Ini Langkah Sri Mulyani Amankan Penerimaan Negara

Selasa 2 Ags 2016 10:10Administratordibaca 394 kaliSemua Kategori

sindonews 110

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui target penerimaan negara tahun ini sebesar Rp1.786,2 triliun, terlalu ambisius. ‎Namun, dirinya tetap akan berusaha merealisasikan target penerimaan tersebut.

Perempuan asal Bandar Lampung ini mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan tengah meneliti seluruh aspek baik berdasarkan kantor wilayah, kegiatan ekonomi, atau sektor yang sumbangan terhadap negaranya mengalami penurunan. Salah satunya, harga komoditas yang anjlok menyebabkan penerimaan negara dari sektor migas dan minerba turut mengalami kemerosotan.

‎"Memang kondisinya seperti harga komoditas yang turun berarti perusahaan bidang batubara, CPO, migas, tambang mengalami penurunan. Penurunan Itu kita enggak bisa kontrol karena memang harganya turun. Jadi perusahaan juga alami penerimaan yang menurun," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Selain itu, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pihaknya juga akan melihat aktivitas lain yang memungkinkan untuk dipungut pajak. Apalagi, di beberapa aktivitas seperti perusahaan yang memiliki omzet di atas Rp5 miliar namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), selama ini tidak membayar pajaknya dengan benar.

‎"Itu kan juga potensi yang masih bisa kita lakukan. Jadi kita akan lakukan secara seimbang‎. Hal yang di luar kontrol pemerintah, seperti harga komoditas yang turun karena memang karena pasar global dan hal yang harus dimitigasi dengan langkah lain untuk meminimalkan dampaknya," imbuh dia.

Sementara di sisi belanja, tambah Sri Mulyani, pemerintah juga sudah harus menyisir hal yang masih bisa dihemat. Namun demikian, Presiden Jokowi telah menginstruksikan bahwa proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan tidak boleh dikurangi anggarannya.

"‎Jadi Itu adalah area yang harus tetap diprioritas dan dijaga. Sementara kalau ada aktivitas yang dianggap tidak prioritas, kita akan mulai lakukan langkah untuk bisa mendapatkan instruksi dari Presiden dan kemudian juga para menteri untuk mulai melakukan penelitian keborosan," tandasnya.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Sri Mulyani Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.320 T Tahun IniSri Mulyani Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.320 T Tahun Ini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, penerimaan pajak sampai kuartal III tahun 2016 masih jauh dari apa yang diharapkan hingga akhir tahun. Meski begitu mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tersebut melihatnya sebagai sebuah tantangan besar.selengkapnya

Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Warga Negara Dunia Tak Bisa Hindari 2 Hal IniSri Mulyani Sebut Warga Negara Dunia Tak Bisa Hindari 2 Hal Ini

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah memiliki tantangan terbesar untuk mengumpulkan penerimaan pajak di tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini. Sementara hampir 90 persen pendapatan negara mengandalkan setoran pajak dari kalangan pengusaha.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :