INDUSTRI PERIKANAN: Pengurangan Pajak Bukan Solusi Minimalisir Impor

Jumat 10 Jun 2016 13:33Administratordibaca 277 kaliSemua Kategori

bisnis 046

Pengurangan beban pajak terhadap perusahaan perikanan dinilai bukanlah merupakan solusi terhadap ketergantungan impor, tetapi yang paling penting adalah pembenahan terhadap sistem dan mekanisme logistik di berbagai daerah.

"Saya kira (pengurangan beban pajak) itu masalah lain. Inti persoalannya kapal-kapal penangkap ikan di dalam negeri harus dioptimalkan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo kepada Antara di Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Dia berpendapat dampak moratorium izin kapal perikanan yang dikatakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat ikan melimpah ternyata tidak betul mengingat kondisi yang ada terkait penangkapan ikan akhir-akhir ini.

Sebagaimana diwartakan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai bahwa kebijakan importasi ikan untuk menutup kekurangan bahan baku industri pengolahan di tengah kenaikan produksi ikan secara nasional adalah kejanggalan sistematis.

"Kebijakan ini mencederai nelayan kecil, yang menaruh harapan besarnya terhadap pemerintah. Terlebih, PDB (Produksi Domestik Bruto) perikanan yang meningkat," kata Wakil Sekjen DPP KNTI Niko Amrullah.

Menurut dia, kebijakan importasi ini kontra produktif dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah sendiri dalam urusan kedaulatan di sektor hulu perikanan. Dia berpendapat bahwa dibukanya investasi di sektor pengolahan perikanan, harus gayung bersambut dengan serapan produksi ikan dari nelayan domestik.

"Saat ini yang perlu dilakukan adalah menyerap hasil tangkapan ikan dari nelayan, khususnya nelayan kecil, sekaligus mengoptimalkan KUR dan dipastikan sampai kepada nelayan kecil, agar permasalahan modal bukan lagi menjadi hambatan utama," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengatakan impor ikan yang masuk ke Republik Indonesia diawasi dengan ketat dan sifatnya tidak meluas.

"Dalam hal izin impor ini KKP melakukan pengendalian dengan pengawasan yang sangat ketat dan memperhatikan asas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan," tutur Nilanto Perbowo.

Menurut dia, KKP juga mempertimbangkan ketahanan pangan dan gizi, jaminan mutu dan keamanan pangan serta keberlanjutan industri ekspor atau tradisional. Nilanto menambahkan, pemasukan hasil perikanan ini didasarkan pada beberapa prinsip penting yang mengutamakan kedaulatan pangan dan kepentingan nasional


"Prinsip pertama adalah ketentuan jenis ikan yang diimpor, dimana kondisi ikan yang sejenis di Indonesia tidak mencukupi, digunakan untuk industri berorientasi ekspor, hingga untuk keperluan pengalengan maupun industri pengolahan tradisional atau pemindangan," ucapnya.


Kemudian, prinsip kedua, impor ikan yang dilakukan hanyalah solusi jangka pendek dalam memenuhi kontinuitas ketersediaan bahan baku. Adapun prinsip ketiga adalah tidak membahayakan kesehatan konsumen, kesehatan ikan dan lingkungan perairan.


"Dan prinsip keempat yang paling penting adalah memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh kembangnya usaha pengolahan hasil perikanan, baik tradisional maupun skala industri," paparnya.

Hal itu, ujar dia, juga disertai terkendalinya nilai impor hasil perikanan terhadap ekspor kurang dari 20%.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 10 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Pengurangan Beban Pajak Bukan Solusi Ketergantungan ImporPengurangan Beban Pajak Bukan Solusi Ketergantungan Impor

Pengurangan beban pajak terhadap perusahaan perikanan dinilai bukanlah merupakan solusi terhadap ketergantungan impor, tetapi yang paling penting adalah pembenahan terhadap sistem dan mekanisme logistik di berbagai daerah. "Saya kira (pengurangan beban pajak) itu masalah lain. Inti persoalannya kapal-kapal penangkap ikan di dalam negeri harus dioptimalkan," kata Ketua Umum Gabungan Pengusahaselengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Soal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan GabusSoal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan Gabus

Ketua DPR Ade Komarudin menjanjikan bahwa parlemen akan berupaya agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty bisa segera tuntas. Politisi Partai Golkar ini mengatakan dalam perkembangan terakhir, Komisi XI DPR yang membidangi keuangan negara bersama Pemerintah akan menggelar rapat untuk pembentukan panitia kerja (Panja) RUU tersebut.selengkapnya

Sri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar PajakSri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini penerimaan negara dari sektor kelautan masih rendah. Sebab, masih banyak perusahaan perikanan dan mutiara yang tidak bayar pajak akibat kurangnya upaya dalam menata sektor tersebut.selengkapnya

Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak dan Bea Cukai Incar Sektor PerikananSri Mulyani Minta Ditjen Pajak dan Bea Cukai Incar Sektor Perikanan

Potensi penerimaan negara dari sektor perikanan terbilang sangat kecil. Padahal, sektor perikanan ini sudah banyak melakukan kegiatan ekspor namun belum pencatatanya masih minim.selengkapnya

Kisah Aki Mad`i, Petani Ikan yang Berperahu demi Bayar PajakKisah Aki Mad`i, Petani Ikan yang Berperahu demi Bayar Pajak

Nama Aki Mad'i mendadak menjadi primadona di lingkungan wajib pajak di Kabupaten Purwakarta. Dia bukan seorang pengusaha mentereng atau politisi ternama, dia hanyalah seorang petani ikan tradisional yang ternyata taat membayar pajak setiap bulannya. Aki Mad'i adalah seorang petani ikan jaring apung di Waduk Jatiluhur. Warga Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani itu memiliki empat jaring terapungselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak dan cukai kian menjauhPenerimaan pajak dan cukai kian menjauh

Target penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, hingga akhir November 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.098,5 triliun.selengkapnya

Kepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya SajaKepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi tax amnesty di Kompleks Istana Negara sempat menyinggung mengenai rendahnya pelaporan SPT dari sektor migas dan pertambangan. Dari catatan Kementerian Keuangan, tercatat pelaporan SPT masih kurang dari 50%.selengkapnya

Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.selengkapnya

Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati Target

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal Mudik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Tak Ragu Kejar WP KakapTak Ragu Kejar WP Kakap

Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.selengkapnya

WP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena SanksiWP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peserta program amnesti (pengampunan) pajak masih sangat rendah. Hanya 2,5% dari total 20 juta Wajib Pajak (WP) di Indonesia.selengkapnya

Presiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat BireuenPresiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat Bireuen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan shalat Jumat bersama masyarakat Bireuen sebagai wilayah yang terdampak gempa bumi 6,5 skala Richter pada Rabu (9/12) pagi. Presiden Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Besar Samalanga, Jalan Mesjid Kecamatan Samalanga Bireuen, Aceh, Jumat (9/12).selengkapnya

Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke Istana

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya



 
TAGS # :