Ikut Tax Amnesty, James Riady: Isi UU-nya Begitu Sempurna

Sabtu 3 Sep 2016 19:46Administratordibaca 336 kaliSemua Kategori

youtube 003

Pemilik Lippo Group James Riady mendatangi Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Besat Empat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat, 2 September 2016. Kedatangannya itu untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan program amnesti pajak yang sedang dijalankan pemerintah. "Ini merupakan tanggung jawab kami dan merupakan panggilan untuk ambil bagian," kata James.

Menurut James, ia memutuskan untuk mengikuti program itu karena merasa aturan mengenai amnesti pajak memotivasi dan mengajak semua pihak untuk masuk ke sistem. "Saya baca Undang-undang mengenai tax amnesty dan melihat isinya itu begitu sempurna," kata dia. Ia pun tersentuh dengan kinerja Direktorat Perpajakan untuk mensosialisasikan program amnesti pajak.

James mengatakan baru melaporkan hartanya karena selama ini sistem di Indonesia dinilai tidak sempurna. "Akibatnya, orang berada di luar sistem formil mau tidak mau," kata dia. "Selama ini tak ada di dalam pikiran saya untuk tidak jujur. Di dalam pikiran saya cuma ada kerja, kerja, kerja, lebih cepat supaya bisa membangun, menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil."
 
Sekarang dia memutuskan untuk mengikuti dua layanan amnesti pajak yaitu deklarasi dan repatriasi. Namun ia tak menyebutkan jumlah totalnya. "Jika saya sebutkan, saya khawatir akan menimbulkan spirit yg tidak sehat," kata dia. Ia khawatir masyarakat akan ketakutan karena seolah-olah semua harus mengumumkan nilai aset yang dilaporkan.

Menurut James, ia akan menyalurkan dananya ke investasi di sektor riil. "Karena paling banyak menjanjikan," kata dia. Investasi tersebut nantinya disalurkan untuk pembangunan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia tersebut mengatakan institusinya akan selalu mensosialisasikan amnesti pajak. Ia mendorong semua anggota KADIN berpartisipasi dalam program tersebut.

Sebelumnya diberitakan, nama James tercantum dalam dokumen Panama Papers. Ia menyewa firma hukum itu untuk mendirikan perusahaan cangkang bebas pajak di luar negeri. James tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack di British Virgin Islands pada 2011. Putranya, John Riady, juga tercatat sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI. Menurut data Forbes, kekayaan Riady keluarga mencapai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 27,9 triliun.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 3 September 2016)
Foto : youtube.com




BERITA TERKAIT
 

James Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan ASJames Riady: Surga Investasi Saat Ini RI dan AS

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady mengungkapkan alasannya melakukan pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri (repatriasi) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) karena surga investasi saat ini ada di Indonesia dan Amerika Serikat (AS).selengkapnya

Soal Amnesti Pajak, James Riady Sasar Investasi ke Sektor JasaSoal Amnesti Pajak, James Riady Sasar Investasi ke Sektor Jasa

Pengusaha James Riady mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Jumat (2/9). James melaporkan aset kekayaannya. Ia mengaku siap berinvestasi, terutama di sektor jasa.selengkapnya

Konglomerat James Riady Imbau Pengusaha Indonesia Ikut Amnesti Pajak Seperti DirinyaKonglomerat James Riady Imbau Pengusaha Indonesia Ikut Amnesti Pajak Seperti Dirinya

Seorang konglomerat besar di Indonesia, James Riady mengimbau seluruh pengusaha untuk ikut serta dalam program amnesti pajak, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

TAX AMNESTI: James Riady & Tahir IkutTAX AMNESTI: James Riady & Tahir Ikut

Duo taipan Indonesia, James Riady dan Tahir mengikuti pengampunan pajak alias tax amnesty yang tengah digulirkan pemerintah.selengkapnya

James Riady: Tak Perlu Takut Ikut Tax Amnesty, Ini KesempatanJames Riady: Tak Perlu Takut Ikut Tax Amnesty, Ini Kesempatan

Pemilik perusahaan Lippo Group, James Riady menyatakan program pengampunan pajak (tax amnesty) dianggap sebagai momentum tepat bagi pengusaha untuk memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.selengkapnya

James T Riady: Semua Pengusaha Dukung Tax AmnestyJames T Riady: Semua Pengusaha Dukung Tax Amnesty

Program tax amnesty (TA) atau pengampunan pajak perlu diikuti oleh semua wajib pajak Indonesia demi terwujudnya ruang fiskal yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembukaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :