Ini yang Banyak Ditanyakan ke Sri Mulyani tentang Tax Amnesty

Selasa 23 Ags 2016 10:10Administratordibaca 541 kaliSemua Kategori

katadata 100

Walau telah menginjak bulan kedua, pemerintah masih berulang kali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mayoritas masyarakat menanyakan soal harta, yakni sebesar 10 ribu penanya.

Sementara itu, tiga ribu wajib pajak bertanya mengenai tarif tebusan dan 769 bertanya perihal syarat pengajuan pengampunan pajak. Sedangkan sisanya bertanya mengenai formulir, warga negara Indonesia di luar negeri, dan kepastian mengenai kewajiban setelah mengikuti amnesti pajak.


“Banyak juga yang khawatir akan dikejar-kejar setelah ikut tax amnesty,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2016.

Perihal harta, dia melanjutkan, biasanya yang ditanyakan mengenai nilai wajar harta atau utang sebagai pengurang harta. Materi lainnya yang dipermasalahkan terkait wajib pajak dengan tunggakan hutang, wajib pajak dalam pemeriksaan bukti permulaan penyidikan, serta terkait pengisian formulir Surat Penyertaan Harta (SPH).


Secara sederhana, Sri menyatakan bahwa perhitungan amnesti pajak dimulai dengan membandingkan daftar harta Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan 2015 dengan daftar harta sebenarnya pada 31 Desember 2015. Kemudian, selisihnya merupakan objek amnesti pajak. Adapun utang akan menjadi pengurang sehingga mendapat nilai harta bersih.


Sedangkan terkait subjek, masyarakat banyak bertanya mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan efek bila tidak memilikinya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan suami-istri, atau yang bekerja sebagai profesional seperti dokter dan pengacara.


Dari data yang sudah masuk dalam amnesti pajak, kata Sri, 48,2 persen harta yang dilaporkan -sekitar 20,3 ribu- berupa uang kas dan setara kas. “Enam persen dari jumlah tersebut dibawa kembali ke dalam negeri (repatriasi),” katanya.


Sementara itu, 22,1 persen atau 9,3 ribu harta berupa tanah dan bangunan, dan 1,4 persen dari jumlah itu direpatriasi. Lalu 18 persen atau 7)..,6 ribu jenis harta yang dilaporkan merupakan investasi dan surat berharga, sebanyak 1,1 persennya direpatriasi.

Sumber : katadata.co.id (22 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini merilis data mengenali capaian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty selama satu bulan diterapkan. Khususnya adalah mengenai jenis harta yang paling banyak dilaporkan.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Harta Apa Saja yang Wajib Dilaporkan?Ikut Tax Amnesty, Harta Apa Saja yang Wajib Dilaporkan?

Masyarakat yang ingin mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak mesti melaporkan seluruh harta kekayaannya. Hal tersebut tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.3/2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Dirjen Pajak Beberkan 5 Jenis Harta yang Paling Banyak Diungkap Pemohon Tax AmnestyDirjen Pajak Beberkan 5 Jenis Harta yang Paling Banyak Diungkap Pemohon Tax Amnesty

Program "tax amnesty" periode pertama sudah selesai. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan melaporkan hasil terakhir pada 30 September 2016 pukul 24.00 WIBselengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen PajakDUGAAN SUAP: KPK Periksa 2 Pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai pajak terkait dengan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak perihal masalah pajak PT EKP.selengkapnya

Kekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun LebihKekurangan Target Pencapaian Pajak Tahun Ini Diprediksi Rp 219 Triliun Lebih

Selisih antara realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dengan target tahun ini atawa shortfall penerimaan perpajakan terancam melebar dari perkiraan pemerintah yang sebesar Rp 219 triliun.selengkapnya

Bankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau DiperiksaBankir Pilih Ikut Tax Amnesty Atau Diperiksa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seluruh bankir ikut menyukseskan Tax Amnesty. Selama ini, masih banyak bankir yang belum ikut program tersebut.selengkapnya

Usai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat MengancamUsai Periode III Tax Amnesty, Pembayaran Pajak Bersifat Mengancam

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara sekarang ini. Bahkan untuk memperluas basis pajak, pemerintah pun memberikan suatu pengampunan pajak berupa program tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit MelesetSri Mulyani: Shortfall Pajak Tahun Ini Sedikit Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan kekurangan penerimaan pajak (shortfall) tahun ini sedikit meleset dari target. Adapun target shortfall pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp219 triliun.selengkapnya

TAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi PublikTAX AMNESTY: Kanwil Pajak Suluttenggomalu Dorong Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Tax Amnesty diharapkan lebih ditingkatkan, seiring baru 7.670 peserta atau baru sekitar 1% dari total wajib pajak yang ada di wilayah Suluttenggomalut.selengkapnya

Mengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi BankMengerikan, Sri Mulyani Ancam Komisaris dan Direksi Bank

Para bankir yang tergabung dalam Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mendapat kritikan pedas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut banyak bankir utamanya komisaris dan direksi bank yang belum mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) sampai saat ini.selengkapnya

Sri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar PajakSri Mulyani Akui Banyak Bankir Belum Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri perayaan ulang tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) hari ini. Dirinya pun senang bahwa IBI berkomitmen menjadi bankir profesional, memiliki skill dan bersertifikasi. Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini menyayangkan masih banyaknya bankir yang tak patuh membayar pajak.selengkapnya

Ini Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan KorupsiIni Bentuk Komitmen Ditjen Pajak Melawan Korupsi

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berkomitmen melawan korupsi. Salah satu bentuk komitmen itu diwujudkan dalam upaya melakukan reformasi birokrasi dan sistem whistleblowing.selengkapnya

Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%Menkeu Jamin Defisit Anggaran 2016 Tak Lebih dari 2,7%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir tahun sedikit meleset dari proyeksi awal di angka Rp219 triliun, Meski begitu, defisit anggaran dijamin tetap di kisaran 2,7 persen.selengkapnya



 
TAGS # :