Belum genap satu bulan program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan, sudah banyak yang berusaha menjegalnya. Setelah Undang-Undang Tax Amnesty digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), kali ini Singapura berusaha 'menjegal' tax amnesty yang diberlakukan pemerintah Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani pemerintah Singapura menawarkan insentif kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dana di Singapura agar hanya melakukan deklarasi dana dan aset yang dimiliki saja tidak melakukan repatriasi atau membawa pulang dananya ke Indonesia.
Pemerintah Singapura menawarkan insentif bagi pengusaha Indonesia yang hanya melakukan deklarasi dengan membayarkan pajaknya. Di mana seperti diketahui untuk melakukan deklarasi dikenakan pajak sebesar 4 persen.
Pemerintah Singapura pun terlihat terkesan ketakutan dana milik WNI yang ada di Indonesia berpindah. Meskipun pada dasarnya banyak aset yang dimiliki WNI di Singapura tidak bisa dipindahkan.
"Pada dasarnya itu insentif bahwa bagaimana untuk menarik pengusaha Indonesia supaya dia boleh deklarasi tapi jangan repatriasi. Jadi supaya dananya jangan masuk ke Indonesia tapi deklarasi saja," terangnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin 18 Juli 2016.
Kendati pemerintah Singapura berupaya 'menjegal' tax amnesty, pemerintah Indonesia mengaku tidak takut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Robert Pakpahan, yakin para WNI yang memarkir dananya di luar negeri akan tertarik dengan program tax amnesty. Pasalnya selain mendapatkan keuntungan penghapusan denda pajak, instrumen investasi di Indonesia juga telah memberikan return yang cukup tinggi.
"Kalau dari segi market keuangan, di Indonesia bahkan secara global termasuk yang efektif. Seperti bunga perbankan, imbal hasil deposito kita terbilang tinggi. Dengan tenor tujuh tahun bisa dapat bunga di atas 7 persen," ujarnya di Gedung Ditjen Pajak.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tidak perlu takut dengan iming-iming yang diberikan oleh siapa pun termasuk Singapura dalam rangka menggagalkan masuknya dana masuk melalui tax amnesty.
"Biarin saja, saya enggak takut sama Singapura. Apa sih negara kecil begitu. Catat kalau kamu berani," tegas Bambang di Gedung DPR RI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak ambil pusing mengenai kabar yang beredar mengenai niatan pemerintah Singapura yang diduga ingin menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang baru saja digulirkan pemerintah sejak 18 Juli 2016.
"Itukan kata orang. Kita belum tahu persisnya gimana praktiknya dan setiap negara punya kebijakannya. Kita punya kebijakan kita, kenapa jadi pusing?," kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta, Rabu 20 Juli 2016.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pun angkat bicara soal tax amnesty dijegal oleh pemerintah Singapura. DIa memastikan, dugaan Singapura yang ingin menjegal kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini tax amnesty, menandakan uang masyarakat Indonesia banyak yang tersimpan di sana.
JK menyebutkan, pemerintah di suatu negara pasti selalu ingin mempertahankan sistem keuangannya tetap berjalan baik dan menjadi tujuan utama investasi.
Adapun, langkah yang diambil Singapura adalah membayar empat persen uang tebusan repatriasi aset milik warga Indonesia yang selama ini disimpan. Tujuannya, agar dana milik warga Indonesia gagal pulang ke tanah air.
"Semua negara pasti ingin survive, itu berarti membuktikan kebenaran analisa bahwa uang terbanyak di Singapura ya dari Indonesia," kata JK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 21 Juli 2016.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyebutkan, Kadin Indonesia siap melakukan apapun agar dana-dana pengusaha Indonesia dapat kembali ke tanah air.
Pasalnya, Singapura diduga siap menjegal implementasi tax amnesty Indonesia, dengan menerapkan pembayaran empat persen uang tebusan repatriasi aset milik warga Indonesia yang selama ini disimpan. Tujuannya, agar dana milik warga Indonesia gagal pulang ke tanah air.
"Sebetulnya kita baru bertemu Kadin Singapura, dengan ketuanya, kalau mereka bilang, mereka bela negaranya, sama juga saya membela negara saya dengan sepenuh hati," kata Rosan.
Dari sisi Pengamat Pajak dari Tax Center, Darussalam mengatakan, jika Singapura meresponsnya dengan cara berlebihan, artinya pengampunan pajak ini merupakan kebijakan yang memang tepat bagi kepentingan Indonesia.
"Ini bisa menjadi awal babak baru perpajakan Indonesia," jelas dia kepada Okezone.
Sumber : okezone.com *Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : okezone.com
Tax Amnesty Sasar Siapa?Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya
Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakLangkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya
Aksi pamer Presiden Jokowi yang telah melaporkan SPT Pajak secara onlinePresiden Joko Widodo memamerkan dirinya telah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak (WP) dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) pajak tahun 2017 pada Senin (26/2) kemarin.selengkapnya
Panama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru DuniaDi depan sekitar 150 undangan diskusi Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengampunan pajak atau tax amnesty, Oesman Sapta Odang buka-bukaan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu prihatin dengan kondisi saat ini terkait beratnya upaya mendongkrak pendapatan negara. Sebuah informasi sampai ke telinganya. Di tengah lemahnya penerimaan pajak, banyak uang warga Indonesia justru diparkir diselengkapnya
UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiRancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya
Dilema Pajak sebagai Sumber Pendanaan dan Stimulus InvestasiPRESIDEN Joko Widodo belum lama ini kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Meskipun pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 13 persen pada 2017, yang itu melampui baik target pertumbuhan investasi 11 persen maupun realisasi tahun sebelumnya yang tercatat 12,4 persen, pencapaian itu belum bisa memuaskannya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
