Industri Digital Lokal Sulit Tumbuh Jika Google Cs Bebas Pajak

Senin 30 Mei 2016 12:05Administratordibaca 399 kaliSemua Kategori

bisnis 041

Founder Kaskus Andrew Darwis mengaku iri dengan tidak dikenakannya pajak para industri digital ekonomi seperti Google, Youtube, Facebook, dan Twiiter. Sebagai pelaku industri digital lokal, ketidakadilan ini malah menghambat pertumbuhan industri digital lokal di Indonesia.

"Kaya Google, FB, enggak bayar pajak tapi gede di Indonesia, sedangkan kita pemain lokal, belum gede saja sudah dipajakin. Kalau bisa mereka juga dipajakin. Kalau enggak kita susah buat growing,"ujar Andrew kepada Okezone.


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga kini masih belum bisa menggarap potensi pajak dari industri digital ekonomi berbasis internet seperti Google, Youtube, Facebook, dan Twiiter. Untuk itu, Indonesia harus menerapkan perubahan pada aturan perpajakan, agar bisa memperoleh pajak dari iklan di media online.


Andrew menambahkan, bagi pelaku lokal tidak dikenakannya pajak Google Cs membuat industri digital lokal menjadi tidak kompetitif.


"Lokal sudah capek-capek berdarah-darah, kemudian mereka (Google Cs) yang duitnya banyak banget kemudian tidak dipajakin. Ini tidak adil," tegasnya.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 30 Mei 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Menkominfo: Lokal Saja Bayar, Masa Google TidakMenkominfo: Lokal Saja Bayar, Masa Google Tidak

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan, perusahaan nirkabel seperti Google harus tetap membayarkan pajak sama seperti perusahaan-perusahaan nasional pada umumnya.selengkapnya

Apindo: Tax Amnesty Dorong Perkembangan Industri LokalApindo: Tax Amnesty Dorong Perkembangan Industri Lokal

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyatakan kebijakan mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak akan mendorong perkembangan industri lokal.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Tax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha LokalTax Amnesty Tidak Berpihak Kepada Pengusaha Lokal

Pemerintah rencananya ingin menarik pajak dari pengusaha Indonesia di luar negeri demi menambah pemasukan negara. Hal ini dilakukan melalui pengampunan pajak (tax amnesty). Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasutionmengungkapkan tax amnesty tidak berpihak kepada pengusaha lokal.selengkapnya

Pendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakPendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar Pajak

Kabar Google menolak untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat petinggi Kaskus angkat bicara. Founder Kaskus, Andrew Darwis mengatakan, sudah semestinya semua pemain internet baik dari lokal maupun global harus diperlakukan sama di mata hukum, terutama soal pajak.selengkapnya

Ini Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan LokalIni Besaran Pajak untuk Perusahaan Internet Asing dan Lokal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan penyedia konten internet atau Over The Top (OTT) lokal maupun asing tetap akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 25 persen.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineSri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan Online

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.selengkapnya

Ditjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretDitjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada Maret

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Aturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjangAturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Aturan ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalDitjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi global

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya

Menkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi risetMenkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi riset

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Penyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di IndonesiaPenyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di Indonesia

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, memaparkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.selengkapnya

Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?

Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.selengkapnya

Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya



 
TAGS # :