Hari Sabtu, Pendaftar Tax Amnesty Serbu Kantor Pajak

Ahad 25 Sep 2016 10:17Administratordibaca 493 kaliSemua Kategori

liputan6 203

Jelang akhir periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 30 September 2016, kantor pelayanan pajak (KPP) Direktor Jenderal Pajak (DJP) diserbu oleh wajib pajak yang ingin ikut dalam program tersebut. Salah satunya di Kantor P‎usat DJP, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Dari pantauan Liputan6.com, para wajib pajak terlihat antre di tempat duduk yang telah disediakan oleh DJP pada tempat pendaftaran tax amnesty di Gedung Utama lantai 2. Antrean para wajib pajak tersebut telah terjadi sejak pagi.


Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya mengapresiasi antusias wajib pajak yang mendatangi kantor-kantor pelayanan pajak bukan hanya di Kantor Pusat DJP, tetapi juga di kantor wilayah (kanwil)‎ DJP di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam program tax amnesty.

"Kami sangat mengapresiasi wajib pajak yang hari-hari ini datang begitu banyak di kantor-kantor pajak termasuk di sini. Ini sudah ramai dari pagi tadi," ujar dia‎ di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Sabtu (24/9/2016).


Menurut Yoga, ramainya antrean ini mencerminkan kesadaran para wajib pajak untuk menggunakan haknya dalam program ini. Dia berharap antusias dari wajip pajak tersebut tidak hanya terjadi pada hari ini saja tetapi juga pada hari-hari selanjutkan selama pelaksanaan program tax amnesty.


"Ini artinya antusiasme itu mencerminkan kesadaran wajib pajak untuk ikut amnesti pajak," tandas dia.


Untuk mengantisipasi lonjakan pendaftar tax amnesty, DJP tetap membuka tempat pendaftaran program tersebut pada Sabtu-Minggu mulai pukul 08.00-14.00.

Dibukanya pendaftaran tax amnesty pada akhir pekan ini diharapkan dapat mengakomodir ‎para wajib pajak yang tidak sempat mendaftarkan diri pada hari kerja, yaitu Senin-Jumat.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 24 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Jokowi Kunjungi Kantor Pusat DJP pada Akhir Periode I Tax AmnestyJokowi Kunjungi Kantor Pusat DJP pada Akhir Periode I Tax Amnesty

Pada hari terakhir periode I pengampunan pajak (tax amnesty) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.selengkapnya

PMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan PajakPMK Tax Amnesty Berlaku Hari Ini, Pemerintah Intensifkan Seluruh Kantor Pelayanan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan tentang tax amnesty berlaku mulai hari ini, Senin (18/7/2016). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan mulai hari ini, Senin (18/7/2016) pihaknya sudah mengoperasikan kantor pelayanan pajak bagi peserta yang ingin mengikuti tax amnesty. Aturan soal prosedur dan tata cara dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016.selengkapnya

Hari Ketiga Tax Amnesty, Kantor Pajak Ini Dikunjungi 15 Calon PendaftarHari Ketiga Tax Amnesty, Kantor Pajak Ini Dikunjungi 15 Calon Pendaftar

Kantor Pajak Pratama (KPP) LTO (Large Tax Office) empat di kawasan SCBD, telah mulai ramai dikunjungi oleh para calon pendaftar program pengampunan pajak. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Okezone, Rabu (20/7/2016), hingga hari ini telah terdapat 15 calon pendaftar yang berniat untuk melakukan pendaftaran program ini.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Mau Ikut Tax Amnesty, Kantor Pajak Tetap Buka Sabtu-Minggu IniMau Ikut Tax Amnesty, Kantor Pajak Tetap Buka Sabtu-Minggu Ini

Kabar bagi masyarakat yang ingin mengikuti Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka layanan pengampunan pajak atau tax amnesty di hari Sabtu dan Minggu.selengkapnya

Pejabat Kemendikbud Datangi Kantor Pusat DJP Ikut Tax AmnestyPejabat Kemendikbud Datangi Kantor Pusat DJP Ikut Tax Amnesty

Menjelang berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II, masyarakat dari berbagai kalangan kembali menyerbu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk ikut tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :