Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencana pemerintah menerapkan program Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty.
"Namun, dukungan ini diharapkan tidak berhenti di sini, melainkan berlanjut pada penuntasan reformasi perpajakan menyeluruh, termasuk revisi UU Perpajakan, UU Perbankan, perluasan akses Fiskus ke data keuangan dan perbankan, transformasi kelembagaan, perlindungan hak wajib pajak, dan sistem perpajakan yang mudah, adil, dan berkepastian hukum," kata Yustinus melalui keterangan persnya, Jumat 1 Juli 2016.
Menurutnya, dengan dicanangkannya Program Pengampunan Pajak, barulah awal dari sebuah proyek besar bangsa ini untuk melakukan rekonsiliasi dan upaya-upaya terobosan mengatasi kemandekan dan kebuntuan ekonomi.
Pengampunan pajak, kata dia, berpeluang merepatriasi dana yang tersimpan di luar negeri, memunculkan basis pajak baru, tambahan jumlah wajib pajak baru yang signifikan, menggairahkan perekonomian dan dunia usaha, membangun kepercayaan yang lebih kokoh, dan akhirnya mewujudkan ekonomi berdikari dan bangsa yang mandiri.
"Di sisi lain, Pengampunan Pajak juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tudingan bahwa program ini hanya akan menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, kompromi dengan pengemplang pajak, pertanda lembeknya pemerintah terhadap penghindar pajak, hingga prediksi bahwa partisipan maupun hasil yang tidak akan optimal. Hanya ada satu hal yang dapat dilakukan, yakni menjawab skeptisisme itu dengan kerja keras dan koordinasi yang baik sehingga program ini berhasil sesuai harapan," kata Yustinus.
Ia menilai, kerja keras dan koordinasi yang baik pun tidak akan efektif, jika tidak dibarengi dengan keteladanan para pemimpin untuk menjadi yang terdepan mengikuti Program Pengampunan Pajak. Untuk itu Presiden, Wakil Presiden, para ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pejabat negara, seluruh kepala daerah, tokoh politik dan tokoh masyarakat, para ketua asosiasi usaha dan pengusaha besar harus mengambil inisiatif dan peran aktif, agar kepercayaan dan partisipasi publik tumbuh dan maksimal.
"Di tataran praktik, pemerintah harus memastikan program ini dapat dijalankan dengan administrasi mudah, murah, dan pasti. Untuk itu, peraturan pelaksanaan dan administrasi pengampunan yang jelas dan detail sangat dinantikan, termasuk jaminan bahwa tidak akan ada multitafsir dan perbedaan perlakuan di lapangan. Jika semangat program ini adalah rekonsiliasi dan menatap masa depan, semua pihak harus berbesar hati untuk tidak mempersoalkan lagi masa lalu. Di pihak lain, Presiden harus tegas terhadap semua pihak yang menyalahgunakan dan mengambil keuntungan pribadi (praktik moral hazard) terkait program Pengampunan Pajak ini," kata Yustinus.
Sumber : viva.co.id (1 Juli 2016)
Foto : viva.co.id
Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya
Muslim yang Baik Harus Taat Zakat dan PajakKebangkitan zakat di Indonesia belakangan memang semakin terasa. Bahkan, keinginan masyarakat membayar zakat dirasa telah melampaui kepatuhan wajib pajak.selengkapnya
Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIOtoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya
Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanKanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya
Pemerintah dan DPR Masih Alot Bahas Tarif dan Periode Tax AmnestyPembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih alot. Misalnya terkait skema hingga tarif tebusan kebijakan tax amnesty ini masih diperdebatkan DPR dengan perwakilan pemerintah, dan belum menemui titik kesepakatan. Bahkan, memasuki pekan kedua Juni ini, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Supriyatno mengatakan beberapa hal teknis masih dibahas. Pemerintah, kata dia, mengajukanselengkapnya
Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya
Pungutan pajak orang kaya belum optimalPemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya
Pemerintah pantau terus penerimaan pajakRealisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya
SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya
DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya
BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliInflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya
Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOIMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya
Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya
DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaKomisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya
Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya
