Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Jumat 29 Jul 2016 07:05Administratordibaca 351 kaliSemua Kategori

republika 112

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.

"Sebab hingga saat ini penerimaan pajak masih tergolong minim. Saat ini penerimaan baru mencapai 30 persen dari total target pajak," kata Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto, Kamis (28/7).

Kedua, menggenjot penyerapan anggaran pemerintah, termasuk kementerian lain yang saat ini rata-rata baru 31 persen setiap kementerian. Ketiga, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BUMN harus ditingkatkan sebagai konsekuensi pemberian penyertaan modal negara (PMN) mencapai Rp 100 triliun dalam dua tahun ini.

Selanjutnya, Menkeu baru juga harus mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan meningkat di pedesaan, sehingga optimalisasi kebijakan publik harus dilakukan.

Untuk itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus dioptimalkan. Kelima, mereformasi sistem perpajakan.

"Sri Mulyani April 2016 pernah menulis lebih setuju terhadap reformasi perpakajan sehingga Menkeu harus mendorong percepatan pembahasan RUU Perpajakan di DPR yang mangkrak tiga kali prolegnas," jelasnya.

Pekerjaan rumah Sri Mulyani lainnya terkait tax amnesty (Pengampunan Pajak) sebagai tugas utama dari Presiden, sebenarnya ini merupakan simplifikasi dari tugas Menkeu.

Tugas pengelolaan fiskal yang berkeadilan lebih utama dibandingkan dengan hanya tax amnesty. Dalam Seminar di Universitas Indonesia (UI) sebelum dilantik menjadi Menkeu, Sri Mulyani menyampaikan terkait dengan distribusi keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Padahal, kata Yenny, amnesti pajak bertolak belakang dengan prinsip yang pernah disampaikan beliau.

Pekerjaan rumah yang ketujuh adalah bagaimana menghentikan utang luar negeri. Sri Mulyani atau World Bank identik dengan rezim utang luar negeri. Yenny mensinyalir, untuk menutup defisit ini akan dilakukan.

"Maka tugas Sri Mulyani saat ini sesuai dengan arahan Nawacita adalah setop utang luar negeri dan mengoptimalisasi pemungutan pajak nasional," kata dia.

Yang terakhir terkait dana transfer daerah dan dana desa harus diselamatkan dari mafia anggaran di DPR. Yenny menyebut saat ini banyak anggota DPR terjerat kasus dana transfer daerah, khususnya dana alokasi khusus (DAK) fisik (infrastruktur). Hal ini arus diantisipasi Menkeu sehingga penggunaan APBN dilakukan secara bertanggungjawab.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 28 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri MulyaniIni Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri Mulyani

“Dan titipan terakhir kepada teman-teman di Ditjen Pajak, Dirjen Pajak dan segenap jajaran mudah-mudahan tax amnesty bisa sukses. Makasih, assalamualaikum.”selengkapnya

Ini pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri MulyaniIni pesan khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani telah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro. Serah terima jabatan (Sertijab) bahkan telah digelar di Kementerian Keuangan kemarin sore, Rabu (27/7).selengkapnya

Ujian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai MenkeuUjian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya

Sri Mulyani Harus Buat Skema Terkait Penerimaan Amnesti PajakSri Mulyani Harus Buat Skema Terkait Penerimaan Amnesti Pajak

Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Sri Mulyani Indrawati harus segera membuat skema baru terkait penerimaan dana dari program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya



 
TAGS # :