Ikut Tax Amnesty, 90% Harta-Aset Bos Barito Pacific Masuk ke RI

Kamis 29 Sep 2016 16:05Administratordibaca 153 kaliSemua Kategori

sindonews 169

Founder PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Prajogo Pangestu hari ini melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ditemani beberapa direksinya, Prajogo yang memakai jas hitam dan dasi berwarna biru, terlihat lega setelah mendeklarasikan harta pribadinya.

Dia mengatakan, dari total semua harta yang dilaporkan, 90% hartanya sudah masuk ke Indonesia. Harta tersebut merupakan gabungan dari harta pribadi dan aset perusahaan.

"Ya, 90% sudah kembali ke Indonesia dalam bentuk rupiah, itu pribadi dan perusahaan. Makannya rupiah kita menguat, hehehe," katanya sambil tersenyum di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Meski demikian, Prajogo tidak menyebutkan dana-dana dan asetnya disimpan di negara mana. Dia hanya menegaskan, selama ini disimpan di beberapa perbankan luar negeri.

Dia juga mengungkapkan untuk aset-aset perusahaan beserta anak perusahaannya, sudah terlebih dahulu diurus untuk program tax amnesty. Dia menyebutkan, anak buahnya bekerja keras untuk proses administrasi yang dibutuhkan dalam kelengkapan dokumen tax amnesty.

"Perusahaan sudah melaporkan, staf-staf saya ikut kerja keras melengkapi kelengkapan administrasi. Kemudian, anak-anak perusahaan juga sudah. Anak-anak saya yang pegang perusahaan juga sudah melaporkan masing-masing, jadi ada kelegaan tersendiri hari ini," pungkasnya.

Sumber : sindonews.com (Jakarta, 29 September 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Yusuf Mansur dan Bos Indofood Lega Sudah Ikut Tax AmnestyYusuf Mansur dan Bos Indofood Lega Sudah Ikut Tax Amnesty

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang alias Franky Welirang dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an, Ustadz Yusuf Mansur telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Keduanya merasa lega sudah berpartisipasi memanfaatkan kesempatan dari pemerintah.selengkapnya

Pengusaha Prajogo Pangestu Ikut Tax AmnestyPengusaha Prajogo Pangestu Ikut Tax Amnesty

Pengusaha dan Pendiri Barito Pasific Grup Prajogo Pangestu disambut oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, saat melaporkan Surat Pernyatan Harta (SPH) untuk mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Aturan Pengalihan Aset Perusahaan Cangkang Sudah TerbitAturan Pengalihan Aset Perusahaan Cangkang Sudah Terbit

Kementerian Keuangan menerbitkan satu lagi aturan teknis dan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Aturan itu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/2016 tentang tata cara pengalihan aset perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Vehicle/SPV).selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Harta Apa Saja yang Wajib Dilaporkan?Ikut Tax Amnesty, Harta Apa Saja yang Wajib Dilaporkan?

Masyarakat yang ingin mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak mesti melaporkan seluruh harta kekayaannya. Hal tersebut tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.3/2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :