Ini Alasan Batas Waktu Lapor Pajak E-Filling Mundur ke 30 April

Kamis 31 Mar 2016 10:40Administratordibaca 810 kaliSemua Kategori

e-filing 002

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan alasan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dari semua 31 Maret 2016 menjadi 30 April 2016. Salah satunya karena terkendala gangguan sistem SPT online atau server down.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama, mengungkapkan, pihaknya menerima lebih dari 400 ribu laporan e-filing dalam sehari dari seluruh Indonesia. Catatan tersebut merupakan jumlah tertinggi yang masuk ke sistem DJP pada dua hari lalu.

"Itu berjalan lancar-lancar saja. Dan hari ini mungkin lebih dari 500 ribu-600 ribu laporan e-filing yang masuk. Jadi bikin semuanya terhambat," jelas dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (30/3/2016).  

"Server down lebih karena dua hari terakhir ini semua mengakses e-filing. Lalu kita lihat kondisinya bisa terjadi pelaporan mereka akan terlambat. Kita antisipasi kalau tidak dibuatkan perpanjangan waktu, saat pelaporan mereka bisa melewati batas waktu yang ditetapkan," jelas dia.  
 
Sementara jika melebihi deadline-nya, kata Mekar, WP dianggap terlambat melaporkan SPT sehingga dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100 ribu untuk WP Orang Pribadi. "Tapi kan ini bukan kesalahan mereka (WP), apalagi mereka sudah antre ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jadi unsur keadilannya tidak ada," ucap Mekar.

Saat ini, dia mengaku, kendala sistem e-filing masih kerap terjadi lantaran serbuan WP yang mengakses SPT online tersebut. Hanya saja, Mekar bilang, pelayanan di KPP terus berjalan.

"Pelayanan di KPP tidak sampai offline, dan tidak down. Kita terus menerima dan melayani pelaporan pajak via e-filing. Pada prinsipnya, batas waktu diperpanjang jadi 30 April dan kita akan tingkatkan kapasitas yang kita punya," tukas Mekar.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 30 Maret 2016)
Foto : Ditjen Pajak




BERITA TERKAIT
 

Pelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiPelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan Sanksi

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016, tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Dengan keluarnya Keputusan Dirjen ini, maka denda keterlambatan pelaporan SPT dengan e-filingselengkapnya

Tenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuTenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 Ribu

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

Presiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-FilingPresiden Serahkan SPT Tahunan PPh Tahun 2015 dengan e-Filing

Presiden Joko Widodo melakukan pengisian dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang pada Kamis (3/2). Tahun ini menjadi kali kedua Presiden menyerahkan SPT Tahunan PPh menggunakan e-filing atau berbasis elektronik.selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya

Lapor SPT Bisa Online, Istana: Kita Berharap Target Pajak TercapaiLapor SPT Bisa Online, Istana: Kita Berharap Target Pajak Tercapai

Sistem pelaporan pajak saat ini semakin memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, berharap agar kemudahan sistem itu bisa mendorong peningkatan penerimaan pajak. "Kita berharap betul target pajak kita tercapai. Baru pertama kali ini penerimaan pajak kita mencapai Rp 1.000 triliun dan itu akan ditingkatkan,"kata Teten di kantornyaselengkapnya

Laporan SPT via e-Filing Lampaui TargetLaporan SPT via e-Filing Lampaui Target

Setelah memundurkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, Direktorat jenderal Pajak (DJP) berhasil menembus target. Sebelumnya batas waktu penyampaian SPT via elektronik alias e-filing adalah akhir Maret 2016, kemudian diperpanjang menjadi akhir April 2016 kemarin.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :