Ini Dua Kriteria Wilayah Suaka Pajak

Kamis 23 Jun 2016 09:37Administratordibaca 168 kaliSemua Kategori

antara 081

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih melakukan kajian terkait penyediaan wilayah suaka pajak alias offshore financial center (OFC) di Indonesia. Saat ini, pemerintah masih memilah teritori mana yang cocok dijadikan OFC.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada dua kriteria untuk wilayah bisa dijadikan sebagai OFC. Pertama, memiliki infrastruktur yang memadai sebab harus ada lembaga keuangan berskala internasional di wilayah itu. “Jadi enggak boleh yang under development, tapi infrastruktur memadailah,” katanya, Rabu (22/6).


Kriteria kedua, yakni bukan wilayah yang sudah memiliki rezim pajak normal. Dengan demikian, Jakarta tidak bisa dijadikan OFC.


Lebih lanjut, dia mengatakan, pembentukan OFC akan dibahas saat pengampunan pajak (Tax Amnesty) diberlakukan. Pemerintah nantinya akan mengevaluasi hasil repatriasi dari kebijakan tersebut. Setelah Tax Amnesty diberlakukan, OFC baru diberlakukan.


Adapun yurisdiksi ini akan serupa dengan Pulau Labuan, Malaysia yang menjadi OFC di Negeri Jiran sejak 1990. Bambang menegaskan, fasilitas ini nantinya hanya bisa dimanfaatkan untuk pengusaha Indonesia yang memiliki basis bisnis di luar negeri atau pengusaha luar negeri yang memiliki basis bisnis di Indonesia.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 22 Juni 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Menkeu Beberkan Kriteria Wilayah Indonesia Bisa Jadi Surga PajakMenkeu Beberkan Kriteria Wilayah Indonesia Bisa Jadi Surga Pajak

Kementerian Keuangan masih melakukan pembahasan perihal rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara surga pajak atau tax haven. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, sejumlah wilayah sudah menawarkan diri untuk dijadikan wilayah offshore financial center (OFC) untuk menjalankan tax haven. Namun demikian, pemilihan tersebut tidak bisa sembarang diputuskan,selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

KEK Keuangan Bisa Jadi Wilayah Tax Havens?KEK Keuangan Bisa Jadi Wilayah Tax Havens?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan wacana pembentukan salah satu wilayah di Indonesia untuk menjadi negara surga pajak atau tax havens sangat bisa dilakukan. Suahasil bilang dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia, memungkinkan juga untuk membuat KEK khusus keuangan.selengkapnya

BKF: Pembentukan Wilayah Suaka Pajak Akan SulitBKF: Pembentukan Wilayah Suaka Pajak Akan Sulit

Pembentukan wilayah suaka pajak untuk menampung perusahaan-perusahaan cangkang milik orang Indonesia sempat direncanakan pemerintah. Namun, pemerintah tampaknya masih menimbang-nimbang rencana tersebut. Pemerintah mengakui, pembentukan wilayah tersebut akan menemui kesulitan. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara anggota G20, yang notabene menolak keras penghindaran pajak dan menginginkanselengkapnya

Wilayah Suaka Pajak Digarap Usai Tax AmnestyWilayah Suaka Pajak Digarap Usai Tax Amnesty

Pemerintah tampaknya serius dengan rencana menyediakan satu wilayah khusus yang memiliki fasilitas seperti di negara-negara surga pajak atau Tax Haven . Bahkan pemerintah menginginkan rencana tersebut bisa terealisasi secepatnya.selengkapnya

Ingin Punya Wilayah Surga Pajak, RI Harus Penuhi Syarat IniIngin Punya Wilayah Surga Pajak, RI Harus Penuhi Syarat Ini

Pemerintah berniat mengembangkan Offshore Financial Center (OFC) sebagai wilayah surga pajak. Rencananya, wilayah ini akan dikembangkan setelah pengampunan pajak (tax amnesty) disahkan serta mempertimbangkan potensi dari dana repatriasi yang bakal masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, OFC ditujukan untuk menarik aset warga Indonesia yang selama ini ditaruhselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Buka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di MalBuka Stand, Pemkot Malang Jemput Pajak di Mal

Aksi jemput bola dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang atau yang dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Salah satunya yang rutin diagendakan adalah membuka pelayanan pajak di mal setiap pertengahan bulan.selengkapnya

Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

BPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam PembahasanBPN: Aturan Teknis Pajak Tanah Nganggur dalam Pembahasan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan penyusunan peraturan teknis mengenai pajak progresif tanah sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

Pengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor BisnisPengusaha Minta Dana Tax Amnesty Lari ke Sektor Bisnis

Para pengusaha berharap agar dana tax amnesty (pengampunan pajak) segera bisa dinikmati untuk menggerakkan sektor bisnis. Ketika sektor bisnis di negara ini telah bergerak maka pertumbuhan ekonomi di Tanah Air bisa semakin terangkat dan mampu melebih target yang ditetapkan sebelumnya.selengkapnya

Sri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar PajakSri Mulyani akan Kejar Konglomerat tak Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengejar konglomerat yang tidak taat pajak. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan tidak dimilikinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Pegawai Pajak Diminta Ikut AmnestiPegawai Pajak Diminta Ikut Amnesti

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta seluruh jajarannya di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk ikut program pengampunan pajak. Tujuannya sederhana, untuk bisa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat terkait keikutsertaan dalam amnesti pajak.selengkapnya

TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%

PT Freeport Indonesia mengancam akan memangkas 30 ribu karyawannya. Ancaman itu merupakan buntut dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah.selengkapnya

Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?Bagaimana Ipar Jokowi Sampai Disebut-sebut dalam Kasus Suap Pajak?

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno mengaku mengenal lama ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.selengkapnya

Adik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum sajaAdik Ipar disebut dalam Kasus Suap, Presiden Jokowi: Yang gak bener, ya diproses hukum saja

Presiden Joko Widodo menanggapi disebutnya nama adik ipar dalam suap pengurusan pajak.selengkapnya

KPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen PajakKPK klarifikasi kepemilikan aset pegawai Ditjen Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait dengan kepemilikan aset dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.selengkapnya



 
TAGS # :