Ini Hasil Program Amnesti Pajak Periode 1

Senin 3 Okt 2016 08:30Administratordibaca 583 kaliSemua Kategori

antara 284

Presiden Jokowi mendatangi Kantor Pusat Direktoraat Jenderal Pajak untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di hari terakhir periode pertama yang rampung Jumat (30/9). Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus memberikan keterangan kepada media terkait raihan penerimaan negara dari program pengampunan pajak periode pertama.

Hingga hari terakhir preriode pertama, total wajib pajak yang mendapat pengampunan sejumlah 347.033 wajib pajak, dengan nilai deklarasi harta sebanyak Rp 3.504 triliun dan angka tebusan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 97,1 triliun. Jokowi menyebutkan, angka ini akan terus bergerak hingga periode amnesti benar-benar berakhir pada pukul 00.00 WIB.

Data Kementerian Keuangan, sebanyak 14.135 wajib pajak atau persen dari total peserta amnesti pajak merupakan wajib pajak baru yang sebelumnya belum memiliki Nomer Pajak Wajib Pajak (NPWP). Dalam sidak yang dilakukan di malam terakhir program pengampunan pajak periode pertama ini Jokowi juga mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan serta petugas Ditjen Pajak yang ikut bekerja dengan tambahan slot jam kerja demi melayani peserta pengampunan pajak yang membludak.

"Saya melihat di lapangan, Bu Menteri, Pak Dirjen, juga sama dan semuanya bahwa ini ada sebuah kepercayaan, trust di masyarakat dari dunia usaha kepada pemerintah khususnya di bidang perpajakan," ujar Jokowi, di Jakarta, Jumat (30/9).

Jokowi melanjutkan, momentum pelaksanaan program pengampunan pajak adalah kesempatan pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan, khususnya memperluas basis pajak, yang akhirnya diharapkan bisa mendongkrak rasio pajak di Indonesia. Presiden juga mengingatkan bahwa berakhirnya periode pertama amnesti akan dilanjutkan dengan pelaksanaan periode kedua dan ketiga amnesti pajak. Periode kedua amnesti pajak ini akan dikenai tarif tebusan yang sedikit lebih tinggi yakni tiga persen, dibanding tarif tebusan di periode pertama sebesar dua persen.

"Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tahap pertama, masih ada tahap kedua, tahap ketigas yang bisa diikuti. Masih ada kesempatan. Kita harap betul-betul program amnesti pajak bisa tuntas. Yang belum repatriasi (mengembalikan hartanya ke dalam negeri), silakan gunakan kesempatan ini. Yang belum deklarasi juga silakan gunakan kesempatan yang baik ini," ujar Jokowi.

Sementara Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa di periode kedua amnesti pajak nantinya pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejak awal UMKM memang diimbau untuk tidak melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendapat pengampunan pajak di periode pertama, demi memberikan ruang dan kesempatan bagi wajib pajak lainnya yang terbentur oleh periodisasi tarif tebusan. Seperti diketahui, UMKM dikenakan tarif tebusan 0,5 persen sepanjang program amnesti pajak hingga rampung periode ketiga Maret 2017 mendatang.

"PRnya beralih kepada kami, karena antusiasme dari masyarakat merupakan cerminan dari kepercayaan terhadap pemerintah. UMKM karena ratenya tidak berubah, kami harapkan untuk tahap kedua dan ketiga akan banyak didominasi oleh UMKM. Karena mereka sama sekali tidak merasa perlu untuk berbondong-bondong untuk tahap pertaama," ujar Sri.

Data Kementerian Keuangan, jumlah uang tebusan yang dilihat dari Surat Pernyataan Harta (SPH) hingga pukul 20.00 WIB sebanyak Rp 86,94 triliun yang berasal dari 351.999 wajib pajak. Sementara jumlah harta repatriasi atau harta yang diboyong kembali ke dalam negeri berjumlah Rp 135,4 triliun. Dana repatriasi tertinggi masih diduduki oleh Singapura dengan jumlah Rp 77,4 triliun, diikuti oleh Cayman Island dengan total harta repatriasi Rp 16,5 triliun, dan Hongkong Rp 14 triliun. Sementara posisi keempat dan kelima ditempati oleh Cina dengan total harta deklarasi Rp 3,6 triliun dan Virgin Island sebesar Rp 2,3 triliun.

Harta yang dideklarasikan, Singapura menempati pertama dengan total harta dan aset yang mengendap di sana sebanyak Rp 631,3 triliun. Virgin Island menyumbang deklarasi harta sebesar Rp 71,7 triliun dan Cayman Island sebanyak Rp 52,5 triliun. Hongkong dan Australia yang juga dikenal dengan negara tax haven menyumbang Rp 37,9 triliun dan Rp 32,1 triliun.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 1 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

AMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 TriliunAMNESTI PAJAK: Akhir Bulan Pertama Periode II, Deklarasi Harta & Repatriasi Rp3.882 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (31/10/2016), pukul 16.13 WIB, mencapai Rp3.882 triliun.selengkapnya

Amnesti Pajak Catat Harta Rp 3.195 Triliun di Hari Terakhir Periode 1Amnesti Pajak Catat Harta Rp 3.195 Triliun di Hari Terakhir Periode 1

Total deklarasi harta dalam program amnesti pajak di hari terakhir periode pertama dengan tarif tebusan paling rendah mencapai Rp 3.195 triliun.selengkapnya

Periode II, Tebusan Amnesti Pajak Capai Rp 716 Miliarerintah Bantu Repatriasi Harta Wajib Pajak dari SwissPeriode II, Tebusan Amnesti Pajak Capai Rp 716 Miliarerintah Bantu Repatriasi Harta Wajib Pajak dari Swiss

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 26 Oktober, dana tebusan dari program amnesti pajak periode II mencapai Rp 716,33 miliar. Di periode II ini, DJP mengkhususkan agar pemasukan amnesti pajak bisa didukung oleh pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Harta Yang Dideklarasi Rp9,27 TriliunAMNESTI PAJAK: Harta Yang Dideklarasi Rp9,27 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesti pajak baru mencapai Rp9,27 triliun. "Saya sering turun dan tanya tidak men-diclear hartanya. Hingga Agustus kok belum masuk, jawabannya karena perusahaan-perusahaan masih menghitung," kata Presiden saat sosialisasi amnesti pajak di Bandung, Senin (8/8/2016).selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :