Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha menghadapi gejolak ekonomi global.
Salah satunya dengan meningkatkan investasi dan ekspor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah selama ini sebenarnya telah menyiapkan beberapa fasilitas kepabeanan dan perpajakan untuk mendukung ekspor di Indonesia. Namun pada kenyataannya tak semua fasilitas ini digunakan oleh pengusaha.
Adapun alasan pengusaha tidak menggunakan fasilitas tersebut karena tidak mengerti dan tidak mengetahui rincian kemudahan perpajakan yang diberikan pemerintah.
Oleh karena itu, Merdeka.com merinci satu persatu kebijakan fiskal yang dapat dinikmati oleh pengusaha. Pertama, fasilitas kawasan berikat. Fasilitas ini diberikan kepada perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor dan sebagian hasil produksi dijual ke lokal.
Fasilitas kawasan berikat ini memperoleh fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, pembebasan PPh pasal 22 impor, pembebasan PPN dan PPnBM. Adapun beberapa perusahaan yang telah menggunakan fasilitas ini antara lain Adidas, Nike, Victoria Secret dan Barbie.
"Hingga 30 Juni 2018 terdapat 1.396 pengguna kawasan berikat aktif di seluruh Indonesia," ujar Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Fasilitas kedua adalah gudang berikat. Fasilitas ini lebih kepada penyimpanan barang yang akan didistribusikan kepada perusahaan manufaktur, pertambangan, alat berat dan jasa perminyakan.
Kebijakan fiskal yang dapat dinikmati antara lain penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, PPh pasal 22 impor tidak dipungut dan PPN serta PPnBM impor tidak dipungut.
Heru mengatakan, hingga kini sebanyak 237 gudang berikat tersebar di seluruh Indonesia. Gudang berikat diperlukan untuk membantu eksportir kecil menengah yang tidak mampu melakukan ekspor bahan baku dalam jumlah besar.
"Pengusaha bilang, saya kecil nih, bikin mukenah enggak mungkin saya impor 1 kontainer bahan. Buat Anda datang ke gudang berikat. Ambil bahan di sana. Kalau punya tiga mesin jahit cukuplah di situ ambilnya," ujar Heru.
Fasilitas selanjutnya adalah fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kebijakan fiskal yang dapat dinikmati antara lain pembebasan bea masuk atau dibayar dahulu untuk kemudian dikembalikan (drawback). Penggunaan ini juga membebaskan pengguna dari PPN dan PPnBN impor.
Fasilitas KITE ditujukan bagi perusahaan manufaktur yang hasil produksinya berorientasi ekspor. Saat ini sebanyak 368 menggunakan fasilitas ini, beberapa di antaranya yaitu Toyota, Bridgestone dan H&M.
Fasilitas kepabeanan keempat adalah fasilitas pusat logistik berikat. Fasilitas ini memang memiliki sedikit kemiripan dengan kawasan berikat. Kebijakan fiskal yang diterima pun sama. Perbedaannya fasilitas ini diperuntukkan bagi perusahaan logistik dan perdagangan.
"Sampai saat ini diseluruh Indonesia ada sekitar ada 57 pusat logistik berikat (PLB). PLB ini merupakan salah satu paket kebijakan ekonomi jilid II yang bertujuan mengefisienkan biaya logistik di Indonesia," tutur Heru.
Heru menjelaskan, fasilitas kepabeanan kelima adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Fasilitas ini mendapat banyak sekali kebijakan pembebasan perpajakan dari pemerintah. Sebab, pemerintah memang tengah mendorong sekitar 14 KEK untuk peningkatan ekspor maupun investasi.
"Adapun kebijakan fiskal apabila melakukan investasi di KEK antara lain Bea Masuk dibebaskan, cukai dibebaskan untuk bahan baku penolong, PPh pasal 22 impor tidak dipungut, PPN dan PPnBM impor tidak dipungut serta tidak dipungut PPN lokal," ujar dia.
Selain beberapa fasilitas tersebut masih ada beberapa fasilitas perpajakan dan kepabeanan lain yaitu fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah, free trade zone, fasilitas pembebasan bea masuk serta fasilitas untuk pertambangan minyak, gas, dan panas bumi.
Sumber : liputan6.com (Jakarta, 07 Agustus 2018)
Foto : Liputan6
Tarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyPanitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya
Ini Aturan Pembebasan Pajak Impor Kapal, Pesawat dan Suku CadangPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya
Surplus NPI Berkat Kenaikan Pajak Impor?Para pejabat tinggi yang membidangi perekonomian sedikit bernapas lega menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) seputar neraca perdagangan Indonesia (NPI), yang menunjukkan perkembangan kinerja positif sepanjang periode September 2018. Berdasarkan publikasi BPS yang diterbitkan pertengahan Oktober ini tercatat NPI mengalami surplus sebesar USD227 juta pada bulan lalu. Angka surplus tersebut didaselengkapnya
Impor Kapal hingga Pesawat Kini Bebas PajakDengan pertimbangan untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadaiselengkapnya
Tax Amnesty Sasar Siapa?Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya
Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakLangkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
