Hong Kong Sumber Dana Repatriasi Amnesti Pajak

Selasa 23 Ags 2016 10:36Administratordibaca 140 kaliSemua Kategori

antara 196

Direktur Utama PT Bank BNI (Persero) Tbk, Achmad Baiquni, mengatakan, Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak WNI yang memiliki usaha di kota pelabuhan internasional itu.

"Saya yakin banyak, makanya kita pilih Singapura dan Hong Kong karena banyak orang Indonesia yang bermukim di sini," katanya, di sela-sela sosialisasi amnesti pajak dalam "Indonesia Business Outlook", di Hong Kong, Senin.

Ia menyatakan, "Kalau kita lihat jumlahnya nggak beda jauh dengan Singapura, tapi mungkin dilihat banyak yang individu. Jadi skalanya sedikit lebih kecil. Kalau peserta, jumlahnya mungkin banyak,".

Total warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong adalah 170.000 orang dan sekitar 5.000 orang di Macau. Di samping banyak orang Indonesia yang juga melakukan aktivitas di Hong Kong.

Hingga kini, BNI telah menerima pembayaran uang tebusan sebesar Rp85 miliar dari 1.500 wajib pajak yang mengajukan surat pernyataan harta. Dana repatriasi yang sudah masuk mencapai kisaran Rp70 miliar.

"Ini akan terus bertambah dan saya yakin menjelang akhir Agustus dan September pasti akan meningkat," ungkap Baiquni.

Ia menuturkan dalam sebulan pertama program tax amnesty berjalan, banyak yang masih menghitung ulang harta yang akan dilaporkan. Kemudian juga mempersiapkan uang tunai untuk pembayaran tebusan.

Bank berpelat merah tersebut, menargetkan dana repatriasi yang masuk ke grup BNI mencapai Rp 70 triliun, dengan rincian Rp55 triliun ke produk BNI dan Rp25 triliun tersebar ke produk anak usaha.

Sementara Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, Soegeng Rahardjo, mengatakan, sebagai perwakilan pemerintah RI tentu akan melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada WNI di wilayah akreditasi.

"Tentu kami akan dukung. Pertama dengan mendata apakah ada pengusaha atau penduduk Indonesia yang merupakan wajib pajak di wilayah akreditasi. Setelah diketahui, apakah para wajib pajak memiliki aset yang belum dilaporkan dalam SPT dan ketiga kita akan memfasilitasi para wajib pajak yang akan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak," ungkapnya.

Rahadjo menambahkan,"seharusnya wajib pajak juga pro aktif untuk memanfaatkan amnesti pajak. Intinya, tim dari Jakarta akan menjadi koordinator dan perwakilan Indonesia akan menjadi fasilitator bagi para pengusaha atau individu memanfaatkan kebijakan amnesti pajak,".

Sosialisasi amnesti pajak alias pengampunan pajak di Hong Kong merupakan sosialisasi kedua di luar negeri. Sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan di Singapura.

Kegiatan yang dihadiri Menteri BUMN, Rini Soemarno, itu diikuti 150 pengusaha Indonesia di Guangzhou, Hong Kong, dan Makau.

Penyelenggara juga menyediakan layanan konsultasi usai seminar, untuk memberikan gambaran serta pemahaman lebih utuh tentang pengampunan pajak.

Sosialisasi dihadiri pula Direktur Utama PT Bank Mandiri, Kartiko Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT BRI, Asmawi Syam, Direktur PT BTN, Maryono.

Sumber : antaranews.com (Hong Kong, 22 Agustus 2016)
Foto : antaranews.com

Berdasar data Kementerian Keuangan per 20 Agustus 2016, Singapura merupakan sumber terbesar dana repatriasi pengampunan pajak dengan harta tambahan yang direpatriasi dari Singapura ke Indonesia Rp1,1 triliun atau 78,6 persen dari total aset repatriasi Rp1,4 triliun. 

Sementara, Rp4,8 triliun sisanya merupakan harta deklarasi luar negeri atau 17,24 persen dari total aset deklarasi, Rp5,8 triliun.

Setelah Singapura, Inggris merupakan negara asal aset repatriasi terbesar kedua yakni senilai Rp140 miliar atau sekitar 10 persen dari total aset repatriasi. Sedangkan total aset deklarasi yang ada di Inggris hanya sebesar Rp12 miliar.

Hong Kong berada pada urutan ketiga dengan aset repatriasi senilai Rp71 miliar dan total aset deklarasi sebesar Rp124 miliar. 




BERITA TERKAIT
 

Bos BNI: Hong Kong Sumber Dana Repatriasi Tax AmnestyBos BNI: Hong Kong Sumber Dana Repatriasi Tax Amnesty

Direktur Utama PT Bank BNI (persero) Tbk Achmad Baiquni mengatakan Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha di kota pelabuhan tersebut.selengkapnya

Jaring dana repatriasi, BNI bidik Hong KongJaring dana repatriasi, BNI bidik Hong Kong

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Achmad Baiquni mengatakan, Hong Kong menjadi salah satu sumber besar dana repatriasi amnesti pajak, mengingat banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha di kota pelabuhan tersebut. "Saya yakin banyak, makanya kita pilih Singapura dan Hong Kong karena banyak orang Indonesia yang bermukim di sini," katanyaselengkapnya

Menteri BUMN Sosialisasi Tax Amnesty di Hong KongMenteri BUMN Sosialisasi Tax Amnesty di Hong Kong

Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri sosialisasi mengenai Undang-Undang Amnesti Pajak atau tax amnesty dalam "Indonesia Bussiness Outlook" di Hong Kong, Senin. Sosialisasi diisi pula dengan talk show yang menampilkan narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahanselengkapnya

Bos OJK Sosialisasi Tax Amnesty Sampai Hong KongBos OJK Sosialisasi Tax Amnesty Sampai Hong Kong

Para investor Indonesia yang berada di luar negeri, ternyata memantau perkembangan ekonomi di Indonesia. Termasuk kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestyPemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax Amnesty

Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengajak Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Hong Kong dan sekitarnya untuk turut serta dalam program Amnesti Pajak.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya



 
TAGS # :