Pengusaha Indonesia Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto resmi mengikuti program pengampunan pajak hari ini, Kamis (15/9). Tommy mengimbau masyarakat agar turut mendukung program amnesti pajak karena dapat meningkatkan ekonomi nasional.
"Dana repatriasi dapat meningkatkan ekonomi karena dapat mendukung pembangunan proyek-proyek pemerintah, saya imbau masyarakat agar juga untuk ikut partisipasi," ujar Tommy usai mendatangi Kantor Wajib Pajak Besar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Tommy menyampaikan bahwa dirinya melaporkan surat pernyataan harta (SPH) untuk pelaporan aset-aset yang selama ini belum diberitahukan langsung secara pribadi ke kantor pajak. Pelaporan yang dilakukannya lebih banyak terkait dengan aset di luar negeri.
"Saya melaporkan aset, baik piutang, saham, dan lain-lain yang belum dilakukan secara langsung secara pribadi. Dengan ini, diharapkan juga memudahkan pengembangan proyek-proyek saya ke depannya," katanya.
Dalam pelaporan itu, anak bungsu mantan Presiden Soeharto itu mengatakan bahwa proses laporan dana repatriasi dalam program amnesti pajak berjalan lancar. Dirinya mengaku merasa lega setelah melakukan pelaporan itu.
"Awalnya sempat ada keraguan, namun keraguan itu bisa ditepis setelah ada penjelasan dari Ditjen Pajak. Jadi saya disini tidak perlu risau," ucapnya.
Tommy memiliki berbagai lini usaha seperti pertambangan, properti, dan perkebunan. Tommy juga dikenal dengan beberapa usahanya di bidang transportasi kapal yang fokus pada bisnis transportasi minyak dan gas melalui PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Beberapa waktu lalu, pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, James Riady, Garibaldy Thohir dan Erick Thohir diketahui telah ambil bagian dalam program amnesti pajak. Pengusaha Indonesia tersebut ikut tahap pertama program amnesti pajak.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : antara
Putra Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Hutomo Mandala Putra, hari ini menyambangi kantor wilayah (Kanwil) Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta. Maksud kedatangan pria yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto ini, dalam rangka mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya
Pengusaha nasional Hutomo Mandala Putra, atay yang biasa dipanggil Tommy Soeharto, hari ini, Kamis, 15 September 2016, telah melaporkan hartanya dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia menjadi peserta di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.selengkapnya
Hutomo Mandala Putro atau biasa dikenal Tommy Soeharto mengaku dana yang dilaporkan dalam program Tax Amnesty bukan milik pribadi.selengkapnya
Hutomo Mandala Putra atau biasa dikenal Tommy Soeharto mengaku puas telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Hutomo Mandala Putra atau yang dikenal dengan Tommy Soeharto menyatakan keikutsertaannya dalam kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya
Hutomo Mandala Putra atau yang akrab dipanggil Tommy Soeharto mendaftarkan diri sebagai peserta program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya