Ini Perhitungan dan Cara Membayar Uang Tebusan Tax Amnesty

Senin 25 Jul 2016 16:05Administratordibaca 4199 kaliSemua Kategori

klinikpajak 001

Membayar uang tebusan merupakan satu dari sejumlah syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak (tax amnesty). Pemerintah telah menetapkan tarif uang tebusan baik untuk deklarasi harta di dalam maupun luar negeri, serta repatriasi harta dari luar negeri ke Indonesia.

Semua ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016.


Seperti dikutip dalam PMK 118 di Jakarta, seperti ditulis Senin (25/7/2016) di Pasal 10 ayat (1) diatur mengenai tarif uang tebusan.

a. deklarasi harta di dalam wilayah NKRI, atau


b. harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam NKRI, serta diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak tanggal dialihkan, sebesar :

- 2 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016
- 3 persen untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan
- 5 persen untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017


(2). Tarif uang tebusan atas harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke wilayah NKRI, dikenakan tarif tebusan:

- 4 persen untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak UU Tax Amnesty berlaku sampai dengan 30 September 2016
- 6 persen untuk periode 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan
- 10 persen untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 


(3). Tarif uang tebusan bagi WP dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 miliar, sebesar:

- 0,5 persen bagi WP yang mengungkap nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan
- 2 persen bagi WP yang mengungkap nilai harta lebih dari Rp 10 miliar dalam Surat Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak UU berlaku sampai 31 Maret 2017.


Sementara cara perhitungan uang tebusan diatur dalam Pasal 8 PMK 118. Yaitu tarif dikalikan harta bersih. Menghitung harta bersih adalah harta tambahan dikurangi utang terkait perolehan harta tambahan dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh terakhir.


Harta bersih yakni harta berupa kas dilaporkan sesuai nilai nominal. Harta selain kas dilaporkan sesuai harga wajar menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri, dan jika dalam mata uang asing, harus dikonversi ke rupiah dengan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak terakhir.


Sedangkan menghitung besaran nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan dapat dikurangkan paling banyak 75 persen dari harta tambahan untuk WP Badan, dan bagi WP Orang Pribadi, utang yang dapat dikurangkan paling banyak 50 persen.


Bagaimana cara pembayaran uang tebusan tax amnesty? Di Bab VI Pasal 15 diatur mengenai hal tersebut.

(1). uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi
(2). uang tebusan diadministrasikan sebagai pajak penghasilan non migas lainnya
(3). pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512
(4). pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak dan bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi
(5). surat setoran pajak, dan atau bukti penerimaan negara dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara
(6). dalam hal terjadi kesalahan penulisan kode akun pajak, dan atau kode jenis setoran pada surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak atas permintaan WP melakukan pemindahbukuan ke kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : @klinik_pajak




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Darmin: Tax Amnesty untuk Orang Punya Banyak Uang dan HartaDarmin: Tax Amnesty untuk Orang Punya Banyak Uang dan Harta

Pemerintah akan menggalakkan sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) kepada masyarakat. Tujuannya untuk membendung keresahan masyarakat terhadap penerapan kebijakan tersebut, yang dianggap menjaring dan menyulitkan wajib pajak kecil.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini merilis data mengenali capaian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty selama satu bulan diterapkan. Khususnya adalah mengenai jenis harta yang paling banyak dilaporkan.selengkapnya

Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp1.662 T, Uang Tebusan Rp39,7 TDeklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp1.662 T, Uang Tebusan Rp39,7 T

Direktorat Jenderal Pajak mencatat deklarasi harta program tax amnesty sudah mencapai Rp1.662 triliun. Capaian ini meliputi Rp1.119 triliun dari deklarasi dalam negeri, Rp452 triliun dari deklarasi luar negeri dan Rp90,4 triliun dari repatriasi.selengkapnya

Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 TriliunDeklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi dana tebusan amnesti pajak atau tax amnesty sudah mencapai Rp9,31 triliun per 14 September 2016 pukul 08.45 WIB.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :