Heboh Kantor Pajak di Hari-Hari Terakhir Masa Pengampunan

Jumat 30 Sep 2016 20:37Administratordibaca 444 kaliSemua Kategori

katadata 132

Sepekan terakhir ini, beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta dipadati para wajib pajak sejak subuh hari hingga malam tiba. Di antaranya di KPP Gatot Subroto, Jakarta Selatan, KPP Pratama Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kanwil Wajib Pajak Besar Sudirman, dan Kanwil DJP Jakarta Khusus di Kalibata, Jakarta Selatan.

Para wajib pajak itu ingin mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) periode pertama yang akan berakhir 30 September ini demi mendapatkan tarif tebusan terendah sebesar 2 persen dari harta yang dilaporkan. Untuk itu, ada pesert amnesti pajak yang mengaku telah mengantri sejak pukul 03.00 dini hari agar tidak mendapatkan nomor antrian berbilangan ribuan. 

 

Mereka berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, seperti ibu rumah tangga hingga pegawai kantoran. Tak ketinggalan, para pengusaha kakap dan konglomerat berebut mendatangi kantor pajak di hari-hari terakhir periode pertama program pengampunan pajak. Kamis pagi (29/9), pemilik Grup Barito, Prajogo Pangestu, mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, untuk menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH).


Siang harinya, giliran pemilik Grup Bakrie, Aburizal Bakrie, mendatangi kantor tersebut. Sedangkan sore harinya, kantor pajak itu kedatangan bos Grup Medco, Arifin Panigoro. “Kami mengejar serendah mungkin (tarif tebusan), makanya jangan sampai lebih dari besok. Kalau bisa kami pinjem-pinjem deh (untuk bayar tebusan) biar beres besok, biar murah,” kata dia.


Hari Jumat (30/9), bos Grup Salim: Anthoni Salim dan Franciscus Welirang, akan mendatangi kantor pajak. Berbeda dengan masyarakat umum, para konglomerat itu tidak perlu mengantri, disuguhi hidangan, dan biasanya disambut oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Maklum, dana tebusan yang mereka bayarkan boleh jadi hingga triliunan rupiah.


Untuk mengatasi membeludaknya peserta amnesti pajak, Ditjen Pajak telah menetapkan Keadaan Luar Biasa (KLB) di beberapa kantor pajak sejak Kamis siang (29/9). Tujuannya mempersingkat waktu pelayanan setiap peserta amnesti melalui cara pemangkasan prosedur. Misalnya, SPH tidak akan langsung diunggah ke sistem online dan peserta amnesti baru memperoleh tanda terima sementara.


Selain itu, Dirjen Pajak menerbitkan surat instruksi Nomor 10 Tahun 2016. Surat itu menginstruksikan penyelenggaraan amnesti pajak hingga pukul 21.00 WIB pada 27-29 September dan sampai pukul 24.00 WIB pada 30 September ini.

Sumber : katadata.co.id (30 September 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Hari Terakhir Periode I Tax Amnesty, Kantor Pajak Buka hingga Tengah MalamHari Terakhir Periode I Tax Amnesty, Kantor Pajak Buka hingga Tengah Malam

Hari ini periode I tax amnesty atau pengampunan pajak akan berakhir. Mengantisipasi lonjakan pendaftaran, Direktorat Jenderal Pajak memperpanjang jam operasionalnya.selengkapnya

Kantor Pajak Jakarta Selatan I Raup Uang Tebusan Rp 5,4 MiliarKantor Pajak Jakarta Selatan I Raup Uang Tebusan Rp 5,4 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Ditjen Pajak) Jakarta Selatan I baru meraup uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) Rp 5,4 miliar hingga saat ini. Sedangkan secara nasional, total uang tebusan telah mencapai Rp 231 miliar.selengkapnya

Kantor Ditjen Pajak Sediakan Makan Siang dan Buka Sampai Dini HariKantor Ditjen Pajak Sediakan Makan Siang dan Buka Sampai Dini Hari

Periode satu program amnesti pajak berakhir hari ini, Jumat (30/9). Kantor Direktorat Jendral Pajak Pusat, Gatot Subroto pun dipenuhi oleh para wajib pajak (WP) yang ingin mengikuti program amnesti pajak tersebut. Para WP memadati kursi hingga ada sebagian yang duduk di lantai.selengkapnya

KPP Sudirman Siap Beri Layanan Tax Amnesty Hingga Malam HariKPP Sudirman Siap Beri Layanan Tax Amnesty Hingga Malam Hari

Sebagai langkah antisipasi membludaknya wajib pajak yang mendaftar pengampunan pajak (tax amnesty) di hari terakhir tahap pertama Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV di Gedung Sudirman akan membuka pelayanan hingga malam hari.selengkapnya

KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya

Membludak, Nomor Antrean di Gedung Kantor Pajak Madya Jakarta, Sempat Distop Satu JamMembludak, Nomor Antrean di Gedung Kantor Pajak Madya Jakarta, Sempat Distop Satu Jam

Pemberian nomor antrean wajib pajak yang akan ikut program Tax Amnesty Tahap I di Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta, sempat ditutup selama 1 jam.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya



 
TAGS # :