Indonesia kejar target pertukaran informasi pajak

Senin 27 Nov 2017 11:10Ridha Anantidibaca 65 kaliSemua Kategori

KONTAN 1095



Indonesia tengah menghadapi tiga assessment untuk pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya yang akan berjalan tahun depan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat basis perpajakan.

Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Leli Listianawati memaparkan, dari tiga assessment yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Dua assessment adalah untuk Automatic Exchange of Information (AEoI) dan satu assessment untuk Exchange of Information (EoI) on Request.

Untuk AEoI, Indonesia sedang dan sudah melalui assessment on confidentiality and data safeguards dan assessment on legal assessment. Indonesia sudah menjawab kuesioner-kuesioner dan asesor sudah membuat draft report.

"Draft report itu akan dibahas pada AEoI Group bulan Desember 2017," kata Leli, Sabtu (25/11).

Dari hasil draft report itu, Indonesia sudah sesuai dengan standar. Oleh karena itu, tidak ada lagi permasalahan terkait ini. Sebab, diberitakan sebelumnya bahwa Singapura tidak akan menjalankan AEoI dengan Indonesia lantaran Indonesia belum selesaikan assessment on confidentiality and data safeguard.

"Kami sudah selesai berdasarkan draf penilaiannya. Sudah sesuai standar jadi tak ada alasan bagi Singapura, karena Indonesia sudah dinyatakan lolos. Memang akan dibahas Desember nanti di San Marino, saya yakin akan lolos," ucapnya.

Sementara, untuk EoI on Request, Indonesia sudah dan sedang menjalani Peer Review Assessment dan Indonesia sudah menjawab semua kuesionernya. Tahap selanjutnya adalah dilakukan on site visit oleh asesor pada bulan November ini.

Setelahnya, asesor dari global forum OECD akan membuat draft report yang akan dibahas di Peer Review Group Meeting bulan Juni 2018.

Asal tahu saja, dalam assessment  EoI by request ini, OECD memiliki standar baru, yakni agar negara yang akan berpartisipasi memiliki aturan yang komprehensif untuk bisa mengakses beneficial ownership (BO). Namun demikian, saat ini akses terkait BO di Indonesia belum terbuka lebar lantaran tak ada aturan yang memadai.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait BO untuk selesai dalam waktu dekat mengingat Ditjen Pajak tengah menjalani assessment oleh global forum atau OECD untuk Exchange of Information (EoI) by request untuk beneficial ownership dengan negara lainnya.

Untuk regulasi, Indonesia memiliki waktu sampai dengan April 2018 untuk memasukkan regulasi-regulasi baru sebelum dibahas di Juni 2018.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 26 November 2017)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

Keterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di IndonesiaKeterbukaan Informasi untuk Pajak, OJK akan Ingatkan Nasabah Asing di Indonesia

Pemerintah mulai membahas kembali keterbukaan informasi perbankan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Keterbukaan informasi ini nantinya akan dijalankan pada 2018.selengkapnya

Indonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang PerpajakanIndonesia Komitmen Implementasikan Automatic Exchange of Information Tentang Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggelar Seminar Nasional Komitmen Indonesia atas Implementasi Automatic Exchange of Information Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (3/3). Kegiatan ini untuk mengkaji implementasi dan antisipasi yang perlu dilakukan dalam pertukaran informasi secara otomatis mengenai perpajakan di berbagai negara pada tahun 2018 mendatang.selengkapnya

Indonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma PalestinaIndonesia akan Kenakan Bebas Pajak untuk Kurma Palestina

Duta Besar RI untuk Palestina, Andy Rachmianto mengatakan pemerintah Palestina meminta tarif bebas pajak untuk beberapa jenis barang komoditas yang diimpor Indonesia. Permintaan negara Palestina ini pun disambut baik oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mendukung perekonomian Palestina yang masih dilanda perang.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

Aturan baru pertukaran data pajak lintas negara buat keperluan asesmen EoIAturan baru pertukaran data pajak lintas negara buat keperluan asesmen EoI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengeluarkan aturan baru soal pertukaran data pajak lintas negara.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses BisnisnyaPajak `E-Commerce` akan Disesuaikan Berdasarkan Proses Bisnisnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan masih menyusun formula regulasi pajak e-commerce sebelum nantinya benar-benar diterapkan bagi pelaku usaha.selengkapnya

Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Januari 2018

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari 2018 yang mencapai 11,17 persen terjadi karena tak ada praktik ijon dan kondisi perekonomian yang membaik. Robert mengaku, penerimaan pajak pada Januari 2018 mencapai Rp 78,94 triliun atau 5,54 persen dari target 2018 sebesar Rp 1.424 triliun.selengkapnya

Singapura menaikkan setoran pajakSingapura menaikkan setoran pajak

Pemerintah Singapura mengumumkan kenaikan sejumlah tarif pajak untuk menambah pendapatan negara. Kenaikan pendapatan lewat pajak tersebut untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan pengeluaran negara. Industri yang terkena kenaikan pajak antara lain sektor properti, konsumsi dan layanan online seperti video streaming.selengkapnya

Dua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MKDua Undang-Undang Perpajakan digugat ke MK

Dua payung hukum menyangkut pajak yaitu Undang-Undang (UU) 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan UU 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Insentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investorInsentif tax allowance dan tax holiday paling dikejar investor

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai tax allowance dan tax holiday merupakan faktor pertama yang dikejar investor.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornyaPenerimaan pajak Januari 2018 tertinggi, ini faktornya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Penerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahunPenerimaan pajak Januari 2018 Rp 78,94 triliun, pertumbuhannya terkuat empat tahun

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh 11,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp 78,94 triliun.selengkapnya

Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya

Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya



 
TAGS # :