Presiden Jokowi mendatangi Kantor Pusat Direktoraat Jenderal Pajak untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan amnesti pajak di hari terakhir periode pertama yang rampung Jumat (30/9). Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani sekaligus memberikan keterangan kepada media terkait raihan penerimaan negara dari program pengampunan pajak periode pertama.
Hingga hari terakhir preriode pertama, total wajib pajak yang mendapat pengampunan sejumlah 347.033 wajib pajak, dengan nilai deklarasi harta sebanyak Rp 3.504 triliun dan angka tebusan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 97,1 triliun. Jokowi menyebutkan, angka ini akan terus bergerak hingga periode amnesti benar-benar berakhir pada pukul 00.00 WIB.
Data Kementerian Keuangan, sebanyak 14.135 wajib pajak atau persen dari total peserta amnesti pajak merupakan wajib pajak baru yang sebelumnya belum memiliki Nomer Pajak Wajib Pajak (NPWP). Dalam sidak yang dilakukan di malam terakhir program pengampunan pajak periode pertama ini Jokowi juga mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan serta petugas Ditjen Pajak yang ikut bekerja dengan tambahan slot jam kerja demi melayani peserta pengampunan pajak yang membludak.
"Saya melihat di lapangan, Bu Menteri, Pak Dirjen, juga sama dan semuanya bahwa ini ada sebuah kepercayaan, trust di masyarakat dari dunia usaha kepada pemerintah khususnya di bidang perpajakan," ujar Jokowi, di Jakarta, Jumat (30/9).
Jokowi melanjutkan, momentum pelaksanaan program pengampunan pajak adalah kesempatan pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan, khususnya memperluas basis pajak, yang akhirnya diharapkan bisa mendongkrak rasio pajak di Indonesia. Presiden juga mengingatkan bahwa berakhirnya periode pertama amnesti akan dilanjutkan dengan pelaksanaan periode kedua dan ketiga amnesti pajak. Periode kedua amnesti pajak ini akan dikenai tarif tebusan yang sedikit lebih tinggi yakni tiga persen, dibanding tarif tebusan di periode pertama sebesar dua persen.
"Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tahap pertama, masih ada tahap kedua, tahap ketigas yang bisa diikuti. Masih ada kesempatan. Kita harap betul-betul program amnesti pajak bisa tuntas. Yang belum repatriasi (mengembalikan hartanya ke dalam negeri), silakan gunakan kesempatan ini. Yang belum deklarasi juga silakan gunakan kesempatan yang baik ini," ujar Jokowi.
Sementara Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa di periode kedua amnesti pajak nantinya pemerintah akan gencar melakukan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejak awal UMKM memang diimbau untuk tidak melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendapat pengampunan pajak di periode pertama, demi memberikan ruang dan kesempatan bagi wajib pajak lainnya yang terbentur oleh periodisasi tarif tebusan. Seperti diketahui, UMKM dikenakan tarif tebusan 0,5 persen sepanjang program amnesti pajak hingga rampung periode ketiga Maret 2017 mendatang.
"PRnya beralih kepada kami, karena antusiasme dari masyarakat merupakan cerminan dari kepercayaan terhadap pemerintah. UMKM karena ratenya tidak berubah, kami harapkan untuk tahap kedua dan ketiga akan banyak didominasi oleh UMKM. Karena mereka sama sekali tidak merasa perlu untuk berbondong-bondong untuk tahap pertaama," ujar Sri.
Data Kementerian Keuangan, jumlah uang tebusan yang dilihat dari Surat Pernyataan Harta (SPH) hingga pukul 20.00 WIB sebanyak Rp 86,94 triliun yang berasal dari 351.999 wajib pajak. Sementara jumlah harta repatriasi atau harta yang diboyong kembali ke dalam negeri berjumlah Rp 135,4 triliun. Dana repatriasi tertinggi masih diduduki oleh Singapura dengan jumlah Rp 77,4 triliun, diikuti oleh Cayman Island dengan total harta repatriasi Rp 16,5 triliun, dan Hongkong Rp 14 triliun. Sementara posisi keempat dan kelima ditempati oleh Cina dengan total harta deklarasi Rp 3,6 triliun dan Virgin Island sebesar Rp 2,3 triliun.
Harta yang dideklarasikan, Singapura menempati pertama dengan total harta dan aset yang mengendap di sana sebanyak Rp 631,3 triliun. Virgin Island menyumbang deklarasi harta sebesar Rp 71,7 triliun dan Cayman Island sebanyak Rp 52,5 triliun. Hongkong dan Australia yang juga dikenal dengan negara tax haven menyumbang Rp 37,9 triliun dan Rp 32,1 triliun.
Sumber : republika.co.id (Jakarta, 1 Oktober 2016)
Foto : antara
Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlinePresiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya
Yang Perlu Anda Tahu tentang Amnesti PajakPengampunan pajak (tax amnesty) menjadi titik sentral pemberitaan di media massa tahun ini. Program amnesti pajak memiliki arti sangat penting, bahkan menjadi pertaruhan pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo pun turun tangan langsung sosialisasi ke sejumlah kota.selengkapnya
Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakLangkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya
Mengadili Persepsi AmnestiDi Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.selengkapnya
UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiRancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
Tax Amnesty Sasar Siapa?Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
