Hipmi Siap Dampingi Pengusaha yang Lakukan Amnesti Pajak

Sabtu 3 Sep 2016 19:31Administratordibaca 1091 kaliSemua Kategori

sindonews 142

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Tengah berkomitmen mendukung dan menjalankan kebijakan amnesti pajak. Ketua Hipmi Tax Center, Ajib Hamdani mengatakan, kebijakan amnesti pajak memiliki nilai positif bagi pengusaha dan bermanfaat bagi negara. Karena itu Hipmi mengimbau para pengusaha baik kecil maupun besar dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.

“Kebijakan amnesti pajak tidak bisa dipandang secara parsial tapi harus komprehensif. Sehingga tidak ada masalah dalam melaksanakan kebijakan tersebut,” katanya di sela-sela Group Discussion Tax Amnesty di Hotel Dafam Semarang, Jumat (2/9/2016).

Menurut Aji, sampai saat ini masih banyak pengusaha yang takut mengikuti tax amnesty. Hal itu karena banyak pengusaha yang belum mengerti dan belum paham bagaimana proses dan prosedurnya.

Menanggapi kondisi ini, Hipmi siap melakukan pendampingan bagi pelaku usaha yang akan melakukan deklarasi maupun repratriasi. ”Momen ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha untuk melaporkan hartanya,” ucapnya.

Ketua BPD Hipmi Jateng, Reza Tarmizi menyatakan, para pengusaha perlu tahu manfaat-manfaat apa yang dapat diperoleh jika mereka melakukan tax amnesty. Untuk itu Himpi akan terus memberikan sosialisasi kepada para pengusaha, yang sampai saat ini belum mengerti tentang amnesti pajak.

“Tidak bisa dipungkiri, kebijakan amnesti pajak yang dikeluarkan pemerintah ini memang membidik masyarakat, khususnya para pengusaha yang memiliki aset di dalam atau luar negeri melalui proses deklarasi atau repatriasi,” katanya.

Sumber : sindonews.com (Semarang, 3 September 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

HIPMI Akui Para Pengusaha Sering Disebut Maling oleh Petugas PajakHIPMI Akui Para Pengusaha Sering Disebut Maling oleh Petugas Pajak

Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty yang beleidnya akan kembali dibahas usai masa reses pertengahan Mei 2016. Ketua Bidang SDA, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup HIPMI, Andhika Anindyaguna menilai tax amnesty merupakan salah satu cara pemerintah menambah likuiditas di tengah turunnyaselengkapnya

Hipmi Akui Banyak Pengusaha Muda Belum Taat Bayar PajakHipmi Akui Banyak Pengusaha Muda Belum Taat Bayar Pajak

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengakui selama ini masih banyak pengusaha muda yang belum taat membayar pajak. Sebab itu, Program Pengampunan Pajak Tax Amnesty) yang digulirkan pemerintah dinilai sebagai pintu bagi para pengusaha untuk ‎kembali taat membayarkan pajak.selengkapnya

Ketua HIPMI: Banyak Pengusaha Belum Taat Bayar Pajak, Termasuk SayaKetua HIPMI: Banyak Pengusaha Belum Taat Bayar Pajak, Termasuk Saya

Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) mengadakan Seminar Nasional Tax Amnesty guna mensosialisasikan program ini kepada seluruh anggotanya. Dalam acara ini, Ketua Umum HIPMI, Bahli Lahadalia mengakui masih banyak pengusaha yang belum taat dalam membayarkan pajaknya kepada negara, termasuk dia sendiri.selengkapnya

Pengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baruPengusaha belum siap terapkan kebijakan e-faktur yang baru

Ketidaksiapan para pelaku usaha dalam menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur pajak elektronik (e-fatktur), menjadi salah satu alasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda kebijakan e-faktur.selengkapnya

Hipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat PajakHipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat Pajak

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menyebutkan bahwa menjadi pengusaha yang taat pajak memiliki banyak manfaat.selengkapnya

Hipmi Tax Center Apresiasi Kebijakan Kemudahan Layanan PajakHipmi Tax Center Apresiasi Kebijakan Kemudahan Layanan Pajak

Ketua Hipmi Tax Center, Ajib Hamdani mengapresiasi langkah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang telah mengeluarkan paket kebijakan kemudahan layanan pajak, Rabu (4/4/2018). Paket kebijakan ini diringkas dengan 3 Mudah dan 2 Adil.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :