Industri Properti Ini Jemput Peluang Amnesti Pajak

Senin 17 Okt 2016 11:23Administratordibaca 309 kaliSemua Kategori

istimewa 170

Program amnesti (pengampunan) pajak yang dijalankan di era Jokowi, memberikan harapan bagi industri properti. Termasuk PT Sinarmas Land, salah satu raja properti di tanah air.

CEO Strategic Development and Services Sinar Mas Land, Ishak Chandra bilang, program amnesti pajak membuka peluang bagi bertumbuhnya sektor properti di tanah air.


Lantaran bakal ada dana masuk ke Indonesia (repatriasi) yang jumlah cukup besar (repatriasi). Tentunya, dana tersebut bakal masuk ke banyak sektor investasi, termasuk properti.


Peluang ini langsung ditangkap Sinar Mas dengan menyiapkan 4.900 unit properti yang dipasarkan melalui program ini. Ditargetkan, penjualannya bisa menembus angka Rp 3 triliun.


"Semua properti yang berasal dari PT Bumi Serpong Damai Tbk dan Delta Mas dan lainya, Mixed rata rata sama yang dipasarkan, tanggapan investor bagus untuk semua proyek. Kisaran harga di Rp500 juta hingga Rp8 miliar. . Saya bilang surprise. Penjualannya ada yang bertahap dan cash, " ujar Ishak di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Ishak menjelaskan, Sinarmas Land akan menggilir tempat price amnesty. Kali ini, diadakan di Grand Shopping Indonesia. Menyusul Central Park dan sejumlah lokasi strategis lainnya.


Sekedar informasi saja, price Amnesty adalah program promosi Sinar Mas Land dalam menjual properti-nya. Dalam program ada diskon menarik yang nilainya hingga 20% ditambah sejumlah hadiah bernilai ratusan juta rupiah.


Produk properti yang ditawarkan cukup beragam mulai kavling, apartemen, dan rumah tapak (landed house). Dengan rentang harga berkisar Rp500 juta hingga Rp8 miliar. Properti yang dijual tidak hanya proyek yang sudah jadi, tapi ada pula yang sedang dalam tahap pembangunan


Konsumen yang membeli produk Sinar Mas Land kategori 1 pada periode pertama, bakal mendapatkan potongan harga. Untuk pembelian kavling berhak atas diskon 20% dan 15% untuk apartemen dan rumah tapak.


"Sedangkan, pada periode kedua, diskon harga yang diberlakukan adalah 15 persen untuk pembelian kavling dan 10 persen untuk apartemen dan rumah tapak," jelas dia.

Sumber : inilah.com (Jakarta, 16 Oktober 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Euforia Tax Amnesty Gairahkan Investasi dan Industri PropertiEuforia Tax Amnesty Gairahkan Investasi dan Industri Properti

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah tertunda sejak akhir 2015, para pengusha menyambut dengan antusias kebijakan pengampunan pajak yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Jumat pekan lalu. Mereka meyakini langkah yang dikenal dengan tax amnesty ini akan mendorong pertumbuhan investasi swasta, termasuk di sektor properti.selengkapnya

Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiPemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan Properti

Pengembang properti harus menyerahkan proposal pemanfaatan bank tanah (land bank) agar tidak dikenai pajak progresif tanah menganggur.selengkapnya

Sisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke PropertiSisi Positif dan Negatif Jika Dana Repatriasi Masuk ke Properti

Indonesia Property Watch‎ (IPW) melihat kebijakan amnesti pajak yang dijalankan pemerintah, dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap industri properti.selengkapnya

Tabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifTabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak Progresif

Sofyan Djalil tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar rencana pengenaan pajak progresif terhadap lahan telantar tidak malah menimbulkan distorsi pasar.selengkapnya

5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti5 Keuntungan Tax Amnesty Bagi Pemilik dan Pelaku Properti

Pemerintah terus mengingatkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty, yang berlaku hingga 31 Maret 2017.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :