Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea hari ini mengikuti program tax amnesty. Dia langsung mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sunter, Jakarta Utara.
Hotman menyebutkan, telah melaporkan berbagai hartanya yang dimilikinya sampai saat ini. Bahkan, dirinya mengaku siap membawa harta yang selama ini berada di luar negeri.
"Yang dilaporkan kombinasi repatriasi dan deklarasi. Baik lokal maupun dari luar," kata Hotman di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Hotman menyebutkan, keikutsertaan para program tax amnesty lantaran sesuai dengan imbauan dari pemerintah Indonesia. Lagipula, tax amnesty memberikan tawaran lebih murah dan tentunya aman.
"Kenapa saya katakan jauh lebih murah dan aman, jujur aja kalau di luar negeri kita selalu ditawari back to back loan oleh bank. Misalnya kita punya deposito di Singapura, bunganya USD1. Kita bisa langsung dikasih pinjaman, dua hari bisa dapat, tapi bunganya sekitar 3-4 persen. Berarti dua atau 3 persen ruginya," tambahnya.
"Sedangkan di Indonesia, kalau kita punya deposito di bank, bunganya rata-rata 7 persen. Kalau kita back to back, kita pura-pura pinjam utang untuk menghindari pajak, kita dikasih pinjaman bunganya sekitar 13 persen. Rugi 6 persen. Jadi kalau pura-pura pinjam uang dari bank lokal kita rugi 6 persen, di luar negeri kita 3 persen, ini cuma 2 persen, jadi jauh lebih untung. Katanya aman benar," sambungnya.
Tidak hanya dirinya, Hotman mengaku, mengikutsertakan juga anaknya yang selama ini diwariskan beberapa hartanya, seperti apartemen dan kantor yang berada di kawasan SCBD.
"Ya sudah, kita tenang. Kita kan maunya anak-anak tenang, apa yang mereka nikmati hasil keringat kita dinikmati dengan tenang. Jadi nanti pak kakanwil atau KKP nggak diam-diam lagi kirim intel ke rumah kita," kata Hotman.
Sumber : okezone.com (Jakarta, 15 September 2016)
Foto : okezone.com
Datangi Kantor Pajak, Hotman Paris: Kita Mau Bayar UtangPengacara Hotman Paris Hutapea mendatangi Kantor Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara, Kamis (15/9/2016) siang.selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Hotman Paris Laporkan Properti di Luar NegeriPengacara Hotman Paris Hutapea melaporkan harta kekayaan yang belum pernah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sunter, Jakarta Utara. Hotman tak sendirian. Dia bersama ketiga anaknya, yaitu Frank Alexander Hutapea, Fritz Paris Junior Hutapea dan Felicia Putri Parisienne Hutapea yang juga ikut melaporkan kekayaannya.selengkapnya
Hotman Paris ikut Tax Amnesty: Lega, Sudah Tidak Punya DosaPengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan ketiga anaknya mendatangi Kantor Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara hari ini, Kamis (15/9). Kedatangan Hotman untuk melaporkan hartanya terkait program tax amnesty.selengkapnya
Langkah Hotman Paris Ikut Tax Amnesty Diapresiasi Ditjen PajakPertengahan bulan lalu, bersama tiga orang puteranya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty).selengkapnya
Kalau Tax Amnesty Gagal, DPR: Malu Negara KitaProgram pengampunan pajak atau tax amnesty sudah berjalan sekitar 2 bulan, namun dana yang diharapkan pemerintah dari uang tebusan baru mencapai Rp 4,14 triliun atau baru 2,5 persen dari target Rp 165 triliun.selengkapnya
Hotman Paris Bongkar cara Konglomerat Amankan Harta dari PajakPengacara kondang, Hotman Paris Hutapea hari ini bersama ketiga anaknya melaporkan harta kekayaannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sunter, Jakarta utara. Dalam kesempatan ini, Hotman membeberkan alasan konglomerat yang tidak ingin mendaftarkan harta kekayaannya dalam program Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
