Ingin Tarif Rendah, Surat Pernyataan Tax Amnesty Bisa Dicicil

Jumat 9 Sep 2016 14:32Administratordibaca 560 kaliSemua Kategori

katadata 071

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan wajib pajak yang belum siap secara adminstrasi ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) masih bisa dapat tarif tebusan rendah. Ini menanggapi adanya usulan pengusaha yang meminta perpanjangan periode I tax amnesty yang tarifnya rendah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan wajib pajak masih bisa mendapatkan tarif rendah, jika menyampaikan SPH pada periode I. Harta yang diungkap dalam SPH ini bisa hanya sebagian dan uang tebusan yang dibayar pun hanya untuk harta yang dilaporkan tersebut.

Sebagian harta lagi yang belum diungkap dalam SPH pertama, bisa dilakukan pada SPH kedua. Jangka waktu penyampaiannya bisa dilakukan sebelum 31 Maret 2017. Penyampaian SPH kedua ini masih menggunakan tarif tebusan yang sama dengan SPH pertama.


(Revisi: Kalimat "Penyampaian SPH kedua ini masih menggunakan tarif tebusan yang sama dengan SPH pertama", diganti menjadi "Tarif yang digunakan untuk SPH kedua dan ketiga mengikuti tarif periode pada saat SPH lanjutan disampaikan.")


“Kalau mau mengejar tarif terendah 2 persen sampai akhir September ini, wajib pajak dapat menyampaikan SPH pertama untuk sebagian harta tambahan saja, sedangkan pengungkapan harta tambahan selebihnya bisa di SPH kedua,” Kata Hestu kepada Katadata, Kamis (8/9).


Dia mengatakan penyampaian SPH ini bisa dicicil tiga kali. Ketentuan ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kemudian pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016.


(Revisi: Penjelasan tambahan dari Hestu: SPH itu boleh disampaikan sampai tiga kali. Kalau mau mengejar tarif terendah 2 persen sampai akhir September ini, wajib pajak dapat menyampaikan SPH pertama untuk sebagian harta tambahan saja. Sedangkan pengungkapan harta tambahan selebihnya bisa di SPH kedua atau ketiga nanti. Tarifnya mengikuti tarif pada periode disampaikannya SPH kedua dan ketiga, tapi hanya untuk tambahan harta bersih yang diungkapkan dalam SPH kedua dan ketiga.)


Penyampaian SPH kedua dan ketiga bisa dilakukan hingga berakhirnya program tax amnesty. “Tidak ada batasan waktu. Yang penting tidak lebih dari tanggal 31 Maret 2017,” kata Hestu.


Dengan cara ini, wajib pajak bisa memastikan perhitungan tebusan atas harta-hartanya tetap menggunakan tarif terendah. Menurut Hestu hal ini sebenarnya sudah sering disampaikan Ditjen Pajak sosialisasi-sosialisasi tax amnesty, termasuk yang dihadiri kalangan pengusaha. 


Sebelumnya kalangan pengusaha dan ekonom mengeluhkan batas waktu periode I tax amnesty sangat singkat. Pengusaha kesulitan mengikuti tax amnesty pada periode I karena perlu waktu untuk mengurus masalah administrasi.


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan selain permasalahan administrasi, tidak semua aset pengusaha berupa uang tunai. Sementara untuk membayar tebusan, harus menggunakan uang tunai.


Di sisi lain, pengusaha pasti berharap mendapatkan tarif tebusan yang lebih rendah yakni tarif yang dikenakan untuk pada periode pertama. Tarif tebusan pada periode pertama hingga akhir bulan ini sebesar 2 persen untuk repatriasi dan deklarasi harta di dalam negeri serta 4 persen untuk deklarasi harta di luar negeri. Setelah itu tarifnya akan lebih tinggi.


Berdasarkan kondisi itulah, Kadin Indonesia pun mengusulkan kepada pemerintah untuk memperpanjang periode I tiga bulan lagi. "Kami minta kalau bisa diundur hingga Desember," kata Rosan.

Sumber : katadata.co.id (9 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ingin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus DibayarIngin Dapat Tax Amnesty? Ini Tarif Tebusan yang Harus Dibayar

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak saat ini masih dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan RUU ini telah berada pada tahap Panitia Kerja (Panja) yang rencananya akan segera dibahas pada masa persidangan V tahun sidang 2015-2016.selengkapnya

SPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang TerbacaSPH UMKM Boleh Manual, Ditjen Pajak: Tolong Tulisannya yang Terbaca

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan kemudahan pelaku UMKM yang ingin mengikuti kebijakan pengampunan pajak dengan melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) secara manual (hard copy). SPH yang dapat ditulis adalah apabila aset atau harta yang disampaikan kurang dari 10 jumlahnya.selengkapnya

Uang Tebusan Tax Amnesty Berdasarkan SPH Tercatat Rp 91,2 TriliunUang Tebusan Tax Amnesty Berdasarkan SPH Tercatat Rp 91,2 Triliun

Perlahan namun pasti deklarasi dan repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus meningkat terutama pada periode kedua.selengkapnya

Tahap I Hampir Habis Sebagian Wajib Pajak Was-was karena Belum Laporkan SPHTahap I Hampir Habis Sebagian Wajib Pajak Was-was karena Belum Laporkan SPH

Program Tax amnesty tahap pertama tersisa kurang dari 12 jam. Hal itu membuat sebagian wajib pajak (WP) di KPP Pratama Menteng Dua, Jakarta, khawatir lantaran belum melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH)-nya sebagai persyaratan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: UMKM Bisa Sampaikan SPH Secara KolektifAMNESTI PAJAK: UMKM Bisa Sampaikan SPH Secara Kolektif

Wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar atau yang sering disebut UMKM bisa menyampaikan surat pernyataan harta ke asosiasi untuk mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :