Industri Perikanan Membaik Bila Pajak Berjalan Baik

Senin 1 Ags 2016 15:48Administratordibaca 254 kaliSemua Kategori

okezone 208

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Satgas IUU Fishing hingga Otoritas Pajak Norwegia, menggelar diskusi dengan tentang kejahatan pajak dan kejahatan perikanan dalam acara "Tax and Economix Crime. Workship In Fisheries Sector".

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaya menuturkan, selama ini governance bisnis perikanan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut terlihat dari penerimaan negara melalui sektor bisnis perikanan yang masih terbelakang.


Menurut Sjarief, melalui pajak, satu langkah strategis dalam mengatur governance pelaku usaha di sektor perikanan bisa dilakukan. Ketika, pelaku usaha patuh akan laporan keuangannya maka bisnisnya pasti berjalan dengan baik baik.


Bila bisnisnya sesuai aturan, untuk menghitung berapa yang diambil dengan berapa yang diperdagangkan terhadap hasil perikanan, memudahkan untuk pajak menghitung berapa penerimaan negara sebenarnya.


"Untuk itu, saya berterima kasih pada pajak yang telah menyelenggarakan dikusi ini. Bagi kami yang terpenting setelah sisi penerimaan pajak naik, maka sisi governance bisnis perikanan akan ikut baik," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (1/8/2016).


Sjarief menambahkan, ketika pajak pelaku usaha perikanan sudah bisa dihitung maka KKP pun bisa mengetahui berapa stok perikanan yang ada di seluruh perairan Indonesia.


"Berapa total stok yang dikelola, kalau itu bisa dihitung, kita bisa tahu kedaulatan perikanan kita berapa. Izin juga bisa dikeluarkan sesuai ketersedian stok," tuturnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 1 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

KKP Incar Potensi Pajak di Sektor PerikananKKP Incar Potensi Pajak di Sektor Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap masih lemahnya penerimaan negara dari sektor bisnis perikanan di Indonesia. Padahal, bila menelisik lebih jauh, ada potensi penerimaan pajak yang begitu besar bisa di dapatkan melalui bisnis perikanan.selengkapnya

Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak dan Bea Cukai Incar Sektor PerikananSri Mulyani Minta Ditjen Pajak dan Bea Cukai Incar Sektor Perikanan

Potensi penerimaan negara dari sektor perikanan terbilang sangat kecil. Padahal, sektor perikanan ini sudah banyak melakukan kegiatan ekspor namun belum pencatatanya masih minim.selengkapnya

Sektor Perikanan Hanya Sumbang 0,03% ke Penerimaan NegaraSektor Perikanan Hanya Sumbang 0,03% ke Penerimaan Negara

Guna mengejar penerimaan negara sebanyak mungkin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyasar para pebisnis yang berada di sektor perikanan. DJP melihat, negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia ini, pasti memiliki potensi penerimaan pajak yang begitu luar biasa.selengkapnya

TOP BISNIS: Pembayaran Pajak RI Naik Peringkat hingga SNI PerikananTOP BISNIS: Pembayaran Pajak RI Naik Peringkat hingga SNI Perikanan

Indonesia naik 44 peringkat dalam pemeringkatan paying taxes menjadi posisi 104 di antara 190 negara dalam studi Paying Taxes 2017. Hasil tersebut diketahui sebagaimana laporan PwC dan World Bank.selengkapnya

Sri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar PajakSri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini penerimaan negara dari sektor kelautan masih rendah. Sebab, masih banyak perusahaan perikanan dan mutiara yang tidak bayar pajak akibat kurangnya upaya dalam menata sektor tersebut.selengkapnya

INDUSTRI PERIKANAN: Pengurangan Pajak Bukan Solusi Minimalisir ImporINDUSTRI PERIKANAN: Pengurangan Pajak Bukan Solusi Minimalisir Impor

Pengurangan beban pajak terhadap perusahaan perikanan dinilai bukanlah merupakan solusi terhadap ketergantungan impor, tetapi yang paling penting adalah pembenahan terhadap sistem dan mekanisme logistik di berbagai daerah. "Saya kira (pengurangan beban pajak) itu masalah lain. Inti persoalannya kapal-kapal penangkap ikan di dalam negeri harus dioptimalkan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusahaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi dataDJP: proses pemeriksaan WP melalui validasi data

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melapor harta dengan benar melalui validasi data dan berlangsung secara profesional.selengkapnya

DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliar

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

`Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...``Presiden Sepakat bahwa `Tax Amnesty` Hanya Sekali...`

Setelah program pengampunan pajak atau tax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar.selengkapnya

Orang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih TinggiOrang Kaya di Singapura Bakal Bayar Pajak Lebih Tinggi

Singapura akan memastikan sistem perpajakannya berdasar pada kinerja ekonomi yang solid dan prinsip bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi pula.selengkapnya

Pelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & EkuadorPelajari Perpajakan, Komisi XI DPR & Dirjen Pajak Diam-diam Pelesiran ke Australia & Ekuador

Tanpa banyak hiruk pikuk, Komisi XI DPR ternyata melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador terkait pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP.selengkapnya

Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmu

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya



 
TAGS # :