Ini Ganjalan Pengusaha di Program Tax Amnesty

Jumat 29 Jul 2016 13:17Administratordibaca 262 kaliSemua Kategori

istimewa 075

Pemerintah sangat berharap program pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA) bisa sukses. Di mana, wajib pajak berkocek tebal mengalirkan dananya ke Indonesia (repatriasi).

Masuknya dana besar itu, tentunya menjadi berkah bukan saja untuk pemerintah. Bank-bank, baik pelat merah, swasta maupun asing, bakal kecipratan manfaat. Demikian pula manajer investasi dan sekuritas kebagian berkahnya pula.


Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan, jumlah uang orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri mencapai ribuan triliun. Di mana, 97% pemilik dana tersebut adalah pengusaha.


Artinya, pemerintah perlu memiliki strategi jitu agar para pemilik dana jumbo yang mayoritas pengusaha itu, tertarik dengan tawaran program TA ini.


Untuk mencari tahu apa maunya pengusaha, INILAHCOM berkesempatan untuk wawancara dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani. Berikut petikannya.


Apa komentar Anda tentang program tax amnesty? Sudah sesuai dengan keinginan pengusaha?
Terima kok terima. Kalau itu bisa saya sampaikan terima (pengusaha).


Apa sudah tidak ada lagi ganjalan? Kelihatannya pengusaha sreg-sreg saja dengan program ini...
Ya, ada hal penting. Bahwa kepastian harus menjadi hal yang final. Jadi, tidak ada lagi yang dikorek-korek. Tidak ada data yang bocor. Karena di kita (Indonesia), kadang-kadang (masih) rentan. Kenyamanan dan kepastian, bahwa program ini akan berjalan dengan baik dan ke depan tidak akan lagi itu, harus dijamin. Sehingga tidak ada yang khawatir (pengusaha).


Lho, bukannya pemerintah sudah menjamin hal itu. Bahkan sudah dimasukkan UU Tax Amnesty...
Iya betul, pemerintah sudah memberikan kepastian yang sangat kuat dengan UU, Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Saya rasa itu memberikan signal yang positif dan comfort kepada para pengusaha serta masyarakat luas yang ingin memanfaatkan program tax amnesty ini.

Bagaimana soal tarif tebusannya? Sudah ideal di mata pengusaha?
Cukup baik-lah, cukup fair. Yang penting, itu tadi, kepastian. Apakah nanti ke depan tidak akan dikorek-korek lagi, kan biasa. Uang tebusan yang risknable tapi juga kenyamanan dan kepastian bahwa program ini akan membawa kebaikan ke depannya.


Kalau boleh tahu, berapa estimasu dana akan masuk dari repratriasi, versi Anda?
Kalau ditanya kisaran dana repatriasinya berapa, kita agak sulit menjawabnya. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu pasti, berapa duit yang tersimpan di luar negeri. Semua orang kan bicara perkiraan.


Akan tetapi, kita mengharapkan program ini bisa berjalan dengan baik. Idealnya, dana masuk bisa lebih besar dari perkiraan. Agar cukup untuk membiayai pembangunan menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.


Kalau Anda, kira-kira memasukkan dana lewat instrumen apa? Investasi riil, pasar modal atau instrumen keuangan konvensional?
Paling mudah dan cepat melalui pasar modal. Bisa juga beli surat utang, reksa dana, RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas), saham dan portofolio lainnya. Sedangkan untuk masuk sektor riil perlu waktu. Karena harus ada perencanaan dan kajian terlebih dahulu.


Terakhir, apa harapan pengusaha dari program tax amnesty?
Ya, kita harapkan program ini berjalan dengan baik. Idealnya dana masuk bisa lebih banyak. Untuk membiayai pembangunan dan kepentingan rakyat lainnya.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 29 Juli 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Ketua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik LagiKetua MPR Yakin Program Tax Amnesty Tahap Dua Akan Berjalan Lebih Baik Lagi

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut positif hasil pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang selesai pada 30 September 2016 lalu.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Pengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty MembludakPengusaha yang Ikut Program Tax Amnesty Membludak

Pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan sejak Senin 18 Juli 2016. Secara serentak semua kantor Pelayanan Pajak mulai melayani para pengusaha yang ingin mengikuti program tax amnestyselengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriTingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank Mandiri

Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan kesepakatan bersama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP Kemenhub

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya



 
TAGS # :