Ikut Tax Amnesty, Tommy Lapor Harta di Luar Negeri

Jumat 16 Sep 2016 07:36Administratordibaca 483 kaliSemua Kategori

antara 237

Pengusaha Indonesia Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto resmi mengikuti program pengampunan pajak hari ini, Kamis (15/9). Tommy mengimbau masyarakat agar turut mendukung program amnesti pajak karena dapat meningkatkan ekonomi nasional.

"Dana repatriasi dapat meningkatkan ekonomi karena dapat mendukung pembangunan proyek-proyek pemerintah, saya imbau masyarakat agar juga untuk ikut partisipasi," ujar Tommy usai mendatangi Kantor Wajib Pajak Besar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.


Tommy menyampaikan bahwa dirinya melaporkan surat pernyataan harta (SPH) untuk pelaporan aset-aset yang selama ini belum diberitahukan langsung secara pribadi ke kantor pajak. Pelaporan yang dilakukannya lebih banyak terkait dengan aset di luar negeri.


"Saya melaporkan aset, baik piutang, saham, dan lain-lain yang belum dilakukan secara langsung secara pribadi. Dengan ini, diharapkan juga memudahkan pengembangan proyek-proyek saya ke depannya," katanya.


Dalam pelaporan itu, anak bungsu mantan Presiden Soeharto itu mengatakan bahwa proses laporan dana repatriasi dalam program amnesti pajak berjalan lancar. Dirinya mengaku merasa lega setelah melakukan pelaporan itu.


"Awalnya sempat ada keraguan, namun keraguan itu bisa ditepis setelah ada penjelasan dari Ditjen Pajak. Jadi saya disini tidak perlu risau," ucapnya.


Tommy memiliki berbagai lini usaha seperti pertambangan, properti, dan perkebunan. Tommy juga dikenal dengan beberapa usahanya di bidang transportasi kapal yang fokus pada bisnis transportasi minyak dan gas melalui PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.


Beberapa waktu lalu, pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, James Riady, Garibaldy Thohir dan Erick Thohir diketahui telah ambil bagian dalam program amnesti pajak. Pengusaha Indonesia tersebut ikut tahap pertama program amnesti pajak.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Tommy Soeharto: Tak Perlu Ragu ikut Program Tax AmnestyTommy Soeharto: Tak Perlu Ragu ikut Program Tax Amnesty

Putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Hutomo Mandala Putra, hari ini menyambangi kantor wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta. Maksud kedatangan pria yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto ini, dalam rangka mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Tommy Soeharto Ikut Tax Amnesty, Laporkan Aset yang TercecerTommy Soeharto Ikut Tax Amnesty, Laporkan Aset yang Tercecer

Pengusaha nasional Hutomo Mandala Putra, atay yang biasa dipanggil Tommy Soeharto, hari ini, Kamis, 15 September 2016, telah melaporkan hartanya dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menjadi peserta di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.selengkapnya

Tommy Soeharto Akui Harta yang Dilaporkan ke Kantor Pajak Bukan Milik PribadiTommy Soeharto Akui Harta yang Dilaporkan ke Kantor Pajak Bukan Milik Pribadi

Hutomo Mandala Putro atau biasa dikenal Tommy Soeharto mengaku dana yang dilaporkan dalam program Tax Amnesty bukan milik pribadi.selengkapnya

Tommy Soeharto Ikut Tax Amnesty Agar Proyeknya LancarTommy Soeharto Ikut Tax Amnesty Agar Proyeknya Lancar

Hutomo Mandala Putra atau biasa dikenal Tommy Soeharto mengaku puas telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Tommy Soeharto Ikut Amnesti Pajak, Klaim Mayoritas RepatriasiTommy Soeharto Ikut Amnesti Pajak, Klaim Mayoritas Repatriasi

Hutomo Mandala Putra atau yang dikenal dengan Tommy Soeharto menyatakan keikutsertaannya dalam kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Tommy Soeharto Ajak Masyarakat Ikut Tax AmnestyTommy Soeharto Ajak Masyarakat Ikut Tax Amnesty

Hutomo Mandala Putra atau yang akrab dipanggil Tommy Soeharto mendaftarkan diri sebagai peserta program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :