Industri Perikanan Membaik Bila Pajak Berjalan Baik

Senin 1 Ags 2016 15:48Administratordibaca 282 kaliSemua Kategori

okezone 208

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Satgas IUU Fishing hingga Otoritas Pajak Norwegia, menggelar diskusi dengan tentang kejahatan pajak dan kejahatan perikanan dalam acara "Tax and Economix Crime. Workship In Fisheries Sector".

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaya menuturkan, selama ini governance bisnis perikanan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut terlihat dari penerimaan negara melalui sektor bisnis perikanan yang masih terbelakang.


Menurut Sjarief, melalui pajak, satu langkah strategis dalam mengatur governance pelaku usaha di sektor perikanan bisa dilakukan. Ketika, pelaku usaha patuh akan laporan keuangannya maka bisnisnya pasti berjalan dengan baik baik.


Bila bisnisnya sesuai aturan, untuk menghitung berapa yang diambil dengan berapa yang diperdagangkan terhadap hasil perikanan, memudahkan untuk pajak menghitung berapa penerimaan negara sebenarnya.


"Untuk itu, saya berterima kasih pada pajak yang telah menyelenggarakan dikusi ini. Bagi kami yang terpenting setelah sisi penerimaan pajak naik, maka sisi governance bisnis perikanan akan ikut baik," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (1/8/2016).


Sjarief menambahkan, ketika pajak pelaku usaha perikanan sudah bisa dihitung maka KKP pun bisa mengetahui berapa stok perikanan yang ada di seluruh perairan Indonesia.


"Berapa total stok yang dikelola, kalau itu bisa dihitung, kita bisa tahu kedaulatan perikanan kita berapa. Izin juga bisa dikeluarkan sesuai ketersedian stok," tuturnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

KKP Incar Potensi Pajak di Sektor PerikananKKP Incar Potensi Pajak di Sektor Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap masih lemahnya penerimaan negara dari sektor bisnis perikanan di Indonesia. Padahal, bila menelisik lebih jauh, ada potensi penerimaan pajak yang begitu besar bisa di dapatkan melalui bisnis perikanan.selengkapnya

Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak dan Bea Cukai Incar Sektor PerikananSri Mulyani Minta Ditjen Pajak dan Bea Cukai Incar Sektor Perikanan

Potensi penerimaan negara dari sektor perikanan terbilang sangat kecil. Padahal, sektor perikanan ini sudah banyak melakukan kegiatan ekspor namun belum pencatatanya masih minim.selengkapnya

Sektor Perikanan Hanya Sumbang 0,03% ke Penerimaan NegaraSektor Perikanan Hanya Sumbang 0,03% ke Penerimaan Negara

Guna mengejar penerimaan negara sebanyak mungkin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyasar para pebisnis yang berada di sektor perikanan. DJP melihat, negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia ini, pasti memiliki potensi penerimaan pajak yang begitu luar biasa.selengkapnya

TOP BISNIS: Pembayaran Pajak RI Naik Peringkat hingga SNI PerikananTOP BISNIS: Pembayaran Pajak RI Naik Peringkat hingga SNI Perikanan

Indonesia naik 44 peringkat dalam pemeringkatan paying taxes menjadi posisi 104 di antara 190 negara dalam studi Paying Taxes 2017. Hasil tersebut diketahui sebagaimana laporan PwC dan World Bank.selengkapnya

Sri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar PajakSri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini penerimaan negara dari sektor kelautan masih rendah. Sebab, masih banyak perusahaan perikanan dan mutiara yang tidak bayar pajak akibat kurangnya upaya dalam menata sektor tersebut.selengkapnya

INDUSTRI PERIKANAN: Pengurangan Pajak Bukan Solusi Minimalisir ImporINDUSTRI PERIKANAN: Pengurangan Pajak Bukan Solusi Minimalisir Impor

Pengurangan beban pajak terhadap perusahaan perikanan dinilai bukanlah merupakan solusi terhadap ketergantungan impor, tetapi yang paling penting adalah pembenahan terhadap sistem dan mekanisme logistik di berbagai daerah. "Saya kira (pengurangan beban pajak) itu masalah lain. Inti persoalannya kapal-kapal penangkap ikan di dalam negeri harus dioptimalkan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusahaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Harga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapHarga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetap

Stabilitas sistem keuangan dalam negeri kuartal keempat tahun 2017 dalam keadaan normal. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi, menjadi salah satu hal yang dicermati Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).selengkapnya

CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya



 
TAGS # :