Hindari Pajak Rp 120 Triliun, Microsoft Beli LinkedIn dengan Utang

Rabu 15 Jun 2016 11:48Administratordibaca 130 kaliSemua Kategori

katadata 038

Microsoft telah mengumumkan rencananya mengakuisisi jejaring sosial LinkedIn, pada Senin (13/6) lalu. Melalui perjanjian antarkedua perusahaan ini, Microsoft akan membayar US$ 196 per lembar saham LinkedIn, atau senilai total US$ 26,2 miliar (setara dengan Rp 351,1 triliun). Yang menarik, meski seluruh pembayaran dilakukan secara tunai, Microsoft mendanai hajatan tersebut dengan cara berutang.   

Sebenarnya, raksasa teknologi ini memiliki uang berlimpah hanya untuk membeli LinkedIn. Dana kasnya mencapai empat kali lebih besar dari nilai akuisisi tersebut. Namun, Microsoft memilih berutang untuk membiayai aksi korporasi tersebut.


Chief Financial Officer Micrososft Amy Hood menyatakan pihaknya berencana menggunakan utang untuk pembiayaan utama akuisisi LinkedIn. Namun ia tidak menyebut jumlah pinjamannya.

Dengan cara tersebut, Microsoft tidak perlu membawa dananya yang tersimpan di luar negeri masuk ke Amerika Serikat (AS). Alhasil, mereka terhindar dari kewajiban pembayaran pajak sebesar 35 persen.


Praktik tersebut menuai sorotan tajam dari banyak pihak, di samping soal transaksi integrasi bisnis Microsoft-LinkedIn tersebut. “Dunia ini aneh. Sebuah perusahaan bisa melakukan akuisisi melalui utang karena tidak ingin membayar pajak,” ujar Direktur Eksekutif lembaga riset dan advokasi Citizens for Tax Justice, Robert McIntyre, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (14/6).


Microsoft memiliki lebih dari US$ 100 miliar yang terparkir di akun offshore. Jika hendak menarik dana tersebut kembali ke AS, mereka harus membayar pajak yang besar. Secara keseluruhan, potensi nilai penghindaran pajaknya tahun ini senilai US$ 9 miliar atau sekitar Rp 120,6 triliun.

Jadi, lebih menguntungkan bagi Microsoft jika berutang. Keuntungan lainnya, pembayaran bunga akan lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan menghemat jutaan dolar dalam beberapa tahun mendatang. 


Microsoft bukanlah satu-satunya perusahaan yang menjalankan praktik penghindaran pajak untuk membiayai hajatannya. Pada 2015, Apple memilih meminjam sebesar US$ 6,5 miliar. Padahal, duit pinjaman itu kemudian dipakai manajemen Apple untuk membayarkan dividen kepada para pemegang sahamnya.


Di sisi lain, langkah Microsoft mengakuisisi LinkedIn bertujuan menggunakan media sosial itu sebagai bank data informasi para profesional serta saluran distribusi produk-produk piranti lunaknya. Sementara itu, LinkedIn menikmati kucuran dana serta tambahan jutaan akses dari orang-orang yang masuk dalam jaringan iitu.


Kepala Analis Microsoft di Morningstar, Rodney Nelson menjelaskan, kedua perusahaan bisa membangun layanan baru yang berguna bagi mereka yang bekerja di bidang penjualan maupun personalia. “Tim di LinkedIn telah membangun bisnis hebat yang menghubungkan para profesional dunia,” kata CEO Satya Nadella, seperti dilansir CNN, Senin (13/6).


Sedangkan dikutip dari BBC, selain berencana memanfaatkan LinkedIn sebagai bank data, Nadella ingin mengembangkan bisnis komputasi awan yang menyediakan semua informasi untuk layanan profesional yang dibutuhkan klien. Salah satunya adalah jejaring sosial media yang menghubungkan mereka.


Ia pun mengaku sudah memikirkan rencana akuisisi ini sejak lama. Sementara itu, setelah akuisisi rampung, Microsoft tetap mempertahankan Jeff Weiner sebagai CEO LinkedIn.

Sumber : katadata.co.id (14 Juni 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Hari Anti Korupsi, Petugas Pajak Bagi-Bagi SouvenirHari Anti Korupsi, Petugas Pajak Bagi-Bagi Souvenir

Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggelar aksi simpatik di kawasan Gendengan dan bundaran Pasar Gede, Solo, Jumat (9/12). Aksi tersebut digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.selengkapnya

KPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJPKPK Periksa Pejabat Pemeriksa dan Penagihan Pajak DJP

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Wahono Saputro, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 9 Desember 2016.selengkapnya

Ronaldo tak khawatirkan tuduhan penghindaran pajakRonaldo tak khawatirkan tuduhan penghindaran pajak

Cristiano Ronaldo tidak mengkhawatirkan tuduhan bahwa dia menyembunyikan jutaan euro di surga pajak, mengutip pepatah Latin yang artinya "dia yang tidak berutang apa pun, tidak takut apa pun."selengkapnya

Selamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan IniSelamatkan Ekonomi RI, Bappenas Usulkan Ini

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengingatkan masih beratnya tantangan ekonomi di tahun depan. Namun jangan takut, semua ada solusinya.selengkapnya

Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya



 
TAGS # :