HOT BISNIS: Indonesia Punya Tax Amnesty, Singapura Meradang

Senin 25 Jul 2016 14:55Administratordibaca 416 kaliSemua Kategori

okezone

Belum genap satu bulan program pengampunan pajak atau tax amnesty berjalan, sudah banyak yang berusaha menjegalnya. Setelah Undang-Undang Tax Amnesty digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), kali ini Singapura berusaha 'menjegal' tax amnesty yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani pemerintah Singapura menawarkan insentif kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dana di Singapura agar hanya melakukan deklarasi dana dan aset yang dimiliki saja tidak melakukan repatriasi atau membawa pulang dananya ke Indonesia.


Pemerintah Singapura menawarkan insentif bagi pengusaha Indonesia yang hanya melakukan deklarasi dengan membayarkan pajaknya. Di mana seperti diketahui untuk melakukan deklarasi dikenakan pajak sebesar 4 persen.


Pemerintah Singapura pun terlihat terkesan ketakutan dana milik WNI yang ada di Indonesia berpindah. Meskipun pada dasarnya banyak aset yang dimiliki WNI di Singapura tidak bisa dipindahkan.


"Pada dasarnya itu insentif bahwa bagaimana untuk menarik pengusaha Indonesia supaya dia boleh deklarasi tapi jangan repatriasi. Jadi supaya dananya jangan masuk ke Indonesia tapi deklarasi saja," terangnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin 18 Juli 2016.


Kendati pemerintah Singapura berupaya 'menjegal' tax amnesty, pemerintah Indonesia mengaku tidak takut.


Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Robert Pakpahan, yakin para WNI yang memarkir dananya di luar negeri akan tertarik dengan program tax amnesty. Pasalnya selain mendapatkan keuntungan penghapusan denda pajak, instrumen investasi di Indonesia juga telah memberikan return yang cukup tinggi.


"Kalau dari segi market keuangan, di Indonesia bahkan secara global termasuk yang efektif. Seperti bunga perbankan, imbal hasil deposito kita terbilang tinggi. Dengan tenor tujuh tahun bisa dapat bunga di atas 7 persen," ujarnya di Gedung Ditjen Pajak.


Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tidak perlu takut dengan iming-iming yang diberikan oleh siapa pun termasuk Singapura dalam rangka menggagalkan masuknya dana masuk melalui tax amnesty.


"Biarin saja, saya enggak takut sama Singapura. Apa sih negara kecil begitu. Catat kalau kamu berani," tegas Bambang di Gedung DPR RI.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tak ambil pusing mengenai kabar yang beredar mengenai niatan pemerintah Singapura yang diduga ingin menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang baru saja digulirkan pemerintah sejak 18 Juli 2016.


"Itukan kata orang. Kita belum tahu persisnya gimana praktiknya dan setiap negara punya kebijakannya. Kita punya kebijakan kita, kenapa jadi pusing?," kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta, Rabu 20 Juli 2016.


Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pun angkat bicara soal tax amnesty dijegal oleh pemerintah Singapura. DIa memastikan, dugaan Singapura yang ingin menjegal kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini tax amnesty, menandakan uang masyarakat Indonesia banyak yang tersimpan di sana.


JK menyebutkan, pemerintah di suatu negara pasti selalu ingin mempertahankan sistem keuangannya tetap berjalan baik dan menjadi tujuan utama investasi.


Adapun, langkah yang diambil Singapura adalah membayar empat persen uang tebusan repatriasi aset milik warga Indonesia yang selama ini disimpan. Tujuannya, agar dana milik warga Indonesia gagal pulang ke tanah air.


"Semua negara pasti ingin survive, itu berarti membuktikan kebenaran analisa bahwa uang terbanyak di Singapura ya dari Indonesia," kata JK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 21 Juli 2016.


Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyebutkan, Kadin Indonesia siap melakukan apapun agar dana-dana pengusaha Indonesia dapat kembali ke tanah air.


Pasalnya, Singapura diduga siap menjegal implementasi tax amnesty Indonesia, dengan menerapkan pembayaran empat persen uang tebusan repatriasi aset milik warga Indonesia yang selama ini disimpan. Tujuannya, agar dana milik warga Indonesia gagal pulang ke tanah air.


"Sebetulnya kita baru bertemu Kadin Singapura, dengan ketuanya, kalau mereka bilang, mereka bela negaranya, sama juga saya membela negara saya dengan sepenuh hati," kata Rosan.


Dari sisi Pengamat Pajak dari Tax Center, Darussalam mengatakan, jika Singapura meresponsnya dengan cara berlebihan, artinya pengampunan pajak ini merupakan kebijakan yang memang tepat bagi kepentingan Indonesia.


"Ini bisa menjadi awal babak baru perpajakan Indonesia," jelas dia kepada Okezone.

Sumber : okezone.com *Jakarta, 25 Juli 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Dirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke IndonesiaDirayu Singapura, Kadin Tetap Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan tetap akan membawa pulang dananya ke Tanah Air dari Singapura. Hal ini terkait kabar sejumlah bank di Negeri Singa itu yang mengajak warga Indonesia hanya mendeklarasikan asetnya tanpa ikut repatriasi. Imbalannya, mereka membayar selisih uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak.selengkapnya

Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke IndonesiaMayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).selengkapnya

Dijegal Singapura, Istana: Pemerintah Siap Lindungi Wajib Pajak IndonesiaDijegal Singapura, Istana: Pemerintah Siap Lindungi Wajib Pajak Indonesia

Pemerintahan Kabinet Kerja siap melindungi para wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dananya yang selama ini di parkir di luar negeri.selengkapnya

Program Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan ApindoProgram Tax Amnesty Indonesia Bakal Dijegal Singapura, Ini Tanggapan Apindo

‎Sejumlah bank di Singapura disebut melakukan 'penjegalan' atas program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR. Hal ini dilakukan karena likuiditas perbankan Singapura dinilai akan menipis seiring dana yang keluar dari bank-bank tersebut menuju ke Indonesia.selengkapnya

Singapura Sudah Banyak Nikmati Uang Orang IndonesiaSingapura Sudah Banyak Nikmati Uang Orang Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebut upaya Pemerintah Singapura menjegal pelaksanaan program pengampunan pajak Pemerintah Indonesia sebagai hal yang wajar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :