi dilakukan dalam bentuk: a) surat berharga negara, b) obligasi BUMN, c) obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, d) investasi keuangan pada bank persepsi, e) obligasi bank swasta yang perdagangannya diawasi otoritas jasa keuangan, f) investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, g) investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan pemerintah dan/atau h) bentuk investasi lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.


- Untuk WP yang mengungkapkan harta yang berada dan/atau ditempatkan dalam NKRI, WP tidak boleh mengalihkannya harta ke luar NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak dikeluarkan surat keterangan.


- Dalam hal WP tidak memenuhi ketentuan mengenai pengalihan harta dan investai berlaku ketentuan:

a. Terhadap harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pajak tahun pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan aturan di bidang perpajakan,

b. Uang tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajak.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 29 Juni 2016)

Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Inilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax AmnestyInilah Poin-poin Penting dalam UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty

Inilah poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 1. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewahselengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini merilis data mengenali capaian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty selama satu bulan diterapkan. Khususnya adalah mengenai jenis harta yang paling banyak dilaporkan.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :