Menteri keuangan meluncurkan program Joint Analysis bagi Bea Cukai dan Ditjen Pajak untuk mengamankan target penerimaan negara tahun 2018. Bea Cukai dan Ditjen Pajak diberi target sebesar Rp20 triliun melalui program tersebut.
Melalui sinergi antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak tersebut, diharapkan terwujud kemudahan prosedural melalu integrated sistem dan prosedur. Bea Cukai Jawa Timur II dan Kanwil Pajak Jatim III mewujudkan program ini dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Sinergi Bea Cukai dan Ditjen Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II Agus Hermawan menjelaskan beberapa program yang telah dirancang oleh kedua instansi agar pemenuhan target bisa terpenuhi.
Pertama, optimalisasi penerimaan dari PPN dan PPH melalui analisa pemesanan pita cukai (CK-1) oleh pengusaha hasil tembakau (rokok). Seperti diketahui, stakeholder terbesar dan juga sebagai penyumbang penerimaan negara di Wilayah Bea Cukai Jatim II adalah industri hasil tembakau.
Kedua, pengawasan kegiatan industri hasil tembakau melalui database PPN di Ditjen Pajak, melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal (dalam hal ini rokok ilegal) adalah salah satu misi Bea Cukai, dengan adanya pengawasan melalui database PPN di Ditjen Pajak dapat mempermudah tugas Ditjen Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal guna melindungi industri hasil tembakau dari pelaku usaha ilegal.
Ketiga, implementasi joint submission di kawasan berikat, di mana sinergi Bea Cukai dan Ditjen Pajak diharapkan bisa menutup potensi penyalahgunaan kebijakan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah kepada pelaku industri.
"Guna mendukung program tersebut, Bea Cukai selama bulan Maret hingga April 2018 melaksanakan Operasi Gempur serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memberantas peredaran rokok dan miras ilegal," ungkap Agus Hermawan dalam siaran pers, Senin (23/4/2018).
Lewat operasi ini, kata dia, Kanwil Bea Cukai Jatim II telah mengamankan 486.138 batang rokok dan 761 liter miras dengan potensi kerugian negara sebesar Rp333,557 juta. Di samping itu Bea Cukai sendiri juga melakukan simplifikasi peraturan dalam hal percepatan pelayanan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai mulai dari persyaratan administrasi sampai dengan percepatan layanan penerbitan izin. "Layanan perizinan semula beberapa hari kerja sekarang tinggal hitungan jam," imbuh agus.
Kakanwil Pajak Jatim III Rudy Gunawan Bastari menambahkan, target penerimaan Kanwil Pajak Jatim III tahun 2018 sebesar Rp31,53 triliun dan Bea Cukai Jatim II sebesar Rp37,64 triliun. "Ini tugas berat yang harus kami jalani selama tahun 2018 oleh karena itu acara ini kami selenggarakan guna mewujudkannya. Implementasi nyata ini kami bangun semata-mata untuk melindungi WP patuh dari oknum-oknum yang mencoba segala cara menjadi WP tidak patuh. Tingkatkan layanan, permudah kewajiban, dorong kepatuhan untuk optimalisasi penerimaan," tegas Rudy.
Sinergi yang sudah dibangun antara Bea Cukai Jatim II dan Pajak Jatim III ini akan diteruskan dengan sinergi antara tim perpajakan dan instansi di luar Kementerian Keuangan dan penegak hukum serta pelaku usaha dalam bingkai collabotrative compliance.
Diharapkan momen ini dapat terjalin dengan baik dan berkesinambungan sehingga target penerimaan negara yang dibebankan dapat tercapai sehingga dapat memperkuat APBN 2018 untuk Indonesia yang lebih baik.
Sumber : sindonews.com (Jakarta, 23 April 2018)
Foto : Sindonews
Target penerimaan cukai hasil tembakau tahun depan sebesar Rp 158,8 triliunTahun mendatang, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp 158,8 triliun dari total target penerimaan cukai dalam APBN 2019 yang sebesar Rp Rp 165,5 triliun.selengkapnya
Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Lampaui Target APBN 2018Sempat dikhawatirkan akan mengalami shortfall karena tak ada kenaikan tarif, penerimaan cukai hasil tembakau pada 2018 justru melonjak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.selengkapnya
Kejar target penerimaan cukai, Bea Cukai gencar tindak rokok ilegalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan penerimaan cukai tahun ini sebesar Rp 165,5 triliun. Target tersebut meningkat sekitar 3,69% dibandingkan realisasi sepanjang 2018 yang tercatat sebesar Rp 159,69 triliun.selengkapnya
Joint program Ditjen Pajak, Bea Cukai dan Anggaran bisa tambah penerimaan Rp 50 TKementerian Keuangan (Kemkeu) terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya dengan melakukan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).selengkapnya
Cukai Hasil Tembakau Dominasi Penerimaan Ditjen Bea CukaiCukai hasil tembakau (CHT) masih mendominasi penerimaan cukai Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai (DJBC).selengkapnya
Dirjen Bea Cukai sebut cukai plastik bukan untuk menutup penerimaan negara yang lesuRencana pengenaan cukai plastik kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ke komisi XI DPR RI. Di saat yang berdekatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memperkirakan target penerimaan pabean tidak akan tercapai karena lesunya penerimaan dari bea keluar.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
