Hingga November 2018, GBP 332 juta pajak belum dibayarkan industri sepakbola

Senin 12 Nov 2018 10:34Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

KONTAN 1728



Di belakang nama besar bintang sepakbola dengan harga miliuner, terdapat polemik pembayaran pajak yang tidak semestinya oleh industri sepakbola. Otoritas Pajak Inggris mencatat terdapat GBP 332 juta pajak yang belum dibayarkan pada November 2018.

Ambil contoh Manchester City dan pemain Prancis Gael Clichy direkrut oleh klub pada 2011 silam. Ia dihargai lebih dari GBP 4 juta atau US$ 5,2 juta per tahun. Harga ini berkat negosiasi lihai dari agen sepakbola Darren Dein.

Namun dalam laporan pers Inggris, Dein teridentifikasi sebagai agen Clichy sejak 2010. Selain itu, dalam dua email kepada pejabat Eropa pada 2013, Dein mengatakan ia bekerja untuk Clichy.

Orang yang diwakili oleh Dien menjadi subjek penyelidikan oleh inspektur pahak Inggris. Pemeriksaan terhadap ribuan dokumen yang berkaitan dengan beberapa klub sepakbola terkaya di dunia menunjukkan bagaimana klub dan pemain telah berulang kali bentrok dengan otoritas pajak.

Terutama atas peran dan pembayaran pajak oleh agen. Hal ini mempertaruhkan ratusan juta poundsterling pendapatan pajak negara. Terlihat dari dokumen kebocoran sepakbola yang meliputi email dan kontrak diperoleh oleh Publikasi Jerman Der Spiegel dan ditinjau oleh Reuters.

Dokumen ini memperlihatkan agen biasanya mengambil potongan setidaknya 5% dari gaji pemain untuk bernegosiasi atas nama pemain. Dalam banyak kasus, klub membayar, memperlakukan jumlah ini sebagai bagian dari paket remunerasi pemain secara keseluruhan.

Menurut hukum Inggris, ini adalah manfaat dalam bentuk kena pajak kepada pemain. Pemain bertanggung jawab atas pajak penghasilan dan pajak penjualan, dan klub bertanggung jawab atas pembayaran jaminan sosial. Jika pemain telah merundingkan gaji bersih setelah pajak, klub akhirnya membayar gaji tersebut.

Bila klub dapat menunjukkan bahwa agen bekerja untuk klub, bukan pemain, maka tidak ada pajak yang jatuh tempo dan biaya agen diperlakukan sebagai biaya bisnis biasa. Dalam kasus seperti itu, klub mendapat keuntungan, dan otoritas pajak merugi.

Mengambil contoh Manchester City dan Dein, inspektur pajak menantang akun klub tentang peran Dein dalam menegosiasikan kontrak tahun 2011 dengan Clichy.

Pada 2013, otoritas pajak menulis kepada Man City harus membayarkan GBP 1,2 juta yang dibayarkan kepada Dein pada tahun 2011. Namun klub menyatakan semua informasi dalam domain publik menunjukkan Dein adalah agen pemain.

Pada November 2015, setelah pertemuan dengan klub, otoritas pajak menulis, "Seperti yang dinyatakan selama pertemuan kami, kami tidak menerima bahwa Darren Dein tidak bertindak untuk pemain," bunyi surat otoritas pajak Inggris mengutip Reuters, Minggu (11/11).

Kemudian pada bulan yang sama, kepala keuangan Manchester City, Andrew Widdowson, mengakui dalam surat kepada otoritas pajak bahwa sementara Man City telah membayar Dein untuk usahanya memperkuat tim pada tahun 2011. Klub juga menerima bahwa Darren Dein adalah agen pemain dan dengan itu klub menerima bahwa sebagian dari biaya harus dibagi sebagai Dein bertindak untuk pemain.

Manchester City berusaha mencapai kesepakatan dengan Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) atas pajak yang belum dibayar, pertukaran antara klub dan otoritas pajak. Reuters tidak dapat menentukan hasilnya. Berdasarkan jumlah yang terlibat dan tarif pajak pada saat itu, total tagihan setidaknya GBP 1 juta, jika Dein dianggap telah mewakili Clichy sendiri.

Manchester City mengatakan tidak akan berkomentar tentang dokumen yang diduga telah diretas atau dicuri dari City FootballGroup dan personel Manchester City dan orang-orang yang terkait. Klub menilai upaya ini bertujuan untuk merusak reputasi klub diatur dan jelas.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pajak Inggris telah meningkatkan pengawasannya terhadap klub terutama klub Premier Inggris. Pada November 2018, otoritas pajak sedang menyelidiki 171 pemain, 44 klub dan 31 agen tentang biaya agen dan masalah pajak lainnya. Diperkirakan terdapat pendatan pajak sebesar 332 juta pound yang belum dibayarkan.

Namun dalam dokumen yang diperiksa oleh Reuters, otoritas pajak tidak menjatuhkan hukuman apapun. Sebaliknya, instansi ini menawarkan untuk menyelesaikan klaim pajak-balik tanpa penalti.

Selain itu, dokumen menunjukkan, itu memungkinkan klub untuk mengatakan agen bersama mewakili klub dan pemain. Otoritas pajak menolak untuk menjawab pertanyaan tentang pengaturan ini dan mengapa tidak dikenakan hukuman.


Sumber : kontan.co.id (London,11 November 2018)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

Begini permainan pajak klub, agen, hingga pemain sepakbolaBegini permainan pajak klub, agen, hingga pemain sepakbola

Perputaran uang di industri sepakbola begitu menggiurkan. Di tengah hingar bingarnya olahraga terpupuler sejagat ini, kasus penggelapan pajak masih kerap ditemui. Tak cuma dari pemain, namun juga melibatkan agen pesepakbola. Mantan punggawa Manchester City asal Prancis Gael Clichy bisa menjadi contoh. Didatangkan pada 2011 dengan bayaran GBP 4 juta per tahun, The Citizen mencatat agen sepak bola Dselengkapnya

Klub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewahKlub Ferrari minta Anies tak hanya soroti mobil mewah

Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya menyoroti penunggak pajak mobil mewah karena persentase penunggak pajak mobil mewah, khususnya Ferrari lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan roda empat secara keseluruhan.selengkapnya

Jadi juara The International 9, berapa pajak yang harus dibayar pemain OG?Jadi juara The International 9, berapa pajak yang harus dibayar pemain OG?

Turnamen esport, The International 9 telah usai. OG berhasil menjadi kampiun The International 2019 (TI9) setelah mengalahkan Team Liquid di partai final dengan skor 3-1 yang berlangsung Minggu silam (25/8) di Pudong, China.selengkapnya

Aston Villa Capai Kesepakatan dengan Otoritas Pajak InggrisAston Villa Capai Kesepakatan dengan Otoritas Pajak Inggris

Aston Villa mencapai kesepakatan dengan otoritas pajak Inggris (HM Revenue & Customs) atas tagihan pajaknya. Saat ini, klub Divisi Championship Inggris itu tidak lagi bekerja sama dengan penasihat administrasi atau praktisi.selengkapnya

Pendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakPendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar Pajak

Kabar Google menolak untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat petinggi Kaskus angkat bicara. Founder Kaskus, Andrew Darwis mengatakan, sudah semestinya semua pemain internet baik dari lokal maupun global harus diperlakukan sama di mata hukum, terutama soal pajak.selengkapnya

TAX AMNESTY DIHAMBAT: Menkeu Jamin Tak Ada Penyelidikan WP Oleh Otoritas SingapuraTAX AMNESTY DIHAMBAT: Menkeu Jamin Tak Ada Penyelidikan WP Oleh Otoritas Singapura

Pemerintah Indonesia menjamin tidak akan ada penyelidikan atas adanya dugaan transaksi mencurigakan dari otoritas berwenang di Singapura kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi nasabah bank-bank Negeri Singa tersebut apabila mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :