Hashtag Saya Bayar Pajak, DJP : Bukti Kesadaran Masyarakat Meningkat

Kamis 1 Sep 2016 06:40Administratordibaca 244 kaliSemua Kategori

twitter 001

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyambut baik hadirnya #SayaBayarPajak yang membuktikan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa tax amnesty bukan menyasar wajib pajak dalam negeri.

"Isu menyesatkan soal tax amnnesty tidak tepat sasaran pada masyarakat berpenghasilan kecil ikut tax amnesty sudah tidak ada," ujar Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8/2016).


Menurut Hestu, pemahaman masyarakat akan tax amnesty meningkat setelah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11/PJ/2016 diterbitkan.


Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan pelayanan pada wajib pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.


"Kesadaran masyarakat meningkat. Mudah-mudahan dengan keterlibatan banyak masyarakat semakin menyukseskan tax amnesty," ujarnya.


Sebagai informasi, setelah marak beredar hashtag stop bayar pajak, kini beredar hashtag saya bayar pajak. #StopBayarPajak sempat ramai, merespons kebijakan tax amnesty yang dinilai menjadi teror bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.


Taggar Stop Bayar Pajak kini menjadi trending topic di sosial media Twitter. Hashtag #SayaBayarPajak ini diramaikan oleh akun-akun milik instansi pemerintah.


Misalnya yang di-tweet oleh akun Kemenko Kemaritiman, ‏@kemaritiman."#AmnestiPajak adl instrumen yg dirancang oleh Pemri dengan tujuan utk kembalikan aset WNI yg tersebar di LN #SayaBayarPajak @GPRindonesia".


Lalu ada akun Kemdikbud, ‏@Kemdikbud_RI. "#AmnestiPajak merupakan kesempatan untuk merevisi SPT setiap Wajib Pajak yang belum sempurna. #SayaBayarPajak".


Begitu juga akun Kementerian ESDM, ‏@KementerianESDM menyuarakan hal yang sama. "Ayo SobatEnergi, sukseskan #AmnestiPajak untuk Indonesia yang berdikari #SayaBayarPajak".

Sumber : okezone.com (Jakarta, 31 Agustus 2016)
Foto : twitter




BERITA TERKAIT
 

Hashtag Stop Bayar Pajak, OJK Imbau Masyarakat Lebih Sadar InformasiHashtag Stop Bayar Pajak, OJK Imbau Masyarakat Lebih Sadar Informasi

Entah dari mana asalnya, saat ini dunia maya melalui akun twitter tengah rumai dengan hastag stop bayar pajak. Sejumlah netizen pun turut serta menggunakan hastag ini untuk mengkritisi kebijakan tax amnesty yang dijalankan saat ini.selengkapnya

Usai #stopbayarpajak, Twitter Ramai #sayabayarpajakUsai #stopbayarpajak, Twitter Ramai #sayabayarpajak

Beberapa waktu yang lalu, media sosial seperti Twitter diramaikan dengan aksi para netizen yang menggunakan tagar #stopbayarpajak, sebagai pemboikotan atas program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty yang dianggap menyasar masyarakat kelas bawah.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Perang Hashtag Stop Bayar Pajak Vs Saya Bayar PajakPerang Hashtag Stop Bayar Pajak Vs Saya Bayar Pajak

Setelah marak beredar hashtag stop bayar pajak, kini beredar hashtag saya bayar pajak. #StopBayarPajak sempat ramai, merespons kebijakan tax amnesty yang dinilai menjadi teror bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank MandiriTingkatkan Efisiensi, Kemenhub Gandeng Bank Mandiri

Kementerian Perhubungan dan PT Bank Mandiri (Persero) melakukan penandatangan kesepakatan bersama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Bank Mandiri Layani Transaksi PNBP KemenhubBank Mandiri Layani Transaksi PNBP Kemenhub

Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan untuk memudahkan transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan. Layanan ini dapat mempercepat transaksi pembayaran bagi pengguna jasa di lingkup Kementerian Perhubungan.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Mengangkat PPh NonkaryawanMengangkat PPh Nonkaryawan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa jadi memang masih jauh dari harapan. Di tengah penerimaan total pajak nonmigas yang terkontraksi tipis, pos pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan ikut terkoreksi.selengkapnya

Tuntutan Transparansi atas Perusahaan MultinasionalTuntutan Transparansi atas Perusahaan Multinasional

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Ditjen Pajak resmi pengadopsian CbCRDitjen Pajak resmi pengadopsian CbCR

Direktorat Jenderal Pajak akan menandatangani perjanjian laporan per negara (Country by Country Reporting/CbCR) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Kantor Pusat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis pada tanggal 26 Januari 2017.selengkapnya

Jika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah HukumJika Negosiasi Gagal, Ditjen Pajak Harus Bawa Google ke Ranah Hukum

Pemerintah telah melakukan pendekatan dengan Google untuk membahas mengenai masalah perpajakan. Namun, hingga saat ini belum terdapat titik terang dari Google mengenai utang pajak yang harus dibayarkan.selengkapnya

Kasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak IndonesiaKasus Google Bukti Lemahnya UU Pajak Indonesia

Google hingga saat ini tetap belum bersedia untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, potensi pajak Google terbilang sangat besar mengingat pesatnya penggunaan internet di Indonesia. Jumlahnya pun mencapai Rp5 triliun.selengkapnya

Wikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan PajakWikileaks Tantang Donald Trump Beberkan Catatan Pajak

Setelah pernah dituding antek Rusia yang turut menyebarkan informasi diduga hasil peretasan Rusia terhadap email Hillary Clinton yang telah menguntungkan posisi Donald Trump, WikiLeaks balik menyerang Trump setelah kabinet Trump bersikeras tidak akan membeberkan catatan pajak Presiden Amerika Serikat itu.selengkapnya

Trump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman BesarTrump Pangkas Pajak, Fiskal dalam Ancaman Besar

Presiden AS Donald John Trump bakal menurunkan beban pajak penghasilan pribadi dan korporasi di negerinya. Kebijakan ini mengandung bahaya besar bagi fiskal AS.selengkapnya



 
TAGS # :