Ini Urgensi RUU Ketentuan Umum Perpajakan untuk Lengkapi RUU Tax Amnesty

Selasa 3 Mei 2016 15:46Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

dpd

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai perlu dilengkapi dengan dasar hukum lainnya yakni RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengatakan jika belum ada perbaikan sistem dan mekanisme perpajakan yang memadai, maka RUU Pengampunan Pajak hanya terfokus pada manfaat jangka pendek.

Manfaat jangka pendeknya yakni berupa tambahan pemasukan negara untuk menutup tidak tercapainya penerimaan dari pajak (shortfall). Farouk mengatakan pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menggunakan perangkat hukum terkait pengampunan pajak. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari Tax Amnesty adalah potensi moral hazard relatif tinggi, karena sulit mengukur kepatuhan wajib pajak setelah memperoleh pengampunan. Jika tidak hati-hati, dia menilai kecenderungannya wajib pajak akan kembali menempatkan dananya ke luar negeri.

"Selain itu, Wacana pengampunan pajak tidak menimbulkan efek kejut tetapi memberikan alibi baru bagi Wajib Pajak bandel untuk lolos dari sanksi," kata dia.

Lebih jauh Farouk menambahkan, dengan adanya RUU KUP akan tercipta kebijakan pajak yang berkesinambungan dari KUP sebelumnya. Dia mengatakan RUU KUP akan memperbaiki kerangka kebijakan perpajakan sebelumnya yang ditenggarai sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi. Selain itu, diharapkan dalam KUP nantinya akan terdapat perubahan struktur kelembagaan perpajakan yang lebih efektif dan efisien dari sisi tugas dan kewenangannya.

KUP juga diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk bisa merealisasikan road map perpajakan 2015-2019 yang sudah pernah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana target rasio pajak (tax ratio) akan mencapai 16 persen pada tahun 2016. Farouk berharap, setelah RUU Pengampunan Pajak dibahas, maka pemerintah perlu segera menindaklanjuti dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan, sebagai bentuk reformasi sistem perpajakan nasional.

"Barulah kemdian pemerintah bisa merencanakan target penerimaan perpajakan yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada," kata Farouk.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 3 Mei 2016)
Foto : dpd




BERITA TERKAIT
 

RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RI

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

RUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang BerkeadilanRUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang Berkeadilan

Ketua DPR RI Ade Komarudin membacakan Pidato Penutupan Masa Sidang, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/07/2016).selengkapnya

RUU Perpajakan akan Dibahas DPR sebagai Kelanjutan Tax AmnestyRUU Perpajakan akan Dibahas DPR sebagai Kelanjutan Tax Amnesty

DPR RI akan membahas rancangan undang-undang perpajakan sebagai upaya keberlanjutan pembenahan sistem perpajakan nasional pascapemberlakuan kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait Perpajakan

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya

Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUPPemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan Dibahas dalam RUU KUP

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan, untuk menjadi lembaga sendiri akan dibahas dalam waktu dekat. Penguatan ini telah masuk dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

RUU Pengampunan Pajak Jadi Momentum Revolusi Perpajakan IndonesiaRUU Pengampunan Pajak Jadi Momentum Revolusi Perpajakan Indonesia

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan bahwa RUU Pengampunan Pajak yang kini sedang dibahas Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi perpajakan di Indonesia. Selain itu menurutnya, dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ketika Aplikasi Berbayar Dipajaki PemerintahKetika Aplikasi Berbayar Dipajaki Pemerintah

Pada tahun depan penikmat aplikasi game atau film yang kerap mendownload barang secara resmi atau berbayar harus lebih awas dalam mengunduh produk yang berasal dari luar negeri karena adanya bea masuk yang dibebankan pemerintah melalui bea impor Intangible goods.selengkapnya

Asal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-CommerceAsal Tak Bocor, idEA Sambut Positif Pengumpulan Data e-Commerce

Asosiasi e-Commerce Indonesia ( idEA) mengatakan rencana pengumpulan data e-commerce atau e-dagang oleh pemerintah Indonesia punya manfaat positif, asalkan data milik individu perusahaan tidak bocor ke mana-mana.selengkapnya

Pemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti PajakPemerintah Kaji Bea Masuk Barang Digital, Ini Saran Peneliti Pajak

Pemerintah berencana mengenakan bea masuk untuk barang digital (digital goods) yang dikirim melalui transmisi elektronik dari luar negeri ke Indonesia. Barang digital ini misalnya buku elektronik dan perangkat lunak atau software. Namun, peneliti perpajakan menekankan perlu ada tarif berbeda untuk beragam barang digital.selengkapnya

Sektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajakSektor UMKM terus didorong tingkatkan kontribusi pajak

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus didorong untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM dalam membayar pajak, Dataklik, memperkenalkan Klik46, aplikasi kasir online dan PPh untuk UMKM.selengkapnya

Pajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin KederPajak Impor Lamborghini di Indonesia Bikin Keder

Penjualan mobil mewah, termasuk supercar, merosot tajam sepanjang 2017. Hal itu diakui Presiden Direktur Prestige Motorcars, Rudy Salim, selaku importir mobil mewah.selengkapnya

IKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan PajakIKPI Beri Lima Usulan RUU Konsultan Pajak

Rancangan Undang Undang (RUU) Konsultan Pajak masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas 2018. Menyikapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir memberikan lima usulan. Apa saja itu?selengkapnya

Barang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-CommerceBarang Tak Berwujud Kena Bea Masuk, Ini Respons Pelaku e-Commerce

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mewacanakan pada awal 2018 akan mengenakan bea masuk pada barang tak berwujud atau intangible seperti software, e-book, musik hingga film.selengkapnya

Rossa: Saya Bayar Pajak SemuanyaRossa: Saya Bayar Pajak Semuanya

Para pekerja bebas di industri hiburan seperti artis dan selebriti instagram (selebgram) diwajibkan untuk melaporkan total penghasilannya ke Direktoral Jenderal Pajak.selengkapnya

Punya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar PajakPunya Jam Mewah Seperti Setnov? Lakukan Ini Bila Tak Mau Dikejar Pajak

Kepemilikan barang mewah seperti jam tangan Richard Mille yang digunakan Setya Novanto tak bisa lagi sembarangan. Jam bernilai lebih dari Rp 1 miliar tersebut, bisa jadi incaran petugas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati TargetRealisasi Penerimaan Pajak Riau Hampir Mendekati Target

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mengklaim realisasi penerimaan sektor pajak Provinsi Riau hingga akhir November 2017 baru mencapai Rp13.194.323.865.916 atau sebesar 80 persen dari target tahunan.selengkapnya



 
TAGS # :